Skandal Makanan Kadaluarsa di Manado: Fresh Mart Bahu Mall Diduga Jual Daging Ayam Busuk, Anak Konsumen Jadi Korban

MANADO, GTN - Sebuah kasus serius mengguncang dunia perdagangan pangan di Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah Seorang warga melaporkan Toko Fresh Mart Bahu Mall atas dugaan penjualan daging ayam busuk yang menyebabkan anaknya mengalami keracunan makanan dan sempat diperiksa dirumah sakit. (31/10/2025).

Laporan resmi telah diajukan pada tanggal 25 Februari 2025, nomor laporan: STTLP-B/142/II/2025/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, dengan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal tersebut secara tegas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Dugaan bahwa daging ayam yang dijual dalam kondisi busuk menimbulkan kekhawatiran besar akan praktik bisnis yang mengabaikan keselamatan konsumen.

Secara singkat, pelapor menceritakan kejadian naas pada Februari 2025 lalu  saat anaknya mengkonsumsi daging ayam yang ternyata sudah kedaluwarsa, rusak, dan berbau busuk. Pelapor kemudian langsung mendatangi Toko Fresh Mart Bahu Mall untuk menyampaikan keluhannya yang oleh Kepala Toko menyatakan benar daging ayam yang mereka jual tanpa disadari sudah busuk. Kepala Toko meminta maaf dan memberikan sejumlah uang untuk pengobatan anak dari pelapor, namun pria itu menolak pemberian dana tersebut.

Seruan Tegas dari Aktivis Nasional

Wilson Lalengke, tokoh nasional yang dikenal vokal dalam isu perlindungan masyarakat sebagai konsumen, turut angkat bicara. Ia mendesak aparat kepolisian untuk bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini.

“Polisi harus sesegera mungkin menetapkan status tersangka terhadap pemilik Fresh Mart Bahu Mall dan menyerahkannya ke proses hukum selanjutnya. Jangan biarkan perilaku menjual barang busuk beroperasi sebab tabiat buruk semacam ini secara langsung mengancam jiwa manusia,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dari Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ia juga mengingatkan agar penegak hukum tidak terintimidasi oleh uang dan kekuasaan, serta menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. “Aparat penegak hukum, terutama di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang menangani kasus tersebut jangan sekali-kali memperjualbelikan hukum. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah, jangan membolak-balikan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar,” tegas Wilson Lalengke yang baru-baru ini hadir sebagai petisioner pada konferensi internasional di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Ancaman Nyata bagi Kesehatan Publik

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha di sektor pangan. Penjualan produk yang tidak layak konsumsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat.

“Jika tidak ditindak tegas, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan korban lebih banyak di masa depan,” tambah Wilson Lalengke.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa kompromi. 

“Saya meminta agar Kapolda Sulawesi Utara memberikan atensi atas kasus tersebut,” sebut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga itu menghakhiri pernyataannya.

 
(TIM/Red) GTN

Sumber : DPP PPWI

Sambut HPN 2026, Dialog Nasional 'Media Sosial Baru VS UU ITE' Digelar Serikat Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat

JAKARTA, GTN — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Media Sosial Baru vs UU ITE” di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan menghadirkan para pakar hukum, praktisi media, dan pelaku konten digital untuk membahas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum di era media digital. 

“Teman-teman media baru jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama agar bisa terus berkarya secara bertanggung jawab,” ujarnya. 

Menurutnya, literasi hukum dan etika digital menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.

Dialog menghadirkan narasumber lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Dewan Pembina SMSI) yang diwakili oleh Anang Supriatna, Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers dan CEO Tribun Network), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.Si. (Guru Besar Universitas Airlangga dan pakar komunikasi politik), serta Rudi S. Kamri (konten kreator dan CEO Kanal Anak Bangsa TV). 

Diskusi dipandu oleh Mohammad Nasir, Dewan Pakar SMSI sekaligus mantan wartawan senior Harian Kompas.

Mewakili Jamintel Kejaksaan RI, Anang Supriatna menjelaskan bahwa revisi UU ITE tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menata ruang digital agar lebih sehat dan beretika. 

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyebaran konten negatif, tetapi juga maraknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. 

“Berita hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Karena itu, literasi digital menjadi senjata utama bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya. 

Anang menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan konteks, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, Dahlan Dahi mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah ledakan media baru. 

Menurutnya, siapa pun yang memproduksi berita, baik lewat portal maupun YouTube, wajib memegang prinsip verifikasi dan akurasi. 

“Jangan lupakan kode etik. Semua produk informasi publik harus berlandaskan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar viral,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang direvisi menekankan unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. 

Ia memaparkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan 27A merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. 

“Unsur ‘dengan sengaja’ kini menjadi dasar utama. Seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik,” terangnya. 

Henri menambahkan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Adapun Rudi S. Kamri menilai UU ITE tidak perlu ditakuti oleh pelaku media maupun kreator konten selama memahami batas hukum dan memiliki niat baik dalam berkarya. 

“Kalau kita tidak menyebarkan fitnah dan menghormati fakta, UU ITE bukan ancaman. Justru ini menjadi pedoman agar ruang digital kita lebih sehat,” ucapnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini diikuti oleh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Para peserta aktif berdialog mengenai praktik jurnalisme digital, tanggung jawab hukum, hingga strategi menjaga kebebasan berekspresi di tengah berkembangnya platform media baru. 

Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan pelaku media digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik.

(*) GTN

Ketua Umum LSM LPKN : "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!"

GOWA TALLO NEWS - "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!", Dari Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), Irwan Awaluddin SH, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak.

Semoga usia yang terus bertambah membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi Bapak dalam memimpin negara ini.

Diketahui Prabowo Subianto Djojohadikusumo ​​(lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politikus, pengusaha, dan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai presiden Indonesia kedelapan dan saat ini sejak 2024.

Kami mengenang perjalanan karier Bapak yang cemerlang, dari menjadi seorang prajurit hingga mencapai puncak karier sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai Presiden NKRI.

Berikut adalah beberapa pencapaian dan posisi jabatan Bapak:

- Karier Militer:

- Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1974
- Bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad)

- Karier Politik:

- Mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Umum
- Menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Joko Widodo (2019-2024)
- Menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan (2024-sekarang).

- Pencapaian:

- Menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Republik Indonesia Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipurna
- Menjadi Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF) dan Presiden Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI).

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak kepada bangsa dan negara. Semoga visi dan misi Bapak untuk Indonesia menjadi kenyataan.

Selamat ulang tahun, Pak Prabowo! "Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya."

17 Oktober 2025

(Irwan Awaluddin SH) GTN

Ketua Umum LSM LPKN

Tekankan Sportivitas Dan Kebersamaan, Sesmenpora Lepas Kontingen Kemenpora ke Pornas Korpri XVII 2025 di Kota Palembang

JAKARTA, GTN - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora RI), Gunawan Suswantoro, secara resmi melepas 193 kontingen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025. Acara pelepasan dilaksanakan di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pornas Korpri XVII Tahun 2025 akan berlangsung pada 5–11 Oktober di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ajang tahunan ini diikuti oleh kontingen Korpri dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Sebanyak 13 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan pada tahun ini, meliputi balap sepeda, bola basket, bola voli, bulutangkis, catur, futsal, gateball, lari 5K, pencak silat, renang, senam Korpri, tenis, dan tenis meja.

Dalam sambutannya, Sesmenpora Gunawan mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur dan menjadikan ajang Pornas Korpri sebagai wadah memperkuat persaudaraan antar kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan lebih penting dibanding sekadar perebutan medali.

“Saya percaya saudara-saudara akan bersemangat mengikuti pertandingan ini. Saya minta agar para atlet menjaga sportivitas, menjunjung kerja sama, dan mengingat bahwa ini adalah pertandingan antar-kementerian. Medali memang penting, tetapi silaturahmi dan persaudaraan jauh lebih utama,” tegas Sesmenpora Gunawan.

Ia juga menekankan bahwa interaksi positif antar-aparatur negara di ajang olahraga seperti ini akan mempermudah koordinasi kedinasan ke depan.

“Kalau kita saling kenal, maka koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan akan lebih mudah. Itu sangat penting. Dan jangan lupa, kita adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang harus memberi contoh mental juara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sesmenpora  berpesan agar  kontingen Kemenpora tampil maksimal, menjaga kesehatan, dan berjuang membawa nama baik kementerian.

Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari mentalitas dan semangat yang ditunjukkan.

“Walaupun tidak selalu menang di lapangan, yang penting kita menang secara mental. Itu yang akan membentuk karakter juara. Saya berharap kontingen Kemenpora mampu membuktikan hal itu,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Sesmenpora secara resmi melepas kontingen Kemenpora menuju Palembang dengan doa dan harapan agar mereka dapat tampil optimal, menjunjung sportivitas, serta membawa prestasi membanggakan.

“Selamat jalan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tunjukkan bahwa kita bisa menjadi juara. Semoga Kemenpora dapat mengharumkan nama baik dalam Pornas Korpri XVII di Palembang,” pungkasnya.

(Repi/Andi) GTN

Ketua K3S Dan Kabid SMP Kab.Bekasi Tak Gubris Konfirmasi Wartawan, LPPN RI: Mereka Blokocot" Dan "Samberan Luwek"!

LPPN-RI, Daneil Apollo

KABUPATEN BEKASI, GTN - Ketua K3S dan Kabid SMP  tidak menanggapi laporan terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tamsel beserta guru yang diduga melanggar kode etik dengan mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid, menuai kecaman dari LPPN RI, Daniele. Keduanya disebut "Blokochot" karena tidak responsif terhadap laporan dan permintaan konfirmasi.

 

LPPN RI mengecam keras Ketua K3S dan Kabid Pendidikan Kabupaten Bekasi karena tidak responsif terhadap laporan, konfirmasi, dan permintaan tanggapan media terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan dan guru yang langgar kode etik (Etika Pendidik)mengabaikan dan mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid saat dikonfirmasi terkait persoalan penerimaan siswa baru.

Hal tersebut berawal ketika Ketua K3S yang juga selaku Kepala Sekolah SMPN 01 Cikarang Pusat dimintakan tanggapan sekaligus mengkonfirmasi terkait persoalan tersebut melalui Whatsapp Message dan Whatsapp Call pada (7/9/2025). Namun tidak ada tanggapan, kendati awalnya siap memberikan tanggapan, selang 1-2 Minggu ditunggu tak ada respon. hingga saat ini.

Kemudian Tim Awak Media pun menghubungi Kabid Pendidikan SMP Kabupaten Bekasi, Yudi, S,Pd melalui Whatsapp Message maupun Wahatsapp Call meminta tanggapannya terkait persoalan itu dan lagi -lagi tak digubris, pada Selasa (23/9/2025).

Terkait akan tidak adanya itikad baik dari Ketua K3S Maupun Kabid Pendidikan SMP Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan dan keterangan serta seolah olah Apatis terhadap prilaku Kepsek dan para guru pendidik yang diduga melanggar Etika menimbulkan tanggapan, kecaman keras dan keritik tajam Garing Tim 7 Tingkat Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Daniel Apollo.

 

Tindakan Ketua K3S dan Kabid SMP

- Tidak menanggapi laporan terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tamsel dan guru
- Tidak memberikan konfirmasi atau tanggapan terkait permintaan informasi
- Dinilai tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya

Implikasi

- Dapat menghambat proses penyelesaian masalah dan pencarian kebenaran
- Dapat merusak citra institusi pendidikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
- Dapat melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku dalam institusi pendidikan

Contoh Kasus Mirip

- Kabid PSMA Disdik Jabar Awan Suparwana yang enggan menanggapi surat konfirmasi dari wartawan terkait beberapa proyek di bidang pendidikan
- Banyak kepala sekolah di Kabupaten Bekasi yang tidak merespons permintaan konfirmasi terkait dana PIP

 

"Sebenarnya seluruh Penyelenggara Negara sudah harus paham tentang kebutuhan komunikasi dalam menerapkan Public Relations. Namun adanya dugaan terkait hal-hal yang disembunyikan dalam implementasinya itulah yang terkadang menjadi penyebab munculnya  kegaduhan dikarenakan tidak menginginkan transparansi diterapkan dalam regulai yang berjalan," tuturnya, pada Jum'at (26/9/2025).

"Ditambah lagi dengan adanya dugaan berbagai kepentingan yang turut andil dalam tatanan tersebut, sehingga memunculkan ungkapan "Ada Udang Dibalik Rempeyek". Hal tersebut bukan tanpa alasan bagi para sosial kontrol saat investigasi tentunya berungkapan "Ada Asap Pasti Ada Api","ungkapnya.

 

"Untuk itu kami dari Tim 7 Intelijen dan Investigasi LPPN RI menegaskan bahwa, Ketua K3S dan Kabid Pendidikan Kabupaten Bekasi karena tidak responsif terhadap laporan, konfirmasi, dan permintaan tanggapan media terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan dan guru yang mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid. Oknum keduanya masuk kategori "Blokocot" dan dapat disebut juga "Samberan Luwek" kata orang Bekasi, karena dinilai tidak profesional dan tidak memiliki kapasitas dalam implementasikan kinerjanya serta tidak transparan dalam menjalankan tugasnya," pungkas Dameil Apollo.

(JLambretta) GTN

Kemenperin Tegaskan Komitmen Indonesia Perkokoh Daya Saing Produk Nasional Dalam Rantai Nilai Halal Global

JAKARTA, GTN - Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini turut didorong oleh perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

“Prinsip halal hadir tidak hanya pada produk konsumsi, tetapi juga dalam rantai pasok, layanan, dan pola hidup sehari-hari. Ekosistem inilah yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto saat Press Conference Partisipasi Kemenperin pada Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025) di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia. Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki 6 (enam) program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, Kemenperin ingin menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi industri halal, memperluas ekspor, dan memperkokoh peran Indonesia dalam rantai nilai halal global. 

"Hal ini dilakukan salah satunya melalui bentuk promosi dan keikutsertaan Kemenperin berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo dalam agenda Halal Indo 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2025 di Hall 6 dan 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten," tegasnya.

Tahun ini," lanjutnya," Kemenperin hadir di Halal Indo dengan mengusung tema Experience the Diversity of Indonesia’s Halal Industry: Shaping the Future of Global Halal Industry. Paviliun Kemenperin menempati area seluas 1.224 m² dan turut menghadirkan 128 pelaku industri dan asosiasi dari berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, aneka, hingga Kawasan Industri Halal, serta infrastruktur ekosistem industri halal di lingkungan Kemenperin. Para pelaku industri yang tergabung dalam paviliun Kemenperin ini telah melalui proses kurasi oleh pembina sektor terkait."

"Selain itu," kata Eko " Terbuka pula kesempatan untuk dapat belajar mengenal industri halal lebih dalam melalui berbagai aktivitas menarik dan interaktif, diantaranya workshop melukis tableware halal, mencanting batik halal, meracik parfum non-alkohol, make up class menggunakan kosmetik halal, menghias bento cake, hingga meracik jamu dan teh rempah."

Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) juga akan hadir pada Halal Indo tahun ini. IHYA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kemenperin selama 5 tahun terakhir kepada stakeholders yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

"Penganugerahan IHYA kali ini diberikan untuk Perusahaan Industri besar dan kecil menengah sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil/aparel, dan keramik (tableware)," terangnya. 

"Selain itu," sambungnya,"Penghargaan juga diberikan untuk perusahaan kawasan industri, lembaga pemerintah, serta Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan dukungan kepada program industri halal. Selain itu, akan ada penghargaan khusus kepada individu yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal."

Selain menghadirkan produk-produk halal unggulan, Kemenperin juga akan menghadirkan Industrial Festival 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menampilkan inovasi, kreativitas, dan capaian industri nasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Industrial Festival kedua, yang mempertegas konsistensi Kementerian Perindustrian dalam menghadirkan ruang interaksi antara dunia industri dan masyarakat luas khususnya generasi muda.

“Kehadiran Industrial Festival melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta memperkenalkan transformasi industri Indonesia ke tingkat global,” tegas Eko.

"Adapun rangkaian kegiatan yang akan diisi pada Industrial Festival 2025 antara lain Business Matching, Layanan Publik, Klinik Halal, Klinik Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Klinik HAKI, Klinik SIINas, Klinik Kemasan, Klinik SNI, Forum Konsultasi Publik, Inspiring Lecturer oleh Menteri Perindustrian, Kuliah Umum bersama Wakil Menteri Perindustrian, Factory Visit, dan Talkshow menarik tentang gaya hidup halal serta membangun ekosistem halal nasional berorientasi pasar global," beber Sekretaris Jenderal Kemenperin.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Industrial Festival berkolaborasi dalam Halal Indo dengan total lebih dari 500 perusahaan yang berpartisipasi. Selain itu, pada puncak kegiatan Industrial Festival 2024 juga berhasil menarik antusias sekitar 1.100 mahasiswa dan berbagai komunitas untuk menghadiri Kuliah Umum oleh Menteri Perindustrian.

"Halal Indo merupakan pameran halal berskala internasional terbesar di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Halal Indo berkolaborasi dengan Glam Local dan Jagat Aroma akan lebih banyak mengundang keikutsertaan internasional, baik sebagai exhibitor maupun calon buyer, serta membuka kesempatan lebih besar kepada para pemilik brand untuk mengenalkan produk halalnya," tutur Eko.

Halal Indo 2025 akan menghadirkan serangkaian program, meliputi Halal Connect, Business Matching, Fashion Show by #MARKAMARIE, IHYA 2025, penampilan spesial dari penyanyi ternama tanah air, dan berbagai rangkaian acara Industrial Festival 2025.

“Partisipasi Kementerian Perindustrian dalam Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan kekuatan industri halal nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi global. Kami berharap publik dapat semakin memahami potensi besar industri halal Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, Halal Indo 2025 hadir dengan fokus untuk membantu mendorong pertumbuhan industri halal tanah air. 

"Acara tahunan ini, menjadi sarana yang tepat untuk membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir," ucapnya.

Halal Indo 2025 terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Pada penyelenggaraannya di tahun ini, Halal Indo telah menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon buyer, yakni dari Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

“Halal Indo 2025 bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga tentang merajut visi bersama. Kami percaya bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, kita harus membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Acara ini adalah bukti nyata kolaborasi yang solid antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

(Alamsyah) GTN

Beberkan Dinamika Kepemimpinan Birokratis Dan Teknokratik, Mendagri Beri Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik. Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.(18/9/2025).

Dalam konteks itu, Mendagri menilai keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia merinci, umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

"Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” ujar Mendagri saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

Mendagri menjelaskan bahwa, menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh. 

Ia menekankan bahwa, kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi. 

"Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif," tuturnya.

Ia menerangkan juga bahwa, saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. 

"Hal ini, " kata Mendagri, " Telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya "The Third Wave" yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi."

“Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. 

"Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien," debutnya.

Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah daerah (Pemda) terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

“Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

(Andi Baso) GTN