Kecamatan Cikarang Pusat Gelar Tindak Lanjut Pembahasan Bencana Tanah Longsor, Plt Camat Sebut Pembiayaan Dan Lokasi Kejadian Menjadi Kendala Utama

BEKASI, GTN - Kecamatan Cikarang Pusat menggelar tindak lanjut kegiatan Pembahasan Bencana Pergerakan Tanah Longsor yang terjadi di Kampung Tembong Gunung Rt 011/ Rw 06, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat pada Rabu 09 Juli 2025, di ruang kantor Camat Cikarang Pusat, sebagai upaya Penanggulangan dan Mitigasi Bencana, guna mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut serta menjamin keselamatan masyarakat, (10/07/2025).

Kegiatan yang di pimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir dengan para peserta Perwakilan Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi, Perwakilan BPBD Kabupaten Bekasi, Plt Camat Cikarang Pusat beserta jajaran, Pengelola Delta Mas, Kepala Desa Sukamahi, Bhabinkamtibmas Desa Sukamahi.

Dalam penyampaiannya Plt Camat Cikarang Pusat, H.E Yusup Taupik, S sit.MM.MT mengungkapkan bahwa dalam bencana longsor tersebut telah mengakibatkan rumah yang rusak berawal hanya tiga rumah menjadi lima rumah sehingga dirinya mengupayakan untuk mengadakan pembahasan lanjutan.

"Sekitar 2 bulan yang lalu sudah di tangani oleh beberapa Instansi diantaranya bantuan dari Baznas berupa uang fungsi rusak berat sebesar 8 Juta, rusak ringan 4 Juta dan dari BPBD Kabupaten Bekasi juga memberikan bronjong, terpal dan bambu untuk penahan tanah  sedangkan untuk mengisi bronjong diberikan batu kali oleh CSR Deltamas, Kepala Desa Sukamahi memberikan bantuan sewa alat berat dan bambu, Dinas Sosial memberikan bantuan Sembako," ungkap Plt Camat.

"Selanjutnya pada tanggal  7 Juli terjadi lagi penurunan tanah sehingga perlu dilakukan penanganan yang bersifat permanen, maka kami segera menggelar rapat dengan mengundang pihak terkait, diantaranya Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, BPBD, Kades Sukamahi, Perwakilan PT. Deltamas, disepakati bahwa, akan ditangani secara lebih serius," sambungnya.

Lebih lanjut Plt Camat menjelaskan bahwa dirinya telah bersurat ke Badan Geologi Kementerian ESDM melalui BPBD Kabupaten Bekasi untuk melakukan kajian di lokasi sehingga terbit surat rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dalam penyampaiannya siao membangun rumah bencana sesuai rekomendasi Badan Geologi/ Tim Geologi Provinsi Jawa Barat.

"Tetapi sebelum Dinas Perkimtan membangun, diharapkan harus diselesaikan dulu terkait tanah vang longsornya melalui Pemancangan dan Pemadatan, Jadi mohon realisasi Pemancangan dan Pemadatan dapat di laksanakan pekan ini juga," ujar Nurchoidir.

Sedangkan BPBD Kabupaten Bekasi membacakan surat rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM No: 496,Lap/GL.03/BGL/2025 Perihal Laporan pergerakan Tanah di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kab.Bekasi tertanggal 03 Juli 2925. 

"BPBD Siap mengadakan Bronjong dan Geobag untuk penanganan bencana tersebut," kata pihak BPBD.

Kepala Desa Sukamanah, berharap agar penanganan bencana tanah longsor dapat dilaksanakan lebih cepat untuk mengantisipasi keselamatan warga.

"Kami siap memberikan bantuan bambu untuk penahan longsoran tanah tersebut," ucap Ada Andri.

BAPPEDA Kabupaten Bekasi siap memfasilitasi CSR untuk menangani  bencana pergerakan tanah longsor di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi

Disisi lain Delta Mas menyampaikan bahwa siap membantu penanganan bencana tersebut dengan Pembangunan Bronjong Terasering dan memfasilitasi alat berat serta batu kali.

Plt Camat : CSR Delta Mas Sangat Bermanfaat Bagi Warga

Dalam keterangannya kepada Awak Media Plt Camat Cikarang Pusat mengatakan bahwa pembahasan tersebut digelar guna mencari solusi terbaik kedepan dalam penanganan bencana tanah longsor tersebut.

"Agar bencana tanah longsor ini tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dan warga setempat merasa aman," terang Plt Camat Cikarang Pusat, H.E Yusup Taupik, S sit.MM.MT, pada Media usai rapat di gelar.

Terkait mengenai unsur apa saja yang dilibatkan dalam penanganan bencana pergerakan tanah longsor tersebut?

" Unsur yang terlibat diantaranya Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat, BPBD, Desa Sukamahi, Baznas, Dinas Sosial dan yang tidak kalah penting kami juga melibatkan PT Pura Delta Lestari atau Deltamas dimana CSR nya sangat bermanfaat untuk warga setempat," sebut Plt Camat.

Apakah dalam pembahasan tersebut dijelaskan juga tentang kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penanggulangannya?

"Kendala yang di hadapi yang pertama lokasi tempat longsor itu jalannya sempit dan kecil, yang kedua adalah disebelahnya itu tanah milik PT Delta Mas yang akses jalannya itu tidak ada. Itu langsung kepada Pabrik, jadi agak menyulitkan juga untuk melakukan pembenahan di daerah situ, yang ketiga kendalanya adalah biaya, dari Pemda itu tidak ada untuk melakukan penggantian..namun hanya bersifat bagaimana bencana itu tidak terjadi lagi," tutur Yusup Taupik.

Apakah didapati titik terang atau solusi terbaik dalam pembahasan tersebut guna mengatasi kendala di lapangan?

"Solusi awal kita telah memberikan bantuan dari Baznas berupa uang untuk rumah rusak berat sebesar 8 Juta, rusak ringan 4 Juta dan dari BPBD Kabupaten Bekasi juga memberikan bronjong, terpal dan bambu untuk penahan tanah  sedangkan untuk mengisi bronjong diberikan batu kali oleh CSR Deltamas, Kepala Desa Sukamahi memberikan bantuan sewa alat berat dan bambu, Dinas Sosial memberikan bantuan Sembako," beber Plt Camat Cikarang Pusat.

Apakah poin akhir tersebut telah disepakati bersama untuk di tindak lanjuti?

"Kesimpilannya dari rapat itu kami menyepakati bahwa, dalam waktu dekat..mudah-mudahan di minggu ini akan kita lanjuti dengan menurunkan alat berat oleh Delta Mas dan Saya sebagai Camat Cikarang Pusat sudah mengirimkan surat ke Delta Mas dan BPBD untuk memohon Bronjong..mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakam," pungkas H.E Yusup Taupik, S sit.MM.MT.

(JLambretta) GTN

Kontroversial Statemen Gubernur Jawa Barat, Ratusan Insan Pers Bekasi Raya Desak Dedi Mulyadi Segera Tarik Ucapan

BEKASI,  GTN - Ratusan Insan Pers Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 03 Juli 2025. Mereka menyoal statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Statemen itu viral di media sosial dan menyakiti perasaan insan media.

"Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya," ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat. 

Dia menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

"Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers," ungkap Doni Ardon. 

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers. 

"Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram," beber Ketua perwakilan SMSI Kabupaten Bekasi.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai Kepala Daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional. 

"Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam," ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.
"Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral," beber Ade Muksin.

Seirama dengan lainnya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

"Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa," tegasnya.

Hadir dalam Dialog apers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

Acara dipandu secara apik oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango dan berjalan secara tertib serta damai.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam Dialog Pers Bekasi Raya tersebut. Poin-poin tersebut, yakni :

A. Menegaskan fungsi Pers sebagai pilar demokrasi, bukan penggembira. 
1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan hanya pelengkap seremoni pemerintah.
2. Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.
3. Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik"
1. Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyatakan media tak perlu lagi, cukup medsos, adalah bentuk pengerdilan profesi wartawan.
2. Meminta klarifikasi Gubernur Jabar KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Pers
1. Medsos tidak punya redaksi, tidak punya sistem verifikasi, dan tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
D. Membangun Narasi Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat.
1. Pers tidak anti pemerintah, justru menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang benar.
2. Mendorong pola kerja sama yang sehat, bukan transaksional.
E. Memperkuat Solidaritas & Martabat Profesi Wartawan
1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.
2. Jangan beri celah kepada pihak luar untuk memecah belah komunitas pers.

Disisi lain Wakil Ketua SMSI Bidang Organisasi saat dimintakan tanggapannya usai acara menegaskan bahwa, pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai selain bersifat provokatif serta menyudutkan peran Pers diduga dengan sengaja mengangkangi UU Pers Tahun 1999 selaku pilar Demokrasi untuk di langgar.

"Pernyataan tersebut kurang tepat di keluarkan oleh seorang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang Notabene dirinya sejak awal mulai kariernya dalam politik pun di angkat oleh Media sehingga menjadi Gubernur saat ini, ditambah dengan dirinya memprovokasi para Kepala Daerah dan Institusi untuk mengabaikan keberadaan Insan Pers dan Media dalam hal kemitraan, hal tersebut secara terbuka menunjukan Dedi Mulyadi secara tendensius antipati terhadap jurnalis dan Media " ungkapnya.

Lanjutnya, "Jadi saya merasa Dedi Mulyadi ini selain seperti " Kacang Lupa Kulitnya","serta secara langsung "Mendeklarasikan Perang Terhadap Wartawan dan Media"!,"sambungnya menekankan.

Ia juga menegaskan bahwa, Pernyataan yang di lontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kebablasan dan kelewat batas.

"Saya menilai di karenakan Gubernur Jawa Barat tidak mampu menjaga lisannya dan karena terlalu banyak ngomong sehingga kebablasan dan melukai hati Insan Pers serta Media yang berimbas kini Dedi Mulyadi menjadi "Target dan Buronan Media". Dan menurut saya pantas dirinya mendapatkan predikat seperti itu," tukas Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi.

Dirinya juga menilai seperti ada kejanggalan dan ketidak fokusan dalam ucapan Dedi Mulyadi yang akrab di sebut "Gubernur Konten" itu. Dimana hal tersebut diduga karena akibat tidak sepasang.

"Saya menduga prilaku Dedi Mulyadi seperti itu akibat terlalu lama menduda sehingga fikirannya menjadi tidak fokus yang menyebabkan ucapannya asal " Ngejeplak" atau "Asal Nguap" kalau kata orang Bekasi.Terindikasi dikarenakan tidak adanya kelancaran dalam penyaluran," pungkas Irwan Awaluddin.

(***) GTN

Sosialisasi P4GN Dan Tes Urine Digelar Badan Narkotika Kabupaten Bekasi di Mako Brimob Batalyon D Pelopor PMJ

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi bersama Batalyon D Pelopor Brimob Polda Metro Jaya melakukan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tes Urine terhadap anggota Brimob dengan bertempat di Aula Batalyon D Pelopor BRIMOB Polda Metro Jaya, Jl.Jagasatru, Desa Hegarmukti,  Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (25/06/2025).

Apresiasi dan ucapan terimakasih disampaikan Danyon Batalyon D Pelopor Brimob yang diwakili oleh Wadanyon atas terselenggara dan kehadiran BNK Bekasi dalam  penyampaian awal kegiatan tersebut.

"Antusias para peserta yang banyak hadir dalam kegiatan ini," ucap AKP Catur Budiyanto.

Dalam penyampaian awal Sosialisasi P4GN, BNK Bekasi dibawah kepemimpinan dr. Asep Surya Atmaja  mengemukakan tentang keseriusannya di dalam memerangi dan memberantas Narkotika dalam berbagai bentuk dan berbagai lini di seluruh wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

"Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi dr. Asep Surya Atmaja yang selalu berupaya agar masyarakat kabupaten Bekasi terhindar dari bahaya narkoba melalui jajarannya BNK untuk melakukan giat berupa Sosialisasi serta deteksi dini kepada para pelajar dan masyarakat serta Instansi agar Kabupaten Bekasi benar-benar bersih dari Narkoba dan Bangkit Maju Sejahtera," demikian penyampaian awal dikemukakan Kepala Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi Susilo Budianto selaku Narasumber didampingi Aipda Ngadi Pangestu, SH (Kaur Mintu) Satnarkoba Polrestro Bekasi.

Kepala Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa, hal tersebut merupakan momentum terbaik dalam menyambut HANI 2025 serta program gerakan bersih-bersih Narkoba disatuan Brimob Batalyon D.

"Semoga dengan giat ini para anggota Brimob Batalyon D akan lebih mengetahui dampak buruk nya Narkoba sehingga mampu untuk melawan Narkoba," ujar Susilo.

Dalam acara tersebut Ia juga menekankan dan berkeyakinan bahwa dengan adanya kegiatan ini anggota Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya dapat dipastikan akan berupaya menghindari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 

"Saya berkeyakinan usai kegiatan ini  para anggota Brimob D Pelopor benar-benar akan menjauhi dan menghindari Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba," tandasnya.

"Yang paling utama adalah terhadap dirinya sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Diakhir penyuluhan tentang bahaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kepala Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi, Susilo Budianto bersama Wadanyon AKP Catur Budiyanto mengucapkan "Selamat Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 ".

"Menutup rantai gelap peredaran Narkoba melalui Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan untuk menuju "Indonesia Emas 2045"," pungkas mereka bersama penuh semangat.

Acara berjalan lancar dan kondusif yang di lanjutkan dengan kegiatan melakukan Tes Urine para Anggota Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya oleh Tim Petugas Badan Narkotika Kabupaten Bekasi.

(Arif/Joggie) GTN

Aspirasi Warga Ditindak Lanjuti, Kegiatan Penebangan Pohon Camat Tamsel Dapat Respon Positif BPD Dan Desa Setia Dharma

KABUPATEN BEKASI, GTN - Aksi kegiatan penebangan pohon dilaksanakan Kecamatan Tambun Selatan di sepanjang Jl Kyai Abubakar, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Guna menindak lanjuti keluhan masyarakat terkait kerap terjadi berbagai insiden batang pohon tumbang menimpa pengguna jalan, kendaraan dan rumah warga di karenakan telah rapuh, pada Senin (16/06/2025) pagi.

Kegiatan yang di komandoi Camat Tambun Selatan, Sofyan Hadi tersebut melibatkan Distarkimtan, Dinas Kebersihan, Muspika dan Satpol PP Kecamatan Tambun Selatan, Jajaran Koramil dan Polsek serta Perangkat Desa dan BPD Setia Dharma.

Dalam Keterangannya Camat Tambun Selatan mengutarakan bahwa, pohon-pohon yang sudah berusia puluhan tahun dan mulai rapuh tersebut memang sudah seharusnya di tebang dan di tata rapi agar tidak mengganggu para pengguna jalan dan rumah penduduk sekitar.

"Ini termasuk jalan Sentral Kyai Abubakar, karena memang banyak masukan-masukan tokoh masyarakat, warga termasuk bu Wali (Kades-Red) Setia Dharma juga sudah bersurat ke kita dan kita sudah bersurat ke Bupati untuk penebangan pohon yang ada di jalan Kali Baru, " ujar Sopyan Hadi.

Akses jalan yang beraktifitas 24 jam dengan ditumbuhi pohon-pohon berusia puluhan tahun dan tinggi-tinggi serta lebat daunnya tersebut menurut Camat Tambun Selatan memang sudah harus di tebang dan hal tersebut dilakukan Diskimtan yang menurunkan 4 Tim guna memangkas ratusan pohon di sepanjang  kali baru, jalan Abubakar dari Jalan Raya Tambun tembus kali Malang itu.

"Ini mengganggunya ketika hujan ..jadi angin kencang nih pada patah, takut membahayakan juga pengendara mobil juga kalau enggak di potong," terang Camat.

Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dari Dinas terkait, Kecamatan, Polsek, Koramil, Satpol PP, Desa dan BPD dibawah komando Camat Tambun Selatan secara terstruktur dan masif dengan saling bahu membahu terjun ke lokasi melaksanakan aksi penebangan pohon.

" Memang ini dari Perkim dan jajarannya bawa Tim hari ini..ya sampahnyakan harus di angkutin dan juga kan masalah keamanan sama Kapolsek sama Danramil, sama Desa dengan Ibu Walinya (Bu Kades-Red) Setia Dharma, sama Satpol PP saya dari jajaran. Turun semua ini untuk bantu, ada yang ngamanin lalu-lintasnya , ada juga Bangli yang merusak pemandangan mata kita bongkarin juga..karena kita kapan lagi untuk menata Kabupaten Bekasi..khususnya Tambun Selatan, " papar Camat Tambun Selatan.

Berdasarkan informasi yang di himpun Awak Media,  Kecamatan Tambun Selatan di bawah kepemimpinan Sopyan Hadi kerap kali melaksanakan Instruksi Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai program yang di canangkan Pemerintah Daerah

" Alhamdulilah kita setiap minggu kerja, jadi kita juga kerja di liput temen-temen Media seperti apa..terima kasih atas liputannya, namun yang terpenting apa yang kita lakukan ada hasilnya buat rakyat. Karena memang Tambun Selatan saya lihat khususnya...kalau bahasa Bekasinya Kusut..tau kusut..berantakan bener uda kali, bangli, belon kali jambe..nah kali baru selesai..nah sekarang tinggal kali-kali yang ada disini..ya kali menir..banyak-banyak kali di kita ini..ya itu tadi," jelasnya.

Tentang mengenai aktifitas yang berkelanjutan dan agak sedikit berbeda dari para Camat sebelumnya, Sofyan Hadi membeberkan.

"Ya kalau saya mah karena memang tugas, dulu-dulukan bangli yang di rumah potong hewan juga kita yang selesaikan. Karenakan memang sudah jelas mutlak ada tugas dari Bupati dan kita Camat sebagai kepanjangan tangan beliaukan mau tidak mau. saya juga Camat bisa aja saya diem aja...siapa yang mau ngomelin Camat...yang penting mah hati kerja mah, kalau dilapangan diliat kurang pantes dan kurang bagus ...ya kita atas nama Bupati ya turun dilapangan dan terserah masyarakat yang menilainya...kita juga enggak mau di pandang bagus atau tidak, tinggal masyarakat memandangnya seperti apa,yang menilai semacem itu. Yang penting tugas saya, karena di gaji oleh masyarakat, ada gajinya, ada TPP nya..nah mau enggak mau sayapun harus turun di lapangan seperti apa...seperti inilah kita angkut-angkut kayu, nebang pohon, ayo kita rame-rame,"beber Camat Tambun Selatan.

Terkait mengenai target eksekusi kegiatan yang terus dijalankan dan di laksanakan guna memenuhi program yang di canangkan.

"Memang inikan kalau untuk kali baru pembongkarannya sudah selesai, normalisasi sedang berjalan pengerukan puing-puing, karenakan kali srengseng juga sedang berjalan terus kita bikin jalan baru Yaping, Kobra, Kompas, Stadion..ya harapan saya sih ini dulu kita selesain, karenakan saya di lapangan ibarat angkutan ini belon selesai kita angkutin, hasil pembongkaram banyakkan belon di angkutin termasuk yang di Gedung Juang belon beres juga, kita harus pakai alat.. pakai Crane karena disitu ada rumah tiga lantai..mereka berdiri diatas tanah negara jadi bangunan liar, mau enggak mau kita bongkar bangunan itu, " tegas nya.

Ditanyakan mengenai seberapa banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam aksi kegiatan pengeksekusian bangunan liar maupun lainnya.

"Ya namanya manusiamah ada bae, ya namanya orang rumahnya di bongkar  ya terutama yang dibongkar rumahnya pastikan dia ora suka, Tapikan mau enggak mau kita atas nama Pemerintah, ya memang tugas mau ngapain lagi kita..untuk ya memberesin membenahin Tambun Selatan...kalau kita enggak bergerak, Kepala Desa enggak bergerak..ya siapa lagi, karenakan kita di wilayah yang tau persis..permasalahan apapun itu yang tau Camat, Kepala Desa masing-masing Rt, Rw dan  kalau diem ya enggak bisa berbuat," ungkapnya.

Disentuh mengenai sejauhmana dukungan maupun bantuan dan perhatian dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terhadap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Tambun Selatan.

"Alhamdulilah, yang jelas saya begitu ada pembongkaran bangli, saya bersurat untuk penataan misalnya tanggul penahan tanahnya kita usulin , juga bikin Drainase kayak Pasar Tambun, kayak Kompas, Stadion, Jalan Baru dan Sumber Jaya, saya berharap itu agar ditindak lanjuti..tapi alhamdulilah respon beliau bagus," pungkas Camat Tambun Selatan Sopyan Hadi.

Kinerja Camat Tambun Selatan Mendapat ApresiasiBPD dan Desa Setia Dharma

Tanggapn dari para anggota BPD Setia Dharma bersama Desa Setia Dharma terhadap aktifitas dan kinerja Camat Tambun Selatan, Sofyan Hadi di wilayahnya terkait berbagai aksi terobosan yang dilakukannya dalam rangka membenahi wilayah Kecamatan Tambun Selatan.

"Intinya saya sangat mensupport ya, Desa juga sangat mensupport atas kegiatan ini, karena memang banyak laporan warga khawatir ketika musim kemarau ataupun musim hujan itu pohon banyak yang tumbang..persoalannya disitu, karena memang usianya sudah terlalu tua ini pohon...makanya dengan adanya penebangan pohon ini...ya Pemerintah Desa juga sangat mensupport dengan adanya kegiatan ini," ungkap Anggota BPD, Agus Sanusi.

Lanjutnya," Karena memang pernah juga ada kejadian disini, ketiban pohon..mobil dulu pernah diderah sini (Seraya menunjuk lokasi kejadian-Red), terus didepan ada juga pohon roboh juga tapi enggak ada korban jiwa," tuturnya.

Ditanyakan tentang terobosan yang dilakukan Camat Tambun Selatan terkait aksi Penebangan Pohon tersebut.

"Sangat bagus, kalau saya amatikan..kalau ada kegiatan yang sekarang ini lagi rame Bangli segala macem..itu memang Pak Camat sendiri turun langsung ke lokasi beserta jajarannya, jadi langsung menyentuh masyarakat dan saya mengapresiasi kinerja Pak Camat," tandas Anggota BPD, Agus Sanusi.

(JLambretta) GTN

Tuntut Pelaku Pelecehan Pada Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Ditangkap!, Aliansi Ormas Bekasi Gelar Aksi Demo Pembelaan

KABUPATEN BEKASI , GTN - Ketua Aliansi Ormas Bekasi dan para ketua ormas di Kabupaten Bekasi menyatakan aksi damai simpatik yang digelar Rabu, 07 Mei 2025 di Kantor Pemkab Bekasi untuk mendesak polisi menangkap pelaku penghinaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Hal ini, sebagai langkah lanjutan atas laporan pengaduan Tim Pusbakum Aliansi Ormas Bekasi ke Polres Metro Bekasi, Sabtu, 03 Mei 2025 lalu.

"Kami tidak terima dengan adanya penghinaan terhadap pemimpin Kabupaten Bekasi, fotonya diedit, kedua matanya dicoret seolah-olah tersangka, kriminal, teroris, ini biadab!" teriak Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin.

Dia menilai, dalam persoalan ini Bupati Bekasi bisa saja secara pribadi melaporkan penghinaan terhadap dirinya. Namun ada hal lebih penting, yaitu melayani masyarakat.

"Hari ini kami menyampaikan dukungan moral kepada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dan kami minta 1x24 jam pelaku, pembuat, pengedar dan dalam di balik pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ditangkap," ungkap HM Zaenal Abidin.

Dalam aksi tersebut para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan masing-masing. Terlihat ada sebanyak 48 ormas dan LSM yang melakukan aksi tersebut, termasuk atas nama warga Kabupaten Bekasi.

Secara bergiliran para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan. Mereka diantaranya ketua Gabungan Masyarakat Indonesia Riden Bahrudin, Ketua Gibas Kabupaten Bekasi Johan, ketua umum Garda Bekasi Samsudin dan seluruh ketua ormas serta LSM hingga para lawyer yang tergabung Pusat Bantuan Hukum Aliansi Ormas Bekasi, Kisworo dan Suranto.

"Kami minta pelaku pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk ditangkap hari ini juga, jika tidak maka kami yang akan menangkap pelakunya," tegas Ketua Warga Bumiputera Indonesia, H. Apud Saefudin.

"Saya mengajak semua warga Kabupaten Bekasi bersama sama mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang pro rakyat," ungkap Ketua Umum Garda Bekasi, Samsudin.

"Tangkap dan penjarakan penghina Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi, segera!," teriak Ketua GMI, Riden Bahrudin.

Ada yang menarik dalam aksi damai simpatik yang dikomandoi Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin. Di sela-sela aksi, Srikandi Aliansi Ormas Bekasi melakukan bersih-bersih sampah botol air mineral, bungkus jue dan roti yang berserakan depan komplek Kantor Pemkab Bekasi.

Usai melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan, para perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan Kapolres Metro Bekasi diwakili Wakasat Reskrim Kompol Widodo dan unit Krimsus.

(***) GTN

Pembangunan Pagar SDN 02 Satria Jaya Jadi Sorotan, Kepsek : Kinerja Pengawasan Dari Dinas Dan Konsultan Tidak Maksimal

KABUPATEN BEKASI, GTN - Pekerjaan proyek pemagaran SDN 02 Satria Jaya yang diduga langgar aturan ditambah tanpa pengawasan Dinas terkait dan Konsultan serta di protes Ketua Rt 03 yang berujung menuai kecaman keras dari Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya, pada Kamis (01/05/2025) melalui Whatsapp Message.

Dalam keterangannya Kepala sekolah mengatakan bahwa, " Silahkan hub.pemborong saya sudah menyampaikan hal diatas ke pemborong untuk memasang papan RAB tapi tidak digubris, kata Rosmitoh dalam tulisan Whatsapp Message. 01/05/2025).

Ditanyakan dengan tidak menggubris penyampaian Ibu agar patuhi aturan, Menurut Ibu Pemborong seperti itu bagaimana?
" Tidak profesional dan tidak cooperatif," tegasnya.

Ditanyakan apakah dari Pengawas Dinas maupun Konsultan ada datang ke Sekolah untuk meninjau pekerjaan?

"Ada bahkan kepala uptd ciptakarya dan staff juga hadir beberapa x ke sekolah, saya selalu berkomunikasi dengan dinas terkait dan direspon positif, tetapi dengan pemborong sulit berkomunikasi tidak responshif sering tlp wa saya diabaikan," bebernya.

Lebih lanjut Ia juga mengutarakan bahwa, "Seharusnya hal-hal seperti ini saya tidak terlibat ,karena saya sebagai pihak penerima, bahkan ada beberapa orang yang meminta uang ke sekolah, masalah ini sudah saya sampaikan ke pemborong, " ungkap Rosmitoh.

Ditanyakan dengan seringnya datang dari Dinas maupun Konsultan ke sekolah, mengapa mereka tidak memeriksa pekerjaan yang tidak menggunakan safety dan tidak ada papan proyek di pasang, sebab itu melanggar aturan, bagaimana menurut Ibu kinerja para Pengawas Dinas dan Konsultan tersebut.

"Idealnya harus ada pemantauan dan pengawasan secara masif ,dengan case seperti ini jujur saya merasa terganggu karena saya jadi terlibat hal-hal yang seharusnya bukan ranah saya..pekerjaan saya jadi terganggu saya juga merasa khawatir tentang keselamatan anak² dan guru di sekolah ketika pengerjaan pagar/ gerbang masuk banyak kayu² dan bahan material yang menganggu aktifitas dan keselamatan warga sekolah," tandasnya.

"Setelah idul fitri proses KBM mulai berjalan tetapi pihak pemborong tidak menginformasikan kelanjutannya kapan, akhirnya saya terus-menerus telepon pemborong dan direspon. mungkin jika tidak saya telepon entah sampai kapan selesainya," terang Kepsek SDN 02 Satria Jaya.

Ditanyakan apakah para pekerja bangunan tersebut semuanya menginap di sekolah, Bu?

"Ya saya fasilitasi di ruang perpus, saya berikan juga fasilitas sekolah /pinjamkan ( dengan pengawasan penjaga sekolah) seperti magicom, kompor gas, dispenser dan kipas angin dengan tujuan memberikan kenyamanan para tukang agar ada feedback ke sekolah kerjanya benar..saya kecewa sekali diperlakukan seperti ini," paparnya.

Sudah berapa lama mereka menginap?, Ibu tidak tanyakan mereka sudah lapor Rt maupun Rw setempat?

"Sebelum lebaran hampir 2 minggu setelah lebaran  dari tanggal 13 sampai sekarang..terkait perizinan ke rt atau rw harusnya mereka bukan saya yg ngurus," ujarnya dalam keterangan Whatsapp Message.

Pernah sekali atau lebih, Ibu bertemu langsung dan berkomunikasi dengan Pemborong atau pelaksana pekerjaan, sejak awal sampai saat ini? dan siapa namanya?

"Sudah 3 x bertemu kalau tidak salah pelaksana namanya RAMA orang Gabus," kata Rosmitoh.

"Dari Cipta karya pa Rais dan bu tri mereka kooperatif dan saya merasa terbantu, konsultannya pa Ayat kalau tidak salah, " imbuhnya.

Ditegaskan, tapi mereka tidak menjalankan Tupoksinya dengan baik, kan bu?

"Menjalankan tapi belum maksimal," pungkas Kepala Sekolah SDN 02, Rosmitoh Spd. menutup Whatsapp Messagenya.

(JLambrtta) GTN

Diduga Tidak Transparan Anggaran GNPPI Jabar Gugat Desa Tambun, Kepala Desa Sarjawinata Tak Penuhi Panggilan Sidang

BANDUNG, GTN - Sidang gugatan sengketa  publik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW. GNPPI) Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro tidak direspon dengan baik oleh Pemdes Tambun dalam hal ini Kades Tambun Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias Mangkir dari persidangan yang digelar di Komisi Informasi Jawa Barat di Jalan.Turangga  Nomor. 25 Bandung pada  Kamis.(24/04/2025.

Adapun Agenda Sidang Pemeriksaan Awal  sengketa informasi publik dengan register 2667/K-B1/PSI/KI-JBR/XI/2024 antara Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW.GNPPI)  Jawa Barat selaku Pemohon terhadap Pemerintah Desa Tambun .Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selaku Termohon.

Sidang yang di pimpinan oleh Ketua Majelis Komisioner. Husni Fahmi Mubarok Yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Majelis.diantaranya. Erwin Kustiman serta Nuni Nurbayani dan Panitera. Agus Supriyanto tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut di karenakan pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang.

Ketua Majelis Komisioner memanggil para pihak Pemohon dan Termohon, namun sangat disayangkan Pihak Termohon Pemerintah Desa Tambun atau Kepala Desa Tambun, Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias "Mangkir" dalam persidangan.

Menanggapi hal tersebut Ketua GNPPI Jawa Barat  mengungkapkan bahwa "Sangat disayang kan tidak hadirnya Pimpinan Desa dalam persidangan, karena hal ini sangat penting, bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, " ungkap Rhagil Asmara Satyanegoro usai sidang di gelar (24/04/2025).

Lebih lanjut Ia juga menuturkan bahwa, "Untuk menjamin  pemenuhan hak masyarakat Desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa. Agar publik bisa tahu sampai sejauh mana keterbukaan informasi publik di  Desa Tambun dalam mengelola management pemerintahan, " tuturnya.

Dirinya juga menekankan bahwa," Karena sumber pembiayaan tersebut Dananya diserap dari pajak rakyat, maka kami uji disini apakah Pemerintahan Desa Tambun  juga menjalankan Undangan-Undang  nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP atau tidak, sebab di zaman keterbukaan informasi ini, tidak bisa ditutup-tutupi dan masyarakat dan bahkan publik sekarang sudah pada pintar dan mengerti," terangnya.

GNPPI Siap Uji Pembelaan Kades Tambun Dalam Persidangan

Terkait sidang selanjutnya pihak GNPPI selalu siap siaga menunggu kehadiran pihak Desa Tambun (Kades -Red) di persidangan Komisi Informasi Jawa Barat untuk memberikan penjelasan rinci dan berkala tentang penggunaan ADD maupun DD selama di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Sarjawinata alias Ja'ut.

"Kita akan uji sejauh mana Keterbukaan Informasi Publik yang akan di uraikan Desa Tambun dibawah kepemimpinan Kades Sarjawinata dalam sidang terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), kita lihat penjelasannya seperti apa ?, dan rinciannya bagaimana serta bagaimana pelaporannya, apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan dan aturan yang sudah di tetapkan atau mungkin ada hal lain yang lebih mengejutkan kita semua," pungkas Ketua GNPPI Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro.

(Dalmidjo) GTN

Sumber : GNPPI Jawa Barat

Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2023 Digelar Anggota DPRD Jabar, Hj Siti Qomariah di Aula Desa Satriajaya, Kecamatan Tamara

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi dari Partai Nasional Demokrat, Hj  Siti Qomariah Sip di Aula Kantor Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (17/04/2025) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Hj Siti Qomariah beserta Tim, Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin mewakili Kades Asta Rajan (Berhalangan hadir) beserta  perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Tim BPJS Ketenagakerjaan, Bhabinsa, Bimaspol, Kadus 1,2,3, para Ketua RW dan RT se Desa Satria Jaya, para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Dalam penyampaiannya Sekdes Satria Jaya mengutarakan tentang pihak Desa bersama warga Desa Satria Jaya yang merasa terhormat akan kehadiran anggota DPRD Jawa Barat dengan membawa misi penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Satria Jaya.

" Kami sebagai Pemerintah Desa mewakili Desa Satria Jaya sangat terhormat bahwasannya Ibu Dewan dapat berkunjung ke Desa Satria Jaya. Ditambah dalam kunjungan tersebut membawa hal penting dan berguna untuk masyarakat Desa Satria Jaya," ujar Sekdes Jamaluddin.

Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pidatonya mengemukakan terkait sosialisasi tentang Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".

" Kami hadir disini dalam rangka penyebarluaskan Perda Nomor 5 Tahun 2023 mengenai optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan disini sudah tidak ada lagi merah, kuning, hijau...hari ini saya hadir disini sebagai perwakilan rakyat," tegas Siti Qomariah disambut sorak sorai para hadirin.

" Saya hadir membawa amanat yang penting untuk kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Dirinya juga menekankan bahwa tidak akan meninggalkan para konstiturennya yang telah mendukungnya menjadi anggota DPRD Jawa Barat di Dapil IX dan berkomitmen untuk terus berkontribusi  untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi.

"Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.Tidak mungkin saya begitu jadi Dewan tidak mungkin orang lain atau orang jauh yang menikmati. Saya ini sekarang bagai jembatan karena saya punya anggaran dan saya punya kewenangan untuk mengusul, contoh kalau tidak ada Dewan yang bergerak untuk mendorong..lama tidak usulannya?," papar Anggota Dewan dari Partai Nasdem.

" Maka saya hadir ke Desa-desa untuk memantau usulan dan bila memungkinkan konfirmasi langsung sama saya. Sebab tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri," pungkasnya.

Sesi Interaksi

Acara di lanjutkan dengan pemaparan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait guna manfaat asuransi ketenaga kerjaan yang diterapkan di masyarakat umum.

Dalam sesi interaksi salah satu tokoh masyarakat setempat mempertanyakan terkait penerapan program tersebut. Dimana di ketahui banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak bekerja (Pengangguran) dan bekerja serabutan namun di bebankan dengan pembayaran premi yang mengikat.

"Bagaimana cara menanggulanginya sebab di tempat kami banyak yang pengangguran berat,  kerja saya hanya di bidang jasa, kadang jasa itu dapet duit kadang kaga..hanya pelayanan ..makanya gimana saya ini yang sudah 53 tahun bisa mendapatkan BPJS. Makanya masyarakat kita ini menanyakan bagaimana caranya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini sedangkan kerjaan saja kadang ada kadang kaga dan uang juga kadang ada kadang bokek," urai H Marsan Sanjaya.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hal tersebut akan masuk dalam BPJS bukan penerima upah.

Persoalan Atasi Klaim Asuransi

Terkait mengenai proses klaim asuransi kematian yang terkadang mengalami banyak kendala dan hambatan dalam pencairan. Dewan Siti Qomariah telah mempersiapkan berbagai kiat khusus guna mengatasi persoalan tersebut.

"Memang secara langsung Dewan tidak terlibat di dalamnya namun tahu. Makanya disini saya branded, nah disini nanti saya berperan..ya minimal nanti saya tegorlah sambil mengingatkan..barangkali nanti ada tumpang tindih dan sebagainya, kalau mengenai saling mengklaim itu sudah pasti dikarenakan banyaknya BPJS-BPJS lainnya,," terang Anggota DPRD Dapil IX setelah acara selesai.

Lanjutnya, "Memang harus ada kordinator pada setiap wilayah. Kita kemana kan harus tahu ada siapa disitu dan ini kita melibatkan Desa. Mangkanya di sini nih dan di Desa-desa lainnya kita melibatkan Sekdes," jelas Hj Siti Qomariah.

Desak Bupati Segera Atasi Pengangguran

Terkait Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" mendapat respon kontradiksi dari Sekdes Satria Jaya.

"Terkait program BPJS sudah di sampaikan oleh nara sumber dengan jelas dan gamblang, cuma pertanyaannya itukan bagi yang bekerja lalu bagaimana dengan yang nganggur," tandas Sekdes usai acara berlangsung.

Dirinya juga berharap Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang agar bekerja optimal dengan segera mengupayakan solusi mengatasi pengangguran yang akut di Kabupaten Bekasi yang di pimpinnya.

"Di Desa Satria Jaya ini banyak yang nganggur, tolong bapak Bupati yang terhormat ini Desa Satria Jaya warganya banyak yang nganggur...setiap tahun selalu berganti lulusan sedangkan yang lulus dua tahun yang lalu saja masih menganggur...tolong di prioritaskan," tegas Sekdes Satria Jaya.

Menurut Sekdes prioritas utama adalah pekerjaan terlebih dahulu di raih baru kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Terkait marak pengangguran di Kabupaten Bekasi yang kian bertambah. Sekdes meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar segera memprioritaskan program mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Kalau seandainya ada BPJS Tenagakerja tapi nganggur..siapa yang mau daftar.?..siapa yang mau bayar?..nah tolonglah ini Pak Bupati yang terhormat...bpk Ade Kunang tolong di Tambun Utara, Desa Satria Jaya khususnya banyak pengangguran dan umumnya Kabupaten Bekasi untuk segera di prioritaskan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(JLambretta) GTN

Pererat Sinergitas, CO 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia Lakukan Kunjungan Kerja ke Markas Kotis Satgas Pamtas RI-MLY

KAPUAS HULU, GTN - Komandan 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia (TDM), Letnan Kolonel (Letkol) Fatih melakukan kunjungan kehormatan ke Markas Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonzipur 5/ABW di Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jum'at (11/4/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Dansatgas Pamtas RI–Malaysia, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo, S.H., beserta jajaran dan anggota. Agenda diawali dengan penyambutan militer, ramah tamah, dan paparan singkat mengenai tugas pokok dan tanggung jawab Satgas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal terkait kondisi aktual di lapangan. 

"Membahas berbagai kondisi persoalan di lapangan termasuk koordinasi patroli terkoordinasi, penanganan pelintas batas ilegal, serta penguatan komunikasi antara kedua angkatan darat," ujar Dansatgas Pamtas RI–Malaysia.

"Selain itu," lanjutnya,"Dilakukan pula pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan dan solidaritas antara TNI dan TDM. Commander Officer (CO) TDM 9 Rejimen mengapresiasi profesionalisme Satgas."

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah perbatasan RI–Malaysia."pungkas Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo,S.H. mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada CO TDM 9 Rejimen, Letnan Kolonel Fatih beserta jajaran atas kunjungannya ke Komando Taktis (Kotis).

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan cinderamata dan kunjungan ke beberapa fasilitas Kotis.

(Muritno) GTN

Antusias Warga Kabupaten Bekasi Gelar Takbiran Sambut 1 Syawal 1446H/2025 M

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Takbiran menyambut 1 Syawal 1446H/2025 M sangat meriah pada setiap wilayah di Kabupaten Bekasi. Antusiasme warga  ditampilkan selain dengan takbir di Masjid dan Mushalah termasuk juga dengan menggelar pawai obor keliling dan konvoi berkendaraan baik motor maupun truk di jalan raya (Protokol-Red) maupun jalan lingkungan, pada Minggu (30/3/2025) Malam.

Dalam pantauan Awak Media di lapangan ratusan remaja dan anak-anak melakukan pawai obor di wilayah Tambun Utara dengan mentor ikon mengenakan pakaian unik " Kostum Bebek", sehingga menarik perhatian para warga yang menyaksikannya.

"Warga sangat antusias menyaksikan pawai obor ini, ini menarik," kata Yusuf Azhari warga Rt 03-Rw 10 Perumahan Bekasi Elok 1, Desa Jejalen Jaya.

" Iya ini lucu, unik dan menggemaskan, Anak-anak dan remaja penuh semangat dan kreatif sambut takbiran," sambung Renta Diarina, warga setempat lainnya.

Berpotensi Memicu Tawuran

Sementara ratusan remaja merayakan Malam Idul Fitri 1446 H dengan menggelar  konvoi kendaraan bermotor beserta truk sambil membawa bendera komunitas masing-masing serta lontarkan petasan di kawasan Meikarta Lippo Cikarang.

"Aksi konvoi tersebut berpotensi memicu terjadinya tawuran dan keributan antar kelompok remaja yang terlibat," ujar Iswadi warga yang menyaksikan konvoi tersebut di lokasi.

"Selain itu," lanjutnya, "Kegiatan ini juga dapat mengganggu lalu lintas serta membahayakan pengendara lain yang melintas di kawasan tersebut," tandasnya.

(JLambretta) GTN

Apel OKJ 2025, Polres Metro Bekasi Libatkan 315 Personel Gabungan Fokus Tekan Angka Pelanggaran Dan Kecelakaan

BEKASI, GTN - Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Saufi Salamun, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025). Apel ini dihadiri oleh pejabat utama Polres Metro Bekasi, perwakilan TNI, Jasa Marga, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Operasi Keselamatan Jaya 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025, dengan melibatkan 315 personel gabungan dari Polres Metro Bekasi, TNI, Jasa Marga, Dishub, dan Satpol PP.  

Dalam sambutannya, AKBP Saufi Salamun menegaskan bahwa operasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Kami berharap dengan adanya operasi ini, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, ini juga menjadi persiapan sebelum Operasi Ketupat nanti, agar masyarakat terbiasa disiplin dalam berlalu lintas menjelang Ramadhan dan Lebaran," ujar Wakapolres Metro Bekasi.

Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga akan diisi dengan kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, baik melalui patroli simpatik maupun edukasi di berbagai titik strategis," imbuhnya.

Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

"Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Jaya 2025, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan," pungkas AKBP Saufi Salamun.

(JLambretta) GTN

Penyelundupan Mesin Pemanen 'Combine Harvester' APBD 2024 Digagalkan Polres Pelabuhan Makassar Atas Laporan Warga

MAKASSAR, GTN - Polres Pelabuhan Makassar Polda Sulsel mengamankan sebuah alat pemanen dan pemotong padi jenis Combine Harvester yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Surabaya, pada Selasa (04/02/25).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, mengungkapkan bahwa penemuan ini berkat informasi masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya pengiriman alat pertanian tanpa dokumen resmi, yang kemudian di tindak lanjuti," ungkapnya.

Ia juga memaparkan terkait dengan "Kronologi Penangkapan" setelah menerima laporan dari masyarakat, "Aparat kepolisian segera melakukan pengecekan terhadap sebuah truk yang membawa mesin Combine Harvester ke Pelabuhan Makassar. Alat ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kapal menuju Surabaya. Namun, saat diperiksa, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyertainya," paparnya.

"Dari hasil penyelidikan awal, alat ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani di Sulawesi Tengah. Namun, karena tidak disertai dokumen yang sah, kami langsung mengamankan barang tersebut," sambung AKBP Restu Wijayanto.

Lebih lanjut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan penyidik di Sulawesi Tengah serta Dinas Pertanian setempat untuk memastikan sumber dan keabsahan alat tersebut.  

Dugaan Keterlibatan Perantara dan Makelar

Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung, dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Namun," katanya," Kepolisian menduga adanya keterlibatan sejumlah perantara atau makelar yang menghubungkan kelompok tani penerima bantuan dengan calon pembeli di Jawa."

"Penyelidikan akan terus kami kembangkan. Sudah ada beberapa pihak yang diperiksa, terutama mereka yang diduga menjembatani transaksi ini," ujar Kapolres.

Berdasarkan temuan di lapangan, alat pemanen tersebut ditemukan dalam sebuah truk kontainer tertutup yang rencananya akan dikirim menggunakan kapal feri. 

"Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman alat tersebut," terangnya.

Tindak Lanjut Kasus

Polres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa pihaknya hanya berperan dalam mengamankan barang bukti. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh penyidik di Sulawesi Tengah, mengingat lokasi kejadian utama berada di wilayah tersebut.

"Kami hanya mengamankan barang yang diduga ilegal dan mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Semua indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penyidik di Sulawesi Tengah," tutup AKBP Restu Wijayanto.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan diharapkan dalam waktu dekat ada titik terang mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan ilegal alat pertanian ini.

Diketahui, mesin pemanen ini termasuk dalam pengadaan yang dibiayai oleh APBD Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan estimasi harga mencapai Rp450-500 juta per unit. Namun, dalam transaksi ilegal ini, alat tersebut diduga akan dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp250 juta.

(Ipin) GTN

Botram SMPN 04 Tambun Selatan, Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Memberikan Edukasi Pelajar Tentang Bahaya Narkoba

KABUPATEN BEKASI, GTN - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi turut serta dalam memberikan edukasi dengan mensosialisasikan akan bahaya Narkoba termasuk bagaimana cara memahami, mengenali dan dampak yang dirasakan serta penangulangannya  kepada para pelajar, para guru dan Orang Tua Siswa yang hadir di Sekolah SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan, pada Rabu (15/1/2925).

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi dalam penyampaiannya memaparkan bahwa," Botram Sekolah merupakan giat pelayanan terhadap sekolah atas beberapa kebutuhan para pelajar dalam kegiatan belajar termasuk mengatasi terhadap berbagai persoalan yang di hadapi sekolah. salah satunya adalah mengedukasi terkait dengan pemahaman akan bahayanya narkoba serta pengenalan jenis-jenis narkoba berikut dampak dan cara penangulangannya," papar Susilo Budianto.

Menurutnya yang juga sebagai narasumber dalam giat tersebut menyampaikan bahwa sehebat apapun Sekolah bilamana ada diantara anak didiknya yang terkontaminasi Narkoba maka akan mencoreng nama baik sekolah maupun para guru bahkan Kepala Sekolahnya.

"Ini sangat krusial, sebab bila anak didik terkontaminasi Narkoba sudah tentu akan dapat merusak dan mencoreng nama baik para pendidiknya termasuk Kepala Sekolah siswa yang terkontaminasi dan bahkan reputasi Sekolah tersebut akan menurun," ungkap Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi.

Terkait dengan dampak yang di timbulkan dari siswa yang terkontaminasi Narkoba di tegaskannya bahwa akan sulit disembuhkan.

"Perlu diketahui bahwa, bilamana orang yang sudh terkontaminasi  Narkoba tidak akan sembuh, yang ada hanya pulih dan tidak normal kembali," tegasnya.

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan agar jangan sekali-kali mendekati Narkoba

"Maka diharapkan dengan adanya pemahaman akan bahaya Narkoba para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan dapat terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba," tandasnya.

Diakhir penyampaian Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi terhubung dengan kehadiran Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja dalam kegiatan tersebut. 

"Semoga dengan kehadirannya, untuk kedepan giat Botram Sekolah semakin meningkat dan lebih baik lagi,"ungkap Susilo Budianto.

Kegiatan tersebut di hadiri Para Murid, Para Guru dan Kepala Sekolah, Ketua dan para Komite Sekolah serta sejumlah Pejabat termasuk ketua KORMI Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja. 

(Erick) GTN

Disinyalir Kurang Faham, Bima Arya Jelaskan Kondisi Irigasi di Sejumlah Daerah Pada Menko Pangan Zulkifli Hasan

KOTA SERANG, GTN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan kondisi irigasi di sejumlah daerah kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Penjelasan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (10/1/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Bima menyampaikan, banyak praktik baik yang telah dilakukan daerah, seperti di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Penjabat (Pj.) Bupati Bangkalan Arief M. Edie turun langsung memantau irigasi sehingga target panen bisa tercapai. Arief juga piawai dalam mencari bantuan untuk perbaikan, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Kedekatan Arief dengan petani juga menjadi teladan baik yang perlu ditiru.

“Mengikuti kunjungan dan kegiatan Bapak Menko, ini sudah keempat provinsi Bapak/Ibu. Kesimpulan kami, frontliners, playmaker, dan striker dari swasembada pangan adalah kepala daerah. Itu kata kuncinya Bapak/Ibu,” katanya.

Bima menekankan, kunci sukses swasembada pangan berada di tangan kepala daerah. Selaku Wamendagri, dirinya menyemangati dan memotivasi kepala daerah untuk aktif terjun ke lapangan. Selain kepala daerah, berbagai stakeholder terkait seperti TNI/Polri juga perlu dirangkul untuk mendukung program tersebut. 

“Semua turun di situ, dari mulai TNI, Polri, Danlanud, semua itu turun,” tambahnya.

Dirinya juga memaparkan terkait kondisi irigasi yang terjadi di Desa Bolang, Karawang, Jawa Barat. Bima mengungkapkan, masalah irigasi di Desa Bolang yaitu adanya sedimentasi dan persoalan pemeliharaan. Selain itu, lokasi irigasi di Desa Bolang juga ditumbuhi berbagai gulma yang mengganggu.

“Irigasi [Desa Bolang] ini, sumber utamanya hulunya adalah dari Bendungan Jatiluhur. Nah, tetapi ini persoalan menahun, agak lama terkait dengan pemeliharaan. Jadi ada sedimentasi yang luar biasa,” terangnya.

Bima menegaskan, faktor pemeliharaan menjadi isu utama yang terjadi di Desa Bolang. Apalagi pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perum Jasa Tirta yang mengurusi irigasi tersebut merasa kewalahan. Berikutnya, ulu-ulu atau petugas pengairan di Desa Bolang juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar kesejahteraannya diperhatikan.

“Dulu [gaji] mereka diaturlah, ada yang dari desa, ada yang dari kabupaten. Nah, ini sekarang enggak ada. Kemarin ini mereka semuanya keluhannya itu saja. ‘Percuma Pak, irigasi dibangun, percuma Pak diperbaiki, [kalau] di lapangan itu enggak ada yang bagi, enggak ada yang nengahin konflik warga, enggak ada yang ngurusin perawatan’,” ungkapnya.

Di lapangan, banyak ulu-ulu yang bekerja setengah hari dengan frekuensi seminggu dua hingga tiga kali. Sayangnya, mereka tidak diberikan anggaran khusus, padahal pekerjaannya cukup berat. “Di sini untung Pak Mendes merespons dengan cepat, Pak (Menko). Tinggal kita koordinasikan Pak ini kira-kira alokasi [anggarannya],” pungkasnya.

(Ikhsan) GTN