GOWA TALLO NEWS

GOWA TALLO NEWS

Senin, 16 November 2026

ASWIN Soroti Prilaku Kepala Sekolah Dan Humas SMAN 1 Tambun Selatan : Lari Dari Konfirmasi Wartawan!

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) melalui "Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journalists Association (ASWIN), Irwan Awaluddin, SH", menyoroti sikap Kepala Sekolah SMAN 1 Tamsel, H Sayoga Spd,MM dan Humas SMAN 1 Tambun Selatan yang disebut alergi terhadap konfirmasi wartawan terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan jurnalis di lapangan, wartawan telah mendatangi SMAN 1 Tambun Selatan "sebanyak 4 (empat) kali" untuk melakukan konfirmasi secara profesional, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik. Namun pihak sekolah disebut selalu tidak merespon, dan setiap upaya konfirmasi hanya dijawab oleh petugas keamanan (security).

"Konfirmasi adalah jantung dari jurnalisme berimbang. Ketika seorang Kepala Sekolah dan Humasnya menghindar dari konfirmasi wartawan, itu bukan sekadar sikap tidak kooperatif. Itu adalah indikasi awal adanya sesuatu yang ditutupi dalam pengelolaan Dana BOS. Jika bersih, kenapa harus alergi dikonfirmasi?" tegas, Head of Research and Development Division DPP ASWIN, Irwan Awaluddin, SH.

ASWIN menegaskan, sikap alergi terhadap wartawan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

PERNYATAAN SIKAP ASWIN:

1. Mengecam keras sikap Kepala Sekolah & Humas SMAN 1 Tamsel yang disebut menghindar dan menghalangi kerja jurnalistik.

2. Menuntut Kepala Sekolah SMAN 1 Tamsel untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan Hak Jawab sejak rilis ini diterbitkan.

3. Menuntut pembukaan laporan penggunaan Dana BOS secara transparan kepada publik.

4. Meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan.

5. Meminta Inspektorat / Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tamsel apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

6. ASWIN akan mengawal kasus ini hingga tuntas, dan tidak akan membiarkan wartawan diintimidasi, dihalangi, atau dilecehkan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

SANKSI HUKUM YANG MENGANCAM:

1. Menghalangi Tugas Wartawan
"UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1):"
Dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat / menghalangi pelaksanaan tugas wartawan."

2. Tidak Memberikan Informasi Publik
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 52:
Badan Publik yang sengaja tidak memberikan Informasi Publik dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-."Dana BOS adalah Informasi Publik yang WAJIB dibuka."

3. Penyalahgunaan Dana BOS / Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3:
Ancaman pidana penjara 4 tahun sampai 20 tahun, seumur hidup, dan denda Rp 200.000.000,- sampai Rp 1.000.000.000,- apabila terbukti merugikan keuangan negara.

4. Sanksi Kepegawaian
"PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:"
ASN / PNS yang terbukti melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Dana BOS yang tidak sesuai juknis wajib dikembalikan ke kas negara.

PENUTUP:

ASWIN menegaskan, rilis ini disampaikan untuk melindungi kemerdekaan pers, membela wartawan di lapangan, dan mendorong transparansi penggunaan uang negara di dunia pendidikan.

Hak Jawab terbuka bagi pihak SMAN 1 Tambun Selatan. Praduga Tak Bersalah tetap dikedepankan hingga ada pembuktian sesuai hukum yang berlaku.

Jakarta, 16 November 2026
Head of Research and Development Division
of the Central Executive Board
of the International Journalists Association (ASWIN)


Kamis, 12 November 2026

Sambangi Langsung Istana Merdeka, Wapres Gibran Serahkan Surat Pernyataan Berhenti Kepada Presiden Prabowo


JAKARTA, GOWATALLO NEWS - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/ 2026).

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke Daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. 

Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut.

Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden RI, Prabowo Subianto


(RED) GTN

Minggu, 08 November 2026

LSM LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Negeri Berharga Fantastis, Negara Harus Bertanggung Jawab!'



JAKARTA, GOWATALLO NEWS - Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.


NARASI PRESS RELEASE LPKN
JAKARTA, 8 November 2026


 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Jumat, 06 November 2026

Sertijab Digelar Desa Sriamur, Laporan Aset Belum Maksimal, Kades Terpilih Soroti Laporan BUMDes Dan TKD Sriamur


KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Serah terima jabatan PJ Kepala Desa, Nurhasanah Spd kepada Kepala Desa terpilih, Abdul Darip digelar Pemerintah Desa Sriamur periode 2026-2034 di Aula Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada, Jum'at (6/11/2026) Siang.

Acara yang berjalan hikmad dihadiri oleh PJ Kepala Desa beserta jajaran, Kepala Desa terpilih beserta keluarga dan para pendukung, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna, para Kadus, para Ketua Rt-Rw se Desa Sriamur, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam pidatonya tidak banyak yang disampaikan oleh PJ Kepala Desa Sriamur hanya menekankan para jajaran Kades terpilih agar mempersiapkan dokumen mereka untuk diserahkan kepadanya agar dapat segera diregistrasi oleh Pemerintah Daerah (Pemkab Bekasi).

"Saya meminta kepada para staff dan jajaran Kades terpilih agar segera melengkapi dokumennya dan doserahkan ke saya untuk saya serahkan ke Pemda agar srgera terbit SK nya, " ujar Nurhasanah Spd.

Disisi lain, Kades Sriamur terpilih periode 2026-2034, mengutarakan dengan gamblang terkait serah terima jabatan tersebut. 

"Untuk sertijab ini, yang pertama alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan walaupun hanya sekedar simbolis dari iyu juga nanti ketika dalam perjalanan, Sertijab ini akan kita lanjutkan kembali tentang aset-aset Pemerintah yang mana yang harus kita berbuat dengan fakta yang ada bukan cuma tulisan saja tetapi barañg aset negara itu yang perlu buat perhatian, " tutur, Abdul Darip kepada Awak Media usai acara Sertijab di gelar, (6/11). 

Pelimpahan Aset Baru 70% Terdata

Kades Sriamur terpilih juga menjelaskan tentang serah terima aset yang dinilainya baru 70% yang terdata. Itupun dengan kondisi yang memprihatinkan serta masih dalam pengecekan secara komprehensif.
 
"Dari beberapa aset yang kita terima, pertama fasilitas mobil, motor dan segala ATK alhamdulillah walaupun kondisinya kurang baik tapi masih ada sampai saat ini, " ungkap Darip. 

"Justru yang kita permasalahkan pajak yang sekarang ini, semuanya dalam keadaan mati, kayak misalkan mobil ambulan sampai saat ini sekitar enam bulan sudah mati pajaknya apalagi mobil operasional Desa. Jadi ada dua unit satu mobil ambulan kedua mobil operasional Desa, tentang kendaraan mobil lainnya sementara ini yang kami ketahui tidak ada datanya dan tidak ada laporan juga, " sambungnya membeberkan.

"Motor yang ada sekarang ini hanya empat unit itu masih dalam penelitian juga pihak dari kami yang baru menjabat in, apakah masih ada yang tertinggal atau tidak, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, kalau masalah listrik alhamdulilah tidak ada tunggakkan, "tambahnya.

BUMDes Sriamur Tak Jelas

Kades Sriamur terpilih menyoroti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sriamur yang dinilainya tidak ada  keterangan jelas terkait aktifitas yang dilakukannya sejak berdiri dan sampai saat ini. 

" Cuma yang jelas ini masalah BUMDes... sampaisaat ini tidak ada laporan sedikitpun. Makanyakami akan bersurat kepada pengurus BUMDes, ketika mereka sudah kami suratkan tidak ada jawaban  dengan terpaksa kami akan melaporkan  kepada Inspektorat... ini menjadi PR terkait mengenai aset berikut kinerja dari BUMDes itu sendiri, "terang Abdul.

" Termasuk persoalan Tanah Kas Desa (TKD), sementara sampai saat ini juga belum ada laporan, tapi tanah TKD itu walaupun tanpa laporan mereka, kami ini mengetahui juga .. kedepannyapun akan kami pertanyakan dan itu menjadi PR kami juga yang akan kami telusuri, " terangnya.
 
Terkait mengenai Tata Kelola Desa Sriamur berdasarkan anggaran dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Kami dari Pemerintah Desa yang pertama adalah untuk memfasilitasi mengenai jalan dan saluran air yang sering menyebabkan banjir... itu yang paling utama, yang kedua adalah tentang tata kelola di Desa, kita berniat transparansi  terhadap anggaran yang ada di Desa kami ini, " papar Kades terpilih periode 2026-2034.

Desa Sriamur Berharap Perhatian Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja

Ia juga berharap kepada Bupati terlantik Dr Asep Suryaatmaja agar memberikan perhatian kepada Desa Sriamur terkait anggaran pembangunan dan lainnya.

"Pertama kami ucapkan selamat atas terlantiknya Dr Asep Suryaatmaja sebagai Bupati Bekasi, kemudian harapan kami kepada bapak Bupati Bekasi terkhusus pada Desa Sriamur agar anggaran-anggaran yang ada saat ini bener-bener tersampai kepada masyarakat, karena yang selama ini banyak kendala ... anggaranyang begitu besar dari Pemerintah Daerah ternyata dibawahnya banyak kendala, ada apa di balik itu... nah itu suatu PR buat saya kedepan nanti atau  mempertanyakan sejauh mana pembangunan yang ada di Desa Sriamur. Jadi intinya meminta respon dari Bupati, " pungkas Kades Sriamur terpilih periode 2026-2034, Abdul Darip. 


Rabu, 04 November 2026

Penyadapan Ilegal Sang Jenderal Terhadap Presiden RI Dan Targetkan Media, ASWIN : Tiga Kejahatan Dalam Satu Operasi!


JAKARTA, GOWATALLO NEWS - Kasus dugaan penyadapan ilegal periode 2025-2026 tanpa prosedur Perkap No 5/2010, dengan target Presiden RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya , plus Tokoh Politik/ Ormas/ Pengusaha dan Media. Diduga dimasukkan ke server Lawful Interception tanpa verifikasi, plus penghapusan file hasil sadap di komputer LIMS sekitar Oktober 2026.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Terhadap para tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri, " ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers Bareskrim, pada Selasa (3/11/2026) siang.

Tiga tersangka yang disebut dalam Konferensi Pers Bareskrim diantaranya adalah : 1. LSP = Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri 2021-2026)— sekarang menjabat sebagai Kepala Staff Presiden (KSP), 2. ASN = Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri) , 3. EH = Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin juga menjelaskan bahwa, kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.

Dengan demikian, sasaran yang disebut penyidik tidak terbatas pada Preside Prabowo. Namun, kepolisian belum mengumumkan daftar nama individu lain dari kelompok-kelompok tersebut.

Terkait adanya dugaan penyadapan oleh Oknum Jenderal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan dijadikannya Media sebagai target penyadapan. 

Head of Research and Development Division, Central Executive Board of ASWIN (International Journalists Association), Irwan Awaluddin, SH, angkat bicara dan menyatakan sikap tegas serta mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah oknum jenderal terhadap Presiden Republik Indonesia,  Prabowo Subianto, serta dugaan bahwa Insan pers / Media juga menjadi target operasi penyadapan tersebut.

Ini adalah tiga kejahatan sekaligus dalam satu operasi:

Pertama, Ini adalah Pengkhianatan Terhadap Presiden Prabowo dan Terhadap Negara!. 

"Presiden Prabowo adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI yang sah, dipilih langsung oleh rakyat. Menyadap Presiden Prabowo berarti menyadap simbol kedaulatan Negara. Jika Presiden saja disadap, bagaimana rakyat bisa merasa aman?.Ini adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditolerir. Loyalitas prajurit harusnya kepada Presiden, bukan malah memata-matai Presiden."

Kedua, Ini adalah Serangan Terbuka Terhadap Kebebasan Pers! 

"Kami di ASWIN mendapatkan informasi bahwa sejumlah Media, Pimpinan Redaksi, dan Jurnalis Investigasi menjadi target penyadapan. Jika ini benar, maka ini adalah "TEROR TERHADAP JURNALISME.""

Tujuannya jelas: Untuk mengetahui siapa narasumber jurnalis, untuk mengetahui apa berita yang akan naik, untuk mengintimidasi agar media takut memberitakan kebenaran. Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam pers. Padahal kebebasan pers dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ketika jurnalis disadap, yang disadap bukan hanya HP-nya, tapi disadap adalah hak publik untuk tahu kebenaran."

Ketiga, Ini Operasi Ilegal yang Merusak Marwah TNI-Polri. 

"Penyadapan tanpa izin pengadilan adalah ilegal. Tidak ada satu pun undang-undang di Indonesia yang memperbolehkan jenderal menyadap Presiden. Tindakan oknum ini telah mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini kita banggakan sebagai penjaga NKRI. TNI adalah milik rakyat, bukan alat politik segelintir orang."

Oleh karena itu, "ASWIN Menuntut:!"

1.  Presiden Prabowo harus bertindak tegas!. Bersihkan lingkaran dalam dari pengkhianat. Bentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas.

2. Panglima TNI dan Kepala BIN harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, siapa yang memerintahkan? Pakai anggaran dari mana? Apakah ada aktor intelektual di baliknya?

3.  Perlindungan untuk Jurnalis. Dewan Pers, Komnas HAM, dan Kominfo harus memastikan tidak ada satu pun jurnalis yang menjadi korban penyadapan ilegal. Berikan jaminan keamanan bagi sumber-sumber jurnalis.

ASWIN tidak akan diam. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas, karena jika Presiden dan Pers saja bisa disadap, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar.


Jakarta, 4 November 2026

Head of Research and Development Division, Central Executive Board - ASWIN (International Journalists Association). 



Jumat, 30 Oktober 2026

Analisis Skripsi 'Good and Clean Village Governance', Mahasiswi UNJ Kunjungi Desa Mekarsari Disambut Ketua BPD


KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari menerima kunjungan dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka analisis pembuatan skripsi terkait tentang Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik dan bersih serta bebas korupsi bertajuk "Good Village Governance"and "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration"yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan BPD di Kantor BPD Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (30/10/2026) pagi.
 
Awal kunjungan Mahasiswi  Universitas Negeri Jakarta (UNJ )tersebut ditujukan pada Pemerintah Desa Mekarsari beserta BPD Mekarsari guna mendapatkan penjelasan dan keterangan serta lainnya yang berkaitan dengan Penelitian Skripsi dalam persiapan pembuatan Skripsi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.
 
"Kita tinjau kelokasi dalam rangka pembuatan Skripsi yang berjudul Analisis Implementasi "Good Village Governance".Kalau untuk dari BPD nya sudah dapet tapi dari Desanya belum. Sebab kami beberapa kali menyusun jadwal cuma kayaknya belum bisa ketemu dengan PJ Kepala Desa Mekarsari, tapi ada keterangan dari sini kami cukup puas," ungkap Mita perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta.
 
Sedangkan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari dalam pertemuannya dengan Mahasiswi UNJ turut dihadiri juga oleh para anggota BPD di ruang rapat BPD Mekarsari.
 
Dalam penjelasannya Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd mengutarakan tentang BPD yang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan sering disebut sebagai "Parlemen" atau Perwakilan Rakyatnya Desa.Serta Tugas dan Fungsi Utama dari BPD itu sendiri.
 
"Berkenaan dengan kedatangan Mahasiswa kaitannya dengan Skripsi maka yang pertama dasar utamanya adalah  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana bahwa sekarang dengan peraturan BPD itu ada di PP Nomor 16 Tahun 2026 yang terbaru, kemudian sekarang sedang disusun kembali tentang Peraturan Menterinya yaitu akan menggantikan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014.Maka dengan itu kami menjelaskan profil tentang Desa Mekarsari," ucap Ketua BPD Mekarsari, Dahroni Spd.
 
Lanjutnya,"Bahwa Desa Mekarsari dengan luas wilayah adalah 285 Hektare kemudian dengan jumlah penduduk kurang lebih 46 000 yang terdiri dari 19 Rw serta 135 Rt, juga didalamnya terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Timur, Dusun Tngah dan Dusun Barat," sambungnya.
Terkait peran BPD sendiri ditengah masyarakat dengan berbagai Program yang telah dipersiapkan maupun yang memang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsina (Tupoksi) BPD.
 
"Fungsinya itu ada tiga kemudian tugas pokoknya ada 12. Dari 3 dan 12 itu kita menjelaskan tentang yang pertama bahwa BPD adalah mencari aspirasi masyarakat, mengumpulkan aspirasi masyarakat kemudian juga mengolah aspirasi masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya adalah, BPD juga membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa," terangnya.
 
"Selanjutnya juga BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan juga melaksanakan, memonitor tentang kegiatan Pemilihan Kepala Desa.Selanjutnya BPD membuat Perdes, kemudian Mekarsari Alhamdulillah  kecuali Perdes wajib yaitu berkaitan dengan RKPDes-APBDes dan pelaporan atau LKP juga kita membuat Perdes tambahan yaitu misalnya Perdes Rt-Rw yang serentak...nah Rt-Rw ini dibuat Perdesnya Nomor 11 Tahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2027. Jadi periodenya nanti pas tanggal 14 Januari 2027 ini  kita pergantian Rt-Rw se Desa Mekarsari," bebernya.
 
Terkait mengenai berbagai Pembangunan yang ada di Desa mekarsasi berdasarkan aspirasi masyarakat maupun lainnya. Dahroni menjelaskan tentang rangkaian pengajuan berbagai bentuk aspirasi yang akan ditindak lanjuti oleh pihak Desa Mekarsari.
 
"Kita juga sudah barang tetu pasti mempersiapkan pembanguinan yaitu diantaranya dengan Musyawarah Dusun (Musdus), dimana dalam Musdus itu mengimpulkan data dari Rt-Rw, nah kemudian dibawa ke Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes), nah kemudian dimusdes itu dibuatlah nanti  yaitu untuk jangka waktu  menengah atau RPJMDes, nah itu untuk periode ini 2026-2034 selama delapan tahun, " jelasnya.
 
"Kemudian untuk pelaksanaannya di Desa Mekarsari itu selalu mengambil yang dianggap paling penting dulu. Jadi dari delapan tahun itu kita bagi delapan Skala Prioritasnya yang diutamakan. Untuk Pembangunan di Mekarsari itu tidak sama dengan Pembangunan-Pembangunan yang ada di  Kabupaten. biasanya kalau dikasih jalan langsung jadi, tapi di Mekarsasi karena Desanya sudah dinyatakan Desa mandiri maka masyarakatpun ikut membantu yaitu kita dari Desa hanya mengirimkan Cor-coranya aja, bahan bangunan atau betonnya saja sedangkan yang lainnya itu dilaksanakan di Rt tersebut yaitu dana dari masyarakat..Swakelola untuk pengelolaannya," tutup ketua BPD mekarsari, Dahroni Spd.
 
Kedepankan Akuntabilitas Horizontal Maupun Vertikal 
 
Sementara menanggapi terkait tentang kunjungan Mahasiswi dari Unuversitas Negeri Jakarta guna Penelitian Skripsi tentang Pengelolaan Pemerintah Desa yang baik dan bebas korupsi, PJ Desa Mekarsari mengutarakan bahwa," Terkait kunjungan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam rangka penelitian skripsinya di Desa Mekarsari menyampaikan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa yang baik yaitu bisa dimulai dari perencanaan yang matang dan benar-benar di informulasikan penggunaannya. Anggaran harus tepat sasaran dan jelas manfaatnya bagi kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam merencanakan Pembangunan Desa," ujar PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya terkait kunjungan Mahasiswi UNJ ke Desa Mekarsari yang diwakili Ketua BPD Mekarsari,(30/10) usai monitoring wilayah.

Ia juga mengutarakan bahwa, terkait dengan Implementasi "Good Village Governance". Desa diwajibkan mengedepankan transparansi penggunaan Anggaran Desa yang tetap harus dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan Anggaran Desa mengingat hal tersebut merupakan persoalan yang cukup krusial pada saat ini ditengah gencarnya Pemerintah Pusat dalam memerangi Tindak Pidana Korupsi.

"Agar jangan sampai tujuan pembangunan tidak tercapai,  saat ini kita dituntut akan keterbukaan informasi, laporan realisasi penggunaan Anggaran Desa kepada masyarakat dan hal tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi atau media digital yang tersedia di Desa, Yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008." jelasnya.

PJ Desa Mekarsari juga menekankan tentang ketertiban keadministrasian didalam pengelolaan keuangan Desa dengan prinsip utama mencakup transparansi, integritas, tanggung jawab, evaluasi/pengawasan, serta partisipasi publik. Guna terciptanya "Clean Village Government, Transparent and Clean Village Administration".

"Akuntabilitas penggunaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada BPD serta masyarakat sebagai elemen pengawasan Pemerintahan Desa.Tertib administrasi dan tertib pelaksaan kegiatan dilapangan sesuai dengan apa yang direncanakan menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Desa dalam melaksakan semua kegiatan," pungkas PJ Desa Mekarsari, Ismail Darmawan, S.S., M.M.
 
 

 


Jumat, 23 Oktober 2026

Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA Diduduki Warga?, PJ Desa Setia Mekar, Pherry Pebriyanto Lontarkan Klarifikasi

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan memiliki inovasi Desa yang sangat luar biasa dan baru pertama ada di Kabupaten Bekasi. Desa tersebut yang kini memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional dengan spesifikasinya masuk dalam standar Federation International de Football Association (FIFA).Dimana Stadion tersebut berlokasi di Rt 03/ Rw10, No.43, Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (23/10/2026).

Lapangan yang berada di lahan 10.200 meter ini memiliki kesamaan dengan Lapangan Sepak Bola bertaraf internasional dengan ukuran lapangan 100 x 68 meter persegi.

Selain itu rumput yang digunakan pun sama dengan kebanyakan lapangan sepakbola internasional lainnya, yakni jenis rumput Zoysia Matrella (ZM). Penggunaan rumput Zoysia Matrella ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan urutan nomor satu sebagai jenis rumput terbaik untuk lapangan sepak bola.

Sempat ramai diberitakan bahwa sesudah perhelatan Pilkades berlangsung, lapangan sepakbola berstandar FIFA tersebut tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat karena telah diduduki oleh oknum warga.

Namun ketika Awak Media menanyakan langsung ke PJ Kades Setiamekar, Pherry Pebriyanto, S.Kom. menegaskan  bahwa, "Tidak benar kabar berita mengenai adanya pendudukan lapangan oleh warga, kami sudah berbicara kepada beberapa fihak yang berkepentingan dilapangan bola tersebut. Dan kami telah memutuskan bahwa pengelolaan lapangan bola kebanggaan kita dikembalikan kepada pengurus yang lama, " ujarnya saat dikonfirmasi Awak Media di ruangannya, (23/10).

Lanjutnya, "Kami juga sudah memerintahkan kepada pengurus untuk kembali bekerja menghijaukan lapangan rumput sesuai standar pengelolaan yang ada, serta mengecat ulang tribun lapangan, dan itu telah dan sudah dilaksanakan, " sambung Pherry.

Ketika ditanyakan apakah warga dapat kembali menggunakan sarana olah raga tersebut.Mebgingat kuatnya animo masyarakat setempat terhadap olahraga Sepak Bola.

" Saya rasa warga sudah bisa memanfaatkan sarana olah raga tersebut. Dan setelah saya pantau memang warga masyarakat sekitar lapangan telah menggunakannya untuk kegiatan jogging pada pagi dan sore hari, " tutur PJ Kepala Desa Setiamekar

PJ Kades Setiamekar juga menambahkan bahwa dirinya secara pribadi telah melaporkan hal tersebut kepada Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi terkait persoalan tersebut.

"Beliau memberikan arahan kepada saya selaku PJ Kades Setiamekar agar memastikan pemanfaatan Lapangan Sepak Bola tersebut agar dapat dinikmati secara luas, dan tidak hanya untuk Club Sepak Bola Profesional saja, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh warga di wilayah Tambun Selatan, " ucap Pherry .

"Dan memang harus seperti itu, untuk mewujudkannya saya juga telah memerintahkan kepada pengelola lapangan agar membuat jadwal pemakaian yang terukur dan berkeadilan, agar seluruh jadwal yang telah di buat untuk kepentingan warga sekitar semuanya dapat terpenuhi dengan adil dan merata. " imbuhnya.

Diketahui bahwa, status lapangan bola Desa Setiamekar yang berstandar FIFA ini merupakan bagian dari Tanah TKD Desa Setiamekar. Diharapkan dengan adanya lapangan sepak bola ini dapat memberikan kemajuan dalam hal sosial kemasyarakatan dan ekonomi di Desa Setiamekar.


(Red/ Iwan Joggie) GTN


POSTINGAN UNGGULAN

ASWIN Soroti Prilaku Kepala Sekolah Dan Humas SMAN 1 Tambun Selatan : Lari Dari Konfirmasi Wartawan!

KABUPATEN BEKASI , GOWATALLO NEWS -  Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN)  melalui  "Head of Research and Development Division of t...