Diduga Tidak Transparan Anggaran GNPPI Jabar Gugat Desa Tambun, Kepala Desa Sarjawinata Tak Penuhi Panggilan Sidang

BANDUNG, GTN - Sidang gugatan sengketa  publik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW. GNPPI) Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro tidak direspon dengan baik oleh Pemdes Tambun dalam hal ini Kades Tambun Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias Mangkir dari persidangan yang digelar di Komisi Informasi Jawa Barat di Jalan.Turangga  Nomor. 25 Bandung pada  Kamis.(24/04/2025.

Adapun Agenda Sidang Pemeriksaan Awal  sengketa informasi publik dengan register 2667/K-B1/PSI/KI-JBR/XI/2024 antara Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW.GNPPI)  Jawa Barat selaku Pemohon terhadap Pemerintah Desa Tambun .Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selaku Termohon.

Sidang yang di pimpinan oleh Ketua Majelis Komisioner. Husni Fahmi Mubarok Yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Majelis.diantaranya. Erwin Kustiman serta Nuni Nurbayani dan Panitera. Agus Supriyanto tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut di karenakan pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang.

Ketua Majelis Komisioner memanggil para pihak Pemohon dan Termohon, namun sangat disayangkan Pihak Termohon Pemerintah Desa Tambun atau Kepala Desa Tambun, Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias "Mangkir" dalam persidangan.

Menanggapi hal tersebut Ketua GNPPI Jawa Barat  mengungkapkan bahwa "Sangat disayang kan tidak hadirnya Pimpinan Desa dalam persidangan, karena hal ini sangat penting, bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, " ungkap Rhagil Asmara Satyanegoro usai sidang di gelar (24/04/2025).

Lebih lanjut Ia juga menuturkan bahwa, "Untuk menjamin  pemenuhan hak masyarakat Desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa. Agar publik bisa tahu sampai sejauh mana keterbukaan informasi publik di  Desa Tambun dalam mengelola management pemerintahan, " tuturnya.

Dirinya juga menekankan bahwa," Karena sumber pembiayaan tersebut Dananya diserap dari pajak rakyat, maka kami uji disini apakah Pemerintahan Desa Tambun  juga menjalankan Undangan-Undang  nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP atau tidak, sebab di zaman keterbukaan informasi ini, tidak bisa ditutup-tutupi dan masyarakat dan bahkan publik sekarang sudah pada pintar dan mengerti," terangnya.

GNPPI Siap Uji Pembelaan Kades Tambun Dalam Persidangan

Terkait sidang selanjutnya pihak GNPPI selalu siap siaga menunggu kehadiran pihak Desa Tambun (Kades -Red) di persidangan Komisi Informasi Jawa Barat untuk memberikan penjelasan rinci dan berkala tentang penggunaan ADD maupun DD selama di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Sarjawinata alias Ja'ut.

"Kita akan uji sejauh mana Keterbukaan Informasi Publik yang akan di uraikan Desa Tambun dibawah kepemimpinan Kades Sarjawinata dalam sidang terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), kita lihat penjelasannya seperti apa ?, dan rinciannya bagaimana serta bagaimana pelaporannya, apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan dan aturan yang sudah di tetapkan atau mungkin ada hal lain yang lebih mengejutkan kita semua," pungkas Ketua GNPPI Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro.

(Dalmidjo) GTN

Sumber : GNPPI Jawa Barat

Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2023 Digelar Anggota DPRD Jabar, Hj Siti Qomariah di Aula Desa Satriajaya, Kecamatan Tamara

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi dari Partai Nasional Demokrat, Hj  Siti Qomariah Sip di Aula Kantor Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (17/04/2025) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Hj Siti Qomariah beserta Tim, Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin mewakili Kades Asta Rajan (Berhalangan hadir) beserta  perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Tim BPJS Ketenagakerjaan, Bhabinsa, Bimaspol, Kadus 1,2,3, para Ketua RW dan RT se Desa Satria Jaya, para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Dalam penyampaiannya Sekdes Satria Jaya mengutarakan tentang pihak Desa bersama warga Desa Satria Jaya yang merasa terhormat akan kehadiran anggota DPRD Jawa Barat dengan membawa misi penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Satria Jaya.

" Kami sebagai Pemerintah Desa mewakili Desa Satria Jaya sangat terhormat bahwasannya Ibu Dewan dapat berkunjung ke Desa Satria Jaya. Ditambah dalam kunjungan tersebut membawa hal penting dan berguna untuk masyarakat Desa Satria Jaya," ujar Sekdes Jamaluddin.

Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pidatonya mengemukakan terkait sosialisasi tentang Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".

" Kami hadir disini dalam rangka penyebarluaskan Perda Nomor 5 Tahun 2023 mengenai optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan disini sudah tidak ada lagi merah, kuning, hijau...hari ini saya hadir disini sebagai perwakilan rakyat," tegas Siti Qomariah disambut sorak sorai para hadirin.

" Saya hadir membawa amanat yang penting untuk kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Dirinya juga menekankan bahwa tidak akan meninggalkan para konstiturennya yang telah mendukungnya menjadi anggota DPRD Jawa Barat di Dapil IX dan berkomitmen untuk terus berkontribusi  untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi.

"Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.Tidak mungkin saya begitu jadi Dewan tidak mungkin orang lain atau orang jauh yang menikmati. Saya ini sekarang bagai jembatan karena saya punya anggaran dan saya punya kewenangan untuk mengusul, contoh kalau tidak ada Dewan yang bergerak untuk mendorong..lama tidak usulannya?," papar Anggota Dewan dari Partai Nasdem.

" Maka saya hadir ke Desa-desa untuk memantau usulan dan bila memungkinkan konfirmasi langsung sama saya. Sebab tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri," pungkasnya.

Sesi Interaksi

Acara di lanjutkan dengan pemaparan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait guna manfaat asuransi ketenaga kerjaan yang diterapkan di masyarakat umum.

Dalam sesi interaksi salah satu tokoh masyarakat setempat mempertanyakan terkait penerapan program tersebut. Dimana di ketahui banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak bekerja (Pengangguran) dan bekerja serabutan namun di bebankan dengan pembayaran premi yang mengikat.

"Bagaimana cara menanggulanginya sebab di tempat kami banyak yang pengangguran berat,  kerja saya hanya di bidang jasa, kadang jasa itu dapet duit kadang kaga..hanya pelayanan ..makanya gimana saya ini yang sudah 53 tahun bisa mendapatkan BPJS. Makanya masyarakat kita ini menanyakan bagaimana caranya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini sedangkan kerjaan saja kadang ada kadang kaga dan uang juga kadang ada kadang bokek," urai H Marsan Sanjaya.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hal tersebut akan masuk dalam BPJS bukan penerima upah.

Persoalan Atasi Klaim Asuransi

Terkait mengenai proses klaim asuransi kematian yang terkadang mengalami banyak kendala dan hambatan dalam pencairan. Dewan Siti Qomariah telah mempersiapkan berbagai kiat khusus guna mengatasi persoalan tersebut.

"Memang secara langsung Dewan tidak terlibat di dalamnya namun tahu. Makanya disini saya branded, nah disini nanti saya berperan..ya minimal nanti saya tegorlah sambil mengingatkan..barangkali nanti ada tumpang tindih dan sebagainya, kalau mengenai saling mengklaim itu sudah pasti dikarenakan banyaknya BPJS-BPJS lainnya,," terang Anggota DPRD Dapil IX setelah acara selesai.

Lanjutnya, "Memang harus ada kordinator pada setiap wilayah. Kita kemana kan harus tahu ada siapa disitu dan ini kita melibatkan Desa. Mangkanya di sini nih dan di Desa-desa lainnya kita melibatkan Sekdes," jelas Hj Siti Qomariah.

Desak Bupati Segera Atasi Pengangguran

Terkait Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" mendapat respon kontradiksi dari Sekdes Satria Jaya.

"Terkait program BPJS sudah di sampaikan oleh nara sumber dengan jelas dan gamblang, cuma pertanyaannya itukan bagi yang bekerja lalu bagaimana dengan yang nganggur," tandas Sekdes usai acara berlangsung.

Dirinya juga berharap Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang agar bekerja optimal dengan segera mengupayakan solusi mengatasi pengangguran yang akut di Kabupaten Bekasi yang di pimpinnya.

"Di Desa Satria Jaya ini banyak yang nganggur, tolong bapak Bupati yang terhormat ini Desa Satria Jaya warganya banyak yang nganggur...setiap tahun selalu berganti lulusan sedangkan yang lulus dua tahun yang lalu saja masih menganggur...tolong di prioritaskan," tegas Sekdes Satria Jaya.

Menurut Sekdes prioritas utama adalah pekerjaan terlebih dahulu di raih baru kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Terkait marak pengangguran di Kabupaten Bekasi yang kian bertambah. Sekdes meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar segera memprioritaskan program mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Kalau seandainya ada BPJS Tenagakerja tapi nganggur..siapa yang mau daftar.?..siapa yang mau bayar?..nah tolonglah ini Pak Bupati yang terhormat...bpk Ade Kunang tolong di Tambun Utara, Desa Satria Jaya khususnya banyak pengangguran dan umumnya Kabupaten Bekasi untuk segera di prioritaskan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(JLambretta) GTN

Pererat Sinergitas, CO 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia Lakukan Kunjungan Kerja ke Markas Kotis Satgas Pamtas RI-MLY

KAPUAS HULU, GTN - Komandan 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia (TDM), Letnan Kolonel (Letkol) Fatih melakukan kunjungan kehormatan ke Markas Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonzipur 5/ABW di Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jum'at (11/4/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Dansatgas Pamtas RI–Malaysia, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo, S.H., beserta jajaran dan anggota. Agenda diawali dengan penyambutan militer, ramah tamah, dan paparan singkat mengenai tugas pokok dan tanggung jawab Satgas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal terkait kondisi aktual di lapangan. 

"Membahas berbagai kondisi persoalan di lapangan termasuk koordinasi patroli terkoordinasi, penanganan pelintas batas ilegal, serta penguatan komunikasi antara kedua angkatan darat," ujar Dansatgas Pamtas RI–Malaysia.

"Selain itu," lanjutnya,"Dilakukan pula pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan dan solidaritas antara TNI dan TDM. Commander Officer (CO) TDM 9 Rejimen mengapresiasi profesionalisme Satgas."

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah perbatasan RI–Malaysia."pungkas Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo,S.H. mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada CO TDM 9 Rejimen, Letnan Kolonel Fatih beserta jajaran atas kunjungannya ke Komando Taktis (Kotis).

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan cinderamata dan kunjungan ke beberapa fasilitas Kotis.

(Muritno) GTN

Antusias Warga Kabupaten Bekasi Gelar Takbiran Sambut 1 Syawal 1446H/2025 M

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Takbiran menyambut 1 Syawal 1446H/2025 M sangat meriah pada setiap wilayah di Kabupaten Bekasi. Antusiasme warga  ditampilkan selain dengan takbir di Masjid dan Mushalah termasuk juga dengan menggelar pawai obor keliling dan konvoi berkendaraan baik motor maupun truk di jalan raya (Protokol-Red) maupun jalan lingkungan, pada Minggu (30/3/2025) Malam.

Dalam pantauan Awak Media di lapangan ratusan remaja dan anak-anak melakukan pawai obor di wilayah Tambun Utara dengan mentor ikon mengenakan pakaian unik " Kostum Bebek", sehingga menarik perhatian para warga yang menyaksikannya.

"Warga sangat antusias menyaksikan pawai obor ini, ini menarik," kata Yusuf Azhari warga Rt 03-Rw 10 Perumahan Bekasi Elok 1, Desa Jejalen Jaya.

" Iya ini lucu, unik dan menggemaskan, Anak-anak dan remaja penuh semangat dan kreatif sambut takbiran," sambung Renta Diarina, warga setempat lainnya.

Berpotensi Memicu Tawuran

Sementara ratusan remaja merayakan Malam Idul Fitri 1446 H dengan menggelar  konvoi kendaraan bermotor beserta truk sambil membawa bendera komunitas masing-masing serta lontarkan petasan di kawasan Meikarta Lippo Cikarang.

"Aksi konvoi tersebut berpotensi memicu terjadinya tawuran dan keributan antar kelompok remaja yang terlibat," ujar Iswadi warga yang menyaksikan konvoi tersebut di lokasi.

"Selain itu," lanjutnya, "Kegiatan ini juga dapat mengganggu lalu lintas serta membahayakan pengendara lain yang melintas di kawasan tersebut," tandasnya.

(JLambretta) GTN

Apel OKJ 2025, Polres Metro Bekasi Libatkan 315 Personel Gabungan Fokus Tekan Angka Pelanggaran Dan Kecelakaan

BEKASI, GTN - Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Saufi Salamun, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025). Apel ini dihadiri oleh pejabat utama Polres Metro Bekasi, perwakilan TNI, Jasa Marga, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Operasi Keselamatan Jaya 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025, dengan melibatkan 315 personel gabungan dari Polres Metro Bekasi, TNI, Jasa Marga, Dishub, dan Satpol PP.  

Dalam sambutannya, AKBP Saufi Salamun menegaskan bahwa operasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Kami berharap dengan adanya operasi ini, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, ini juga menjadi persiapan sebelum Operasi Ketupat nanti, agar masyarakat terbiasa disiplin dalam berlalu lintas menjelang Ramadhan dan Lebaran," ujar Wakapolres Metro Bekasi.

Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga akan diisi dengan kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, baik melalui patroli simpatik maupun edukasi di berbagai titik strategis," imbuhnya.

Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

"Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Jaya 2025, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan," pungkas AKBP Saufi Salamun.

(JLambretta) GTN

Penyelundupan Mesin Pemanen 'Combine Harvester' APBD 2024 Digagalkan Polres Pelabuhan Makassar Atas Laporan Warga

MAKASSAR, GTN - Polres Pelabuhan Makassar Polda Sulsel mengamankan sebuah alat pemanen dan pemotong padi jenis Combine Harvester yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Surabaya, pada Selasa (04/02/25).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, mengungkapkan bahwa penemuan ini berkat informasi masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya pengiriman alat pertanian tanpa dokumen resmi, yang kemudian di tindak lanjuti," ungkapnya.

Ia juga memaparkan terkait dengan "Kronologi Penangkapan" setelah menerima laporan dari masyarakat, "Aparat kepolisian segera melakukan pengecekan terhadap sebuah truk yang membawa mesin Combine Harvester ke Pelabuhan Makassar. Alat ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kapal menuju Surabaya. Namun, saat diperiksa, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyertainya," paparnya.

"Dari hasil penyelidikan awal, alat ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani di Sulawesi Tengah. Namun, karena tidak disertai dokumen yang sah, kami langsung mengamankan barang tersebut," sambung AKBP Restu Wijayanto.

Lebih lanjut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan penyidik di Sulawesi Tengah serta Dinas Pertanian setempat untuk memastikan sumber dan keabsahan alat tersebut.  

Dugaan Keterlibatan Perantara dan Makelar

Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung, dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Namun," katanya," Kepolisian menduga adanya keterlibatan sejumlah perantara atau makelar yang menghubungkan kelompok tani penerima bantuan dengan calon pembeli di Jawa."

"Penyelidikan akan terus kami kembangkan. Sudah ada beberapa pihak yang diperiksa, terutama mereka yang diduga menjembatani transaksi ini," ujar Kapolres.

Berdasarkan temuan di lapangan, alat pemanen tersebut ditemukan dalam sebuah truk kontainer tertutup yang rencananya akan dikirim menggunakan kapal feri. 

"Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman alat tersebut," terangnya.

Tindak Lanjut Kasus

Polres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa pihaknya hanya berperan dalam mengamankan barang bukti. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh penyidik di Sulawesi Tengah, mengingat lokasi kejadian utama berada di wilayah tersebut.

"Kami hanya mengamankan barang yang diduga ilegal dan mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Semua indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penyidik di Sulawesi Tengah," tutup AKBP Restu Wijayanto.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan diharapkan dalam waktu dekat ada titik terang mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan ilegal alat pertanian ini.

Diketahui, mesin pemanen ini termasuk dalam pengadaan yang dibiayai oleh APBD Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan estimasi harga mencapai Rp450-500 juta per unit. Namun, dalam transaksi ilegal ini, alat tersebut diduga akan dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp250 juta.

(Ipin) GTN

Botram SMPN 04 Tambun Selatan, Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Memberikan Edukasi Pelajar Tentang Bahaya Narkoba

KABUPATEN BEKASI, GTN - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi turut serta dalam memberikan edukasi dengan mensosialisasikan akan bahaya Narkoba termasuk bagaimana cara memahami, mengenali dan dampak yang dirasakan serta penangulangannya  kepada para pelajar, para guru dan Orang Tua Siswa yang hadir di Sekolah SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan, pada Rabu (15/1/2925).

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi dalam penyampaiannya memaparkan bahwa," Botram Sekolah merupakan giat pelayanan terhadap sekolah atas beberapa kebutuhan para pelajar dalam kegiatan belajar termasuk mengatasi terhadap berbagai persoalan yang di hadapi sekolah. salah satunya adalah mengedukasi terkait dengan pemahaman akan bahayanya narkoba serta pengenalan jenis-jenis narkoba berikut dampak dan cara penangulangannya," papar Susilo Budianto.

Menurutnya yang juga sebagai narasumber dalam giat tersebut menyampaikan bahwa sehebat apapun Sekolah bilamana ada diantara anak didiknya yang terkontaminasi Narkoba maka akan mencoreng nama baik sekolah maupun para guru bahkan Kepala Sekolahnya.

"Ini sangat krusial, sebab bila anak didik terkontaminasi Narkoba sudah tentu akan dapat merusak dan mencoreng nama baik para pendidiknya termasuk Kepala Sekolah siswa yang terkontaminasi dan bahkan reputasi Sekolah tersebut akan menurun," ungkap Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi.

Terkait dengan dampak yang di timbulkan dari siswa yang terkontaminasi Narkoba di tegaskannya bahwa akan sulit disembuhkan.

"Perlu diketahui bahwa, bilamana orang yang sudh terkontaminasi  Narkoba tidak akan sembuh, yang ada hanya pulih dan tidak normal kembali," tegasnya.

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan agar jangan sekali-kali mendekati Narkoba

"Maka diharapkan dengan adanya pemahaman akan bahaya Narkoba para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan dapat terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba," tandasnya.

Diakhir penyampaian Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi terhubung dengan kehadiran Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja dalam kegiatan tersebut. 

"Semoga dengan kehadirannya, untuk kedepan giat Botram Sekolah semakin meningkat dan lebih baik lagi,"ungkap Susilo Budianto.

Kegiatan tersebut di hadiri Para Murid, Para Guru dan Kepala Sekolah, Ketua dan para Komite Sekolah serta sejumlah Pejabat termasuk ketua KORMI Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja. 

(Erick) GTN

Disinyalir Kurang Faham, Bima Arya Jelaskan Kondisi Irigasi di Sejumlah Daerah Pada Menko Pangan Zulkifli Hasan

KOTA SERANG, GTN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan kondisi irigasi di sejumlah daerah kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Penjelasan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Banten Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (10/1/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Bima menyampaikan, banyak praktik baik yang telah dilakukan daerah, seperti di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Penjabat (Pj.) Bupati Bangkalan Arief M. Edie turun langsung memantau irigasi sehingga target panen bisa tercapai. Arief juga piawai dalam mencari bantuan untuk perbaikan, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Kedekatan Arief dengan petani juga menjadi teladan baik yang perlu ditiru.

“Mengikuti kunjungan dan kegiatan Bapak Menko, ini sudah keempat provinsi Bapak/Ibu. Kesimpulan kami, frontliners, playmaker, dan striker dari swasembada pangan adalah kepala daerah. Itu kata kuncinya Bapak/Ibu,” katanya.

Bima menekankan, kunci sukses swasembada pangan berada di tangan kepala daerah. Selaku Wamendagri, dirinya menyemangati dan memotivasi kepala daerah untuk aktif terjun ke lapangan. Selain kepala daerah, berbagai stakeholder terkait seperti TNI/Polri juga perlu dirangkul untuk mendukung program tersebut. 

“Semua turun di situ, dari mulai TNI, Polri, Danlanud, semua itu turun,” tambahnya.

Dirinya juga memaparkan terkait kondisi irigasi yang terjadi di Desa Bolang, Karawang, Jawa Barat. Bima mengungkapkan, masalah irigasi di Desa Bolang yaitu adanya sedimentasi dan persoalan pemeliharaan. Selain itu, lokasi irigasi di Desa Bolang juga ditumbuhi berbagai gulma yang mengganggu.

“Irigasi [Desa Bolang] ini, sumber utamanya hulunya adalah dari Bendungan Jatiluhur. Nah, tetapi ini persoalan menahun, agak lama terkait dengan pemeliharaan. Jadi ada sedimentasi yang luar biasa,” terangnya.

Bima menegaskan, faktor pemeliharaan menjadi isu utama yang terjadi di Desa Bolang. Apalagi pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perum Jasa Tirta yang mengurusi irigasi tersebut merasa kewalahan. Berikutnya, ulu-ulu atau petugas pengairan di Desa Bolang juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar kesejahteraannya diperhatikan.

“Dulu [gaji] mereka diaturlah, ada yang dari desa, ada yang dari kabupaten. Nah, ini sekarang enggak ada. Kemarin ini mereka semuanya keluhannya itu saja. ‘Percuma Pak, irigasi dibangun, percuma Pak diperbaiki, [kalau] di lapangan itu enggak ada yang bagi, enggak ada yang nengahin konflik warga, enggak ada yang ngurusin perawatan’,” ungkapnya.

Di lapangan, banyak ulu-ulu yang bekerja setengah hari dengan frekuensi seminggu dua hingga tiga kali. Sayangnya, mereka tidak diberikan anggaran khusus, padahal pekerjaannya cukup berat. “Di sini untung Pak Mendes merespons dengan cepat, Pak (Menko). Tinggal kita koordinasikan Pak ini kira-kira alokasi [anggarannya],” pungkasnya.

(Ikhsan) GTN

TNI-Polri Gerebek Sarang Judi Dan Narkoba di Langkat, Puluhan Pelaku Dijaring Serta Ratusan Mesin Judi Dan Sabu Diamankan

KABUPATEN LANGKAT, GTN – Aparat gabungan TNI-Polri berhasil menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi dan penggunaan narkoba di enam titik wilayah Langkat, Sumatera Utara, Kamis (19/12/2024). Operasi besar-besaran ini melibatkan 280 personel gabungan dari Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut, dipimpin langsung oleh Kasdam I/BB dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut.

Dalam keterangannya Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut memaparkan kronologi peristiwa tersebut bahwa," Penggerebekan dimulai dari bedeng-bedeng di Dusun VII Tanjung Pamah, Desa Namourube Julu, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi ini, aparat menemukan barang bukti berupa ratusan mesin judi jackpot, narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya, ganja, dan puluhan kendaraan bermotor yang diduga terkait aktivitas ilegal. Puluhan orang yang diduga terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba turut diamankan," papar Kombes Pol. Yemi Mandagi, pada Rabu (01/01/2025).

"Operasi berlanjut ke Jalan Binjai, Desa Emplasmen Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini, tim gabungan kembali mengamankan puluhan terduga pelaku dengan barang bukti serupa, termasuk narkoba jenis sabu, ganja, berikut alat hisap narkoba (bong)," imbuhnya.

"Usai penggerebekan," sambungnya," Tim gabungan langsung memusnahkan bedeng-bedeng tersebut dengan cara dibakar, agar tak lagi digunakan untuk transaksi maupun tempat menggunakan narkoba. Seluruh barang bukti yang telah disita diserahkan kepada Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut."

"Sementara para terduga pelaku, termasuk seorang oknum anggota TNI, akan menjalani proses hukum. Oknum TNI tersebut kini telah diamankan oleh Pomdam I/Bukit Barisan untuk diproses sesuai ketentuan hukum militer," tandas Kombes Pol. Yemi Mandagi.

Dalam keterangan peristiwa yang sama di lokasi berbeda, Kasdam I/BB menehaskan bahwa," Operasi ini merupakan langkah tegas dan tanpa kompromi dari TNI-Polri dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di wilayah Sumatera Utara," tegasnya, (01/01/2025).

"TNI-Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari ancaman narkotika, khususnya untuk melindungi generasi muda Indonesia," pungkas Brigjen TNI Arif Hartoto.

(Butet) GTN

Terapkan Restorative Justice Kasus Pelaku Dibawah Umur, Polres Pelabuhan Makassar Musnahkan Sejumlah Barang Bukti Narkotika

MAKASSAR, GTN - Polres Pelabuhan Makassar mengambil langkah strategis dengan memusnahkan barang bukti narkoba berupa shabu seberat 3,1 gram dan ganja 3,2 gram. Barang bukti ini berasal dari kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur, di mana pendekatan restorative justice diterapkan sebagai wujud empati terhadap masa depan generasi muda, Selasa (31/12/2024).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku muda untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

"Pendekatan ini adalah bentuk keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Kami tidak ingin generasi muda terjebak lebih dalam di lingkaran kejahatan. Rehabilitasi adalah solusi untuk menyelamatkan masa depan mereka," ujar AKBP Restu Wijayanto.

Selain itu, pemusnahan barang bukti ini menjadi pengingat nyata bahwa narkoba adalah musuh bersama. Polri bersama kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya berkomitmen memberantas peredaran narkoba sekaligus menyelamatkan masa depan anak bangsa melalui edukasi dan rehabilitasi.

"Kesempatan kedua ini adalah harapan baru bagi anak bangsa yang salah langkah. Kami ingin mereka kembali ke jalan yang benar dan menjadi generasi yang berkontribusi positif untuk negara," tambahnya.

Langkah ini merupakan bukti nyata dari dedikasi Polri dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan perhatian khusus pada pemulihan individu yang tersesat. Dengan pendekatan yang humanis ini, diharapkan generasi muda dapat bangkit dan membangun masa depan yang lebih cerah.

"Mari kita bersama melawan narkoba, menjaga masa depan bangsa, dan memberikan harapan bagi generasi muda untuk kembali menapaki jalan yang benar," pungkas AKBP Restu Wijayanto.

(Andi Bahtiar) GTN

Dinilai Menutup Dan Merusak Akses Jalan Umum, PT. Parama Miguno Bumi Winong Kabupaten Kendal Didemo Ratusan Warga

KENDAL, GTN - Karena dinilai warga Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sudah arogan dan tidak memperdulikan warga sekitar. Sejumlah ratusan warga Desa Winong demontrasi menuntut ijin Pertambangan Galian C PT. Parama Miguno Bumi (PMB) dicabut.

Tuntutan ini disuarakan warga Desa Winong dikarenakan, PT. PMB memutus akses jalan penghubung antar Dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Hal ini terkait aktivitas Pertambangan Galian C kegiatan transportasi warga terputus dan terganggu lumpur yang ada.

"Hari ini (red-Senin 30 Desember 2024) kami ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di Lokasi tambang. Aksi ini sebagai bentuk keluhan dan protes atas tercaplok-nya fasilitas umum (fasum) jalan yang menghubungkan Dukuh Duren ke Dukuh sekaligus pusat Desa Winong," kata Ridwan Katamso, Juru Bicara aksi warga Winong, Senin (30/12/2024).

Menurut Ridwan dalam orasinya, kondisi jalan rusak parah dan berlubang sangat lebar serta sangat dalam. Hal ini dikarenakan, jalan atau tanah tersebut, turut ditambang atau digali dan diambil material pasir dan padas-nya.

"Tentu sehingga jalan penghubung antar pedukuhan tersebut, sekarang tidak bisa dilalui sama sekali," ucap Ridwan.

Katanya, setelah dilakukan penelusuran, tanah tersebut digali oleh salah satu Perusahaan tambang yang beroperasi di Lokasi tersebut dan memiliki izin WIUP atas nama PT. PMB. Dimana ijinnya keluarkan oleh dinas ESDM Provinsi Jateng.

"Warga Masyarakat setempat menanyakan mengapa sejumlah luas jalan yang sedianya dipakai untuk fas jalan penghubung antar dukuh ini, bisa diterbitkan izin penambangan. Tentu saja hal ini sangat merugikan, karena mengganggu aktivitas warga dengan matinya akses jalan," jelas Ridwan.

Selain itu lanjutnya, perusakan fasum jalan penghubung tersebut, diketahui PT. PMB juga melakukan pematokan jalan tambang. Yang mana sedianya dipakai untuk akses angkutan hasil tambang bersama-sama dengan sejumlah perusahaan tambang lainnya yang juga beroperasi di areal desa Winong.

"Sejumlah perusahaan tambang lainnya juga terlihat terganggu aktivitas pengangkutan hasil tambangnya. Aksi pematokan ini terpantau diduga terjadi atas prakarsa dan bekingan oknum anggota Polri berpangkat Kompol dengan inisial FSP. Oknum kepolisian ini adalah ayah dari pemilik PT. PMB," ungkap Ridwan.

Dengan munculnya persoalan seperti tersebut di atas, Ridwan Katamso bersama ratusan warga Desa Winong yang melakukan aksi unjuk rasa. Ia bersama warga lainnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah atau instasi yang berwenang supaya bertindak tegas dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) supaya memastikan pertanggungjawaban PT. PMB dapat mengembalikan fungsi jalan sebagai fasum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong.

2. Kepada Kadiv Propam POLRI supaya memeriksa Oknum Polisi berpangkat Kompol dengan inisial FSP yang diduga memback-up dan terlibat langsung melakukan tindakan pematokan tanah. Dimana sedianya dipakai bersama-sama untuk mengangkut hasil tambang dari semua penambang yang sah. Sesuai lokasi pada koordinat yang sama di Desa Winong, sesuai perijinan yang ada.

3. Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah supaya meninjau ulang keabsahan dan kelengkapan izin yang dimiliki oleh PT. PMB yang melakukan pematokan tanah untuk akses jalan tambang bersama, dan melakukan penggalian tanah fasilitas umum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

"Aksi demonstrasi ini kita lakukan dengan damai. Kami warga Desa Winong berharap kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD Propinsi Jateng, serta Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan warga," pungkas Ridwan. 

(Syafrudin) GTN

Perkuat Kolaborasi Riset Dan Inovasi, BSKDN Teken Kerja Sama Dengan ADRI

GORONTALO, GTN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menandatangani kerja sama dengan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI). Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi riset dan inovasi. Penandatanganan ini berlangsung di Kantor DPD ADRI Gorontalo pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan pihaknya berkepentingan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta terutama dalam melakukan riset. Hasil riset tersebut menjadi dasar bagi BSKDN dalam menyusun rekomendasi kebijakan. 

“Kami sangat berharap dari Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan berbagai hasil penelitian yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan di tingkat Kementerian Dalam Negeri maupun pada pemerintah daerah,” kata Yusharto.

Tidak hanya  memanfaatkan riset sebagai dasar rekomendasi kebijakan, BSKDN Kemendagri juga melakukan sejumlah pengukuran yang didasarkan pada indeks, salah satunya indeks inovasi daerah. Dia mengatakan, skor inovasi Indonesia dibanding beberapa negara lain masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu agar pemerintah daerah (Pemda) agar terus meningkatkan inovasi melalui berbagai kebijakan. Terlebih sejak reformasi birokrasi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk berinovasi.

“Sejak reformasi birokrasi kemarin Bapak-Ibu sekalian sangat terbuka peluang untuk melakukan berbagai perubahan. Berbagai perubahan ini diantaranya bisa berupa diskresi ataupun melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Dirinya menekankan, perguruan tinggi berperan penting dalam meningkatkan inovasi. Namun, dia mencatat bahwa saat ini tak sedikit inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tapi penerapannya di masyarakat kurang optimal. Pemda harus bisa menjadi pihak yang dapat memaksimalkan penerapan inovasi tersebut.

Maka dari itu, Yusharto menyambut baik kerja sama dengan ADRI karena akan menambah mitra untuk meningkatkan inovasi di daerah melalui pemanfaatan berbagai hasil riset. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya dalam meningkatkan inovasi. “Kami sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Di antaranya kami akan mendapatkan tambahan mitra,” ungkapnya.

Yusharto juga menyebukan sejumlah praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemda dalam meningkatkan inovasinya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Hal ini seperti Kabupaten Wonogiri yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kolaborasi ini mendorong mahasiswa untuk menghasilkan inovasi di daerah penugasannya.

Dia juga menjelaskan, Kemendagri melalui BSKDN telah  melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inovasi daerah. Selain melakukan pengukuran, BSKDN Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki inovasi yang berkualitas. Hal ini sebagai upaya untuk membangun ekosistem inovasi yang lebih baik di daerah.

(Andi) GTN

Merasa Dirugikan Kepala Kuli Proyek Parkiran Puskesmas Keluhkan Prilaku Kades, LSM PITP : Kades Brengsek !, LIN : Aparat Desa Sumber Jaya Kutu Kupret !

KABUPATEN BEKASI, GTN - Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan penataan halaman parkir Puskesmas Sumber Jaya di protes Kepala kuli beserta para pekerja kegiatan, keluhan tersebut diungkapkannya kepada para LSM dan Awak Media di lokasi pengerjaan proyek Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Jum'at (20/11/2024).

Pasalnya pekerjaan proyek yang di kerjakan oleh CV.Surya Mas Abadi dengan nilai proyek  Rp 158.050.000,-  yang bersumber dana dari APBD-P Kabupaten Bekasi tersebut di anggap dikerjakan tidak sesuai dengan RAB yang berimbas pada kerugian dari pihak para pekerja proyek tersebut  baik waktu, tenaga maupun pembiayaan dimana hal tersebut berdasarkan atas permintaan PJ Kades SumberJaya, Sumardi menurut Kepala Kuli di lokasi.

"Terus terang saya rugi dengan pekerjaan ini, soalnya enggak sesuai dengan RAB," kata Kepala Kuli yang enggan disebutkan namanya, saat di konfirmasi LSM PITP di lokasi,Rabu (18/12/2024).

" Kalau RABnya kan hanya untuk Puskesmas, ukurannya juga ada jelas, tapi pak Kepala Desa minta saya ngurug juga lapangan Desa dari tanah yang di ambil dari Puskesmas ini, jadi kerjaan yang seharusnya bisa cepat selesai jadi lama gara2 harus urug lapangan Desa lagi," tukasnya menggerutu.

Kepala kuli meminta agar Kepala Desa Sumber Jaya, PJ Sumardi agar bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang di luar aturan dan ketentuan yang ada.

"Saya minta bapak Kepala Desa agar bertanggung jawab dengan pekerjaan di luar RAB, agar kami tidak rugi, sebab saya harus bayar harus bayar para pekerja lagi," terang Kepala Kuli .

"Ya paling tidak ada pengertiannya lah," sambung pekerja kuli lainnya di lokasi.

Koordinator LSM PITP (Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik) menekankan Kepala Desa Sumber Jaya agar bertanggung Jawab terhadap apa yang di lakukannya.

"Menurut saya tukang-tukang itu yang seharusnya dapat bekerja cepat akhirnya terhambat karena ada pemerataan tanah itu yang di luar scedule dan di luar RAB, ini menyalahi aturan," tutur Saefudin Jeje.

"Itu Kepala Desa maupun pemborongnya menyalahi aturan dan bisa dikenakan sangsi tegas itu. Jadi ini jelas Kepala Desa enggak Bener dan melanggar aturan. Jadi wajib bertanggung Jawab..dasar Kepala Desa Brengsek!," tandas Saefudin Jeje.

Disisi lain pada kesempatan berbeda terkait persoalan tersebut Wakil Kepala Departement Inteligent LIN ( Lembaga Investigasi Negara ) mengemukakan tanggapannya dengan menegaskan bahwa.

"Semua aparat Desa Sumber Jaya Kutu Kupret bin Blokochot, susah di temui selalu lempar tanggung jawab," tegasnya saat diminta tanggapannya oleh Awak Media, di lokasi proyek, pada Jum'at (20/12/2024).

Mengenai prilaku Kepala Desa Sumber Jaya yang dinilainya selalu lari bersembunyi dari kejaran LSM dan Wartawan serta Lembaga terkait persoalan tersebut.

" Prilaku Kepala Desa Sumber Jaya, PJ Sumardi masuk kategori Kecoa Busuk, selalu lempar dan lari dari tanggung jawab," pungkas Wakil Kepala Departement Inteligent LIN, Dani Silalahi."

Sejak berita ini di turunkan Tim Awak Media terus menghubungi pihak Desa Sumber Jaya termasuk Kepala Desa, PJ Sumardi untuk mendapat keterangan jelas, namun selalu tidak dapat di temui baik di Desa maupun Kediamannya.

(JLambretta) GTN

 

Sukses Laksanakan Operasi Bedah Jantung Terbuka, RSUD Kab.Tangerang Tercatat Yang Pertama Kali Melakukan di Banten

TANGERANG, GTN - RSUD Kabupaten Tangerang kembali mencatat prestasi dengan sukses melaksanakan operasi bedah jantung terbuka (Coronary Artery Bypass Grafting/CABG) kedua. Operasi ini menegaskan peran RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit pertama yang melakukan operasi bedah jantung terbuka di Provinsi Banten. Sabtu (14/12/2024).

Operasi ini merupakan bagian dari program pengampuan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, bertujuan meningkatkan akses layanan kardiovaskular berkualitas di Banten. Pelaksanaan operasi ini melibatkan kolaborasi tim ahli dari kedua rumah sakit.

Tim RSUD Kabupaten Tangerang dipimpin oleh dr. Hardja Priatna, Sp.JP (K) sebagai Ketua Tim Pelayanan Jantung Terpadu. Operasi ini dijalankan oleh dr. Vera Citra Setiawan Hoe, Sp.BTKV sebagai dokter spesialis bedah thorax kardio vaskular, didukung oleh dr. Mia Amira Callista, Sp.JP, dr. Made Ryan Kharmayani G., Sp.An, dan dr. Fahrul Razi, Sp.An-KIC dari tim anestesi. 

Tim dari RS Jantung Harapan Kita turut memberikan kontribusi besar, termasuk dr. Sugisman, SpBTKV(K) sebagai dokter bedah utama, dr. Prieta Adriane, Sp.An, KAKV, M.Kes sebagai spesialis ICU, serta dr. Budi Nugroho, Sp.An, FCTA sebagai dokter anestesi.

"Operasi CABG dilakukan untuk mengatasi keluhan nyeri dada berulang yang disebabkan oleh penyumbatan pada beberapa cabang pembuluh darah arteri koroner yang ada pada pasien," ujar dr. Hardja Priatna, Sp.JP.(K).

"Prosedur ini memanfaatkan pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk memulihkan aliran darah ke jantung, bertujuan untuk membantu pasien merasakan perbaikan kualitas hidup yang signifikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Tim dari RS Jantung Harapan Kita. mengungkapkan bahwa, Keberhasilan operasi ini membuktikan kesiapan RSUD Kabupaten Tangerang sebagai pusat layanan unggulan kardiovaskular di Banten.

"Dengan fasilitas Pelayanan Jantung Terpadu yang lengkap, RSUD Kabupaten Tangerang terus berkomitmen menyediakan layanan kesehatan berkualitas nasional yang lebih dekat dengan masyaraka," ungkap dr. Sugisman, SpBTKV(K) .

(Suherlan) GTN

Kegiatan Binwassos Potensi Dirgantara, Kaskoopsud I : Tugas Potdirga Ciptakan Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat

TULANG BAWANG, GTN - Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) Kaskoopsud I Kolonel Pnb Riky Helman, melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi (Binwassos) Potensi Dirgantara di Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. (Kamis, 12-12-2024).

Kedatangan Aspotdirga Kaskoopsud I didampingi Pabandyabakkomsos Spotdirga Letkol Sus Firdaus Bustam, langsung disambut hangat para Kepala Dinas dan Perwira di Gedung Arkaloka Mako Lanud BNY.

Aspotdirga Kaskoopsud I dalam sambutannya menyampaikan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi potensi dirgantara ini merupakan salah program kerja Spotdirga Koopsud I yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengembangan potensi dirgantara bagi insan TNI AU khususnya Lanud BNY guna mendukung terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam aspek pertahanan udara.

"Tugas Potdirga diantaranya membantu pemerintah menyelenggarakan pertahanan negara, mensejahterakan masyarakat, menggelar komunikasi sosial, penelusuran potensi dan minat kewilayahan serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat" tegas Aspotdirga Kaskoopsud I.

Sementara itu Danlanud BNY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadislog Lanud BNY menyampaikan, kegiatan Binwasos Potdirga Koopsud I ini dapat menjadi sarana guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para personel Lanud BNY khususnya Babinpotdirga dalam melaksanakan peran pembinaan dirgantara di masyarakat.

Kegiatan diikuti seluruh personel Lanud BNY dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari para personel kepada Spotdirga Kaskoopsud I mengenai potensi dirgantara di wilayah Lampung, serta dilanjutkan dengan peninjauan sarana Ordirga Lanud BNY.

(Susi) GTN

Kodam XII/Tpr Gelar Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2024 di Rindam XII/Tpr

SINGKAWANG, GTN - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, memimpin langsung Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Penerimaan Calon Bintara Prajurit Karier (PK) TNI Angkatan Darat Gelombang II TA 2024 di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Rabu (11/12/2024). 

Sebanyak 420 calon siswa hari ini mengikuti sidang pemilihan penerimaan calon Bintara PK TNI AD. Sidang pemilihan ini merupakan salah satu tahap penting dalam proses seleksi untuk memastikan hanya calon-calon terbaik yang memenuhi kriteria fisik, mental, dan intelektual sebagai prajurit TNI AD.

Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, tuntutan tugas Prajurit TNI ke depan semakin berat dan kompleks, dengan potensi ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang mungkin timbul dari dalam maupun dari luar akibat pengaruh dinamika global yang terjadi saat ini. 

"Sehingga dibutuhkan prajurit-prajurit yang handal dan berkualitas guna menjaga keutuhan NKRI. Langkah awal dalam menyiapkan prajurit yang berkualitas adalah dengan melaksanakan seleksi sesuai norma dan melalui sidang pemilihan tingkat Pusat Penerimaan Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2024," katanya. 

Selanjutnya Pangdam XII/Tpr menjelaskan, sidang pemilihan ini adalah untuk mengecek dan memeriksa data hasil rik/uji, dimana dengan dihadirkannya calon secara langsung akan lebih obyektif dan valid terhadap data yang telah dituangkan di dalam buku sidang. 

"Selaku ketua panitia, saya sangat berharap agar kegiatan ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memilih calon yang berkualitas sehingga Calon Bintara yang terpilih adalah calon yang benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," harapnya. 

(Mardjono) GTN

Hoax Beredar Selama Rekapitulasi Suara di Kalbar, Kasatgas Himbau, Jangan Percaya!

PONTIANAK, GTN - Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Kapuas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif selama proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 selesai. Selasa (03/12/2024).

Dalam himbauannya, Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Kapuas Polda Kalbar mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya, terutama berita hoaks yang dapat memperburuk situasi.

“Proses rekapitulasi suara adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada. Kami mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kedamaian, serta tidak mudah terhasut dengan informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Kombes Pol Raden Petit Wijaya dalam himbauannya.

Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pilkada berlangsung. 

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan lancar hingga Pilkada selesai.

"Polda Kalbar, melalui Operasi Mantap Praja Kapuas, berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan patroli dunia maya guna memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada gangguan yang merugikan," pungkas Kombes Pol Raden Petit Wijaya.

(Andi Bahtiar) GTN

SMAN 5 Tamsel Melalui Ketua Komite Edarkan Sumbangan Wajib Rp 1.800.000,-/ Tahun Tuai Protes Keras Orang Tua Murid

KABUPATEN BEKASI, GTN - SMA Negeri 5 Tambun Selatan mengedarkan surat sumbangan wajib kepada para Siswa dan Siswi dari mulai kelas 10,11 sampai 12 tertanggal 23  September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komite SMAN 5 Tambun Selatan Sunarso HS, SE, MM dengan surat  tembusan langsung pada Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan, Agung, sebesar Rp 1,800.000,- pertahun, menuai protes keras Orang Tua Murid yang merasa keberatan dengan cara-cara yang dilakukan sehingga dinilai selain telah melanggar aturan alias tidak di benarkan, Semena-mena dan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, (30/11/2024).

Keberatan Orang Tua murid tersebut disampaikan melalui Whatsapp Call dan Massage kepada Awak Media terkait dengan pungutan yang dianggap liar dengan mematok harga berdalih sumbangan.

"Anak saya kelas 12, hari ini ada pungutan, pungutan yang ketiga kali ditahun pertama di pungut nah tapi berdasarkan musyawarah kami orang tua tidak keberatan karena ada musyawarahnya," ungkap H Ata Suryadi SE SH.

Lanjutnya," Tahun kedua kita masih tetep membayar sekalipun tidak ada musyawarah bahkan yang menyampaikannya Wali kelas langsung di japriin oleh Wali Kelas tidak ada  Surat seperti tahun yang sekarang ini. Nah kita masih membayar, nah tahun ketiga ini dengan terang-terangan tuh menempelkan nomor rekening Komite tanpa adanya musyawarah... yang kita masalahkan adalah apakah satu, di benarkan yang kedua, tanpa musyawarah, jadi ada dua  persoalan, nah dari Undang-Undang yang saya fahami mestinya, hari ini semangat baru, Pak Prabowo segala macem. Pendidikan itukan sudah sepakat jangan ada bayar-bayar... apalagi di Negeri," sambung Ketua LBH Intan Penegak Keadilan.

"Komite Sekolah juga harus menjelaskan bila di tanya oleh temen-temen Media bahwa uang 1,8 itu untuk apa? sebab di tahun keduapun tidak ada penjelasan. Jujur hari ini selaku Orang Tua murid saya marah dengan keputusan Komite Sekolah yang menurut saya tuh satu semena-mena, dua Pungli karena tidak beralasan dan tidak ada musyawarahnya dan kami tidak pernah di undang itu," tandasnya.

Lebih lanjut H Ata Suryadi SE SH.menegaskan bahwa keberadaan Komite sekolah tersebut adalah hanya sebagai "Kedok Belaka"atas suruhan pihak Sekolah untuk menarik Pungutan Liar dengan berdalih sumbangan yang di wajibkan.

"Justru sekarang ini adanya Komite Sekolah itu 'Berkedok" sebenarnya pungutan itukan oleh Sekolah, cuman "Berkedok" di lakukan oleh Komite Sekolah. Mestinya apapun kebutuhan itu kepada seluruh Orang Tua dan Wali Murid...ini karena tidak maka kita anggap Pungli..langsung mematok sekian ya marahlah...kita butuh transparanlah terus butuh aturannya, apa memang di benarkan? kan kita sudah sepakat," ungkapya.

"Pertama saya tuh ,Komite Sekolah tuh sebenarnya hanya mengkamuflase buat narik pungutan-pungutan itu, untuk apa juga adanya Komite Sekolah?," terangnya.

Ditanyakan penilaiannya secara pribadi  terhadap prilaku Kepala Sekolah dan Ketua Komite terkait dengan Pungutan tanpa mustawarah tersebut.

"Tadi dua hal itu, dari sisi aturannya bagaimana hei  bapak Kepala Sekolah..hei Komite Sekolah apakah anda di benarkan untuk memungut sumbangan dari anak..kan namanya sumbangan tapi ditentukan, apa kurang kursi..kan ada dari pemerintah ada Bos nya kenape jadi dibebankan ke Orang tua?, katenye kita mau sepakat Pendidikan Gratis, kan gaji Guru udah di GajiAPK di jamin oleh Bos lalu apa yang menjadi masalah?," paparnya.

" Ini Sudah melanggar peraturan Kemendikbud Larangan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Negeri Pungutan dan/ atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik,dan meminta komite bertanggung jawab atas adanya Surat Edaran sumbangan pertahun yang sangat memberatkan orang tua siswa kelas," tuturnya.

" Ini sudah melanggar peraturan Kemendikbud Sementara itu, pungutan di sekolah bersifat wajib dan mengikat, sehingga melanggar aturan jika dilakukan di sekolah negeri. Pungutan liar di sekolah dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," imbuh Ketua LBH Intan Penegak Keadilan.

Ia juga memberikan himbauan kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan dan Ketua Komite Sekolah bahwa, "Gratis Pendidikan itu, mestinya enggak boleh begitu. Ini terjadi di SMA Negeri 5 Tambun Selatan yang mewajibkan muridnya berikan sumbangan Rp 1.800.000,- pertahun nya," pungkas H Ata Suryadi SE SH.

Sebelumnya Tim Awak Mediapun telah berulang kali ingin mengkonfirmasi pihak sekolah, namun Kepala Sekolah SMAN 5 Tamsel, Agung selalu tidak ada di Kantor dan di Sekolah. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari pihak keamanan Sekolah.

"Kadang-kadang pak ada ..kan ngajar dua tempat pak satu lagi di SMAN 9 kalau enggak salah, coba tanya aja disana pak, say jarang melihat..saya jujur saja pak jadi Security disini kaga di pandang sebelah mata pak sama siapapun..cuman patung tengkorak hidup pak," beber Sutanto pada Awak Media. (26/11/2024).

"Kita sudah sampaikan..bapak sudah dua kali kesini tapi satpam mana di orangin pak..jadi pak Agung jarang kemari paling kadang sebentar ude pergi lagi..begitu pak," tukas Security SMAN 5 Tamsel.

Sejak berita tersebut diturunkan Tim Awak Media terus berupaya terus menghubungi pihak terkait guna mendapatkan penjelasan dari pihak Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan.

(Joggie) GTN

Sosialisasi Pilkada 2024 di Hari Tenang, SMSI Kabupaten Bekasi Dorong Animo Partisipasi Masyarakat

BEKASI , GTN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024.

Diawali penyerahan cendera mata oleh Sekretaris SMSI kabupaten Bekasi, Suryo Sudarmo kepada KPU Kabupaten Bekasi, kegiatan yang digelar di hari tenang jelang pencoblosan tanggal 27 November 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi.

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, dalam sambutannya mengatakan bahwa pers harus berperan memastikan proses pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis.

"Kegiatan sosialisasi pilkada hari ini merupakan wujud nyata komitmen SMSI Kabupaten Bekasi dalam proses kehidupan demokrasi di Kabupaten Bekasi yang sehat, transparan, akuntabel. Dan bentuk kepedulian KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," katanya.

Direktur PT Media Informa Indonesia itu mengajak kepada insan pers Kabupaten Bekasi agar dapat berpartisipasi dalam tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024 dengan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024.

“Semoga apa yang kita laksanakan dan dapatkan hari ini bisa memberikan bahan renungan kepada kita agar berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bekasi,” harapnya.

Hadir sebagai narasumber kegiatan sosialisasi pilkada tersebut yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi diwakili Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin dan Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Ahmad Syukri.

Selain itu, juga hadir Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido diwakili Ketua Divisi Sosdiklikparmas, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Ade Muksin, jajaran pengurus SMSI Kabupaten Bekasi, para pengelola perusahaan media online Kabupaten Bekasi dan wartawan yang bertugas liputan di Kabupaten Bekasi juga terlihat hadir dalam sosialisasi pilkada yang bertemakan "Peningkatan Partisipasi Media dan Jurnalis Kabupaten Bekasi pada Pilkada tahun 2024".

Dalam pemaparan materi, Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Akhmad Syukri mengingatkan peran besar media dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada sebagai alat legitimasi yang demokratis untuk memilih pemerintahan dukungan rakyat.

"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada tentu diharapkan oleh semua orang, salah satu kesuksesan Pilkada tidak terlepas dari peran media massa, " papar Akhmad Syukri.

"Tanpa kehadiran media massa, tahapan-tahapan pilkada serentak ini tidak bisa terpublikasi dengan baik, maka peran pers, khususnya SMSI, mempunyai peran strategis untuk dapat menerbitkan atau menyiarkan semua tahapan Pilkada 2024," imbuhnya.

Acara yang diketuai Rizal Suaeb berjalan lancar hingga selesai jam 17.00 wib. 

(***) GTN