SMSI Menunggu Hasil Rapimnas, Tentukan Sikap Atas Perjanjian Dagang RI–AS

JAKARTA, GOWA TALLONEWS – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. 

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. 
Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

Sikap RAKERNAS SMSI

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.
2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.
3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan Publik.
4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.
5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. 

(***) GTN

DPP ASWIN : 'SELAMAT MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/ 2026 M'

*السَّلاَمُـ عَلَـيْڪمْـ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ*

Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Internasional (DPP ASWIN), Irwan Awaluddin SH Mengucapkan ;

*بسم الله الرحمن الرحيم.*        

Sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan 1447 H

"Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf dari tutur kata serta sikap yang kurang berkenaan dan atas segala kesalahan, kekhilafan selama Ini"
"Saatnya menyalakan kembali lentera di dalam hati. Semoga puasa kita bukan hanya menahan lapar, tetapi meningkatkan kualitas iman".
"Selamat menyambut Ramadhan. Semoga bulan penuh rahmat ini membawa kedamaian dan keberkahan untuk kita semua".
"Selamat berpuasa. Semoga setiap lapar dan dahaga menjadi penggugur dosa dan kekuatan diri".
"Ramadhan is not just about fasting, but celebrating togetherness and compassion. Happy fasting!"

*_SELAMAT MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H_* 

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّق*

*MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN* 

 *تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَا وَ مِنْكُمْ jصِياَمَنَا وَ صِيَامَكُمْ كُلُّ عَامٍ وَ أَنْتُمْ بِخَيْرٍ* 
 
*وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ*
 
🌟 *Marhaban Ya Ramadhan* 🌙

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026, Menteri Fadli Zon Akan Letakkan Batu Pertama Museum Siber di Banten

JAKARTA, GOWATALLO NEWS – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Minggu,08 Februari 2026, pukul 15:00 WIB di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 7 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, Tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium Media Siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara Media Siber dan Negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan.

"Termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan," tutur Muhammad Asrian Mirza.

"Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten," kata Firdaus, "Diharapkan menjadi simbol kolaborasi Negara dan Media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan Pers dan Kebudayaan Indonesia di era Digital."

Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan. Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

"Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.Di era digital, peran itu berlanjut melalui Media Siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru," ungkap Ketua Umum SMSI Firdaus

"Melalui jaringan Media hingga ke Daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan," imbuhnya.

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran Pers dan Wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

"Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan," ungkapnya.

Lanjutnya, "Dari cerita rakyat hingga berita digital, Pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri," pungkas Ketua Umum SMSI Firdaus.

(*) GTN

Kelalaian Negara, DPP ASWIN : "Hentikan Dan Cabut Semua Perizinan Perusakan Hutan Sumatera, Sekarang Juga!!!"

JAKARTA, GOWA TALLO NEWS - Penyelamatan hutan dan tanah Sumatera tidak akan pernah terjadi selama pemerintah tetap memberi karpet merah bagi industri yang rakus lahan. Realitasnya, kerusakan ekologis di Sumatera bukan terjadi tiba-tiba—ia lahir dari kesalahan negara dalam mengeluarkan izin-izin yang justru menjadi mesin penghancur alam.(07/12/2025).

Sementara Aceng Syamsul Hadie menyoroti Negara yang terlalu sibuk memuaskan kepentingan bisnis, tetapi lupa bahwa Sumatera adalah penyangga ekologis dengan jutaan jiwa di bawah ancamannya.

"Hentikan dan Cabut Semua Perizinan Perusak Hutan Sumatera Sekarang Juga", tegas Aceng Syamsul Hadie, S.Sos. MM selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).

Aceng yang juga sebagai Pemimpin Redaksi Media Jejak Investigasi menerangkan izin-izin yang harus dihentikan dan dicabut total, bukan ditinjau, bukan dievaluasi, tetapi DIBERHENTIKAN, sebagai berikut;

1. Hentikan Semua Izin Ekspansi Sawit Baru. Sudah cukup Sumatera disulap menjadi lautan sawit. Setiap izin lokasi, IUP, hingga HGU baru adalah tanda tangan negara untuk melegitimasi deforestasi.
Jika sawit terus diberi ruang, banjir, longsor, dan konflik agraria tinggal menunggu giliran.

2. Stop Izin HTI (Hutan Tanaman Industri) yang Mengeringkan Tanah HTI terbukti menghancurkan keseimbangan tanah dan air. Setiap konsesi akasia dan eukaliptus di atas hutan alam adalah pemicu bencana ekologis. Moratorium HTI harus dilakukan tanpa pengecualian, terutama di kawasan DAS besar.

3. Tutup Pintu Izin Tambang di Kawasan Hutan Tambang batu bara dan mineral di Sumatera—mulai dari hulu sungai hingga lereng curam—adalah tragedi yang dilegalkan. Tidak ada alasan rasional untuk mempertahankan IUP/IUPK tambang yang berdiri di kawasan yang jelas-jelas rawan longsor.

4. Hentikan Semua Izin Pembukaan Gambut. Lahan Gambut adalah benteng terakhir Sumatera. Jika pemerintah masih mengizinkan kanal-kanal baru dan pembukaan gambut dalam, artinya negara sengaja membiarkan Sumatera menjadi kolam raksasa setiap musim hujan. Stop permisif terhadap pelaku perusak gambut.

5. Cabut Izin Penebangan (HPH) di Hutan Primer. Setiap pohon di hutan primer Sumatera tidak dapat digantikan. HPH yang masih memegang izin di kawasan hutan primer adalah bukti kelalaian negara. Cabut izin mereka segera—save the remaining forest, atau Sumatera tinggal nama.

6. Moratorium Infrastruktur yang Memotong Kawasan Hutan dengan banyaknya proyek jalan, bendungan kecil, dan infrastruktur strategis justru menghancurkan topografi alami.Jika AMDAL hanya formalitas, maka izin-izinnya harus dihentikan. Negara tidak boleh menjadi sponsor kerusakan lingkungan melalui proyeknya sendiri.

7. Hentikan Alih Fungsi Kawasan Hutan untuk Industri Ekstraktif. Setiap perubahan tata ruang yang mengubah hutan menjadi kawasan industri adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang hidup dari tanah dan air bersih. Tidak boleh ada lagi IPPKH untuk kawasan industri besar yang memotong hutan lindung dan kawasan penyangga.

8. Cabut izin operasional korporasi. Pemerintah harus tegas agar mencabut izin operasional beberapa korporasi yang telah merusak hutan dan tanah Sumatera yang mengakibatkan banjir dan longsor. Jangan tebang pilih dalam mencabut izin operasional nya, siapapun pemiliknya dan apapun posisi dan jabatan nya.

"Inti masalahnya sederhana bahwa pemberian izin adalah legalisasi pengrusakan", tambahnya.

Aceng menjelaskan bahwa selama izin-izin tersebut masih dikeluarkan, banjir, longsor, konflik lahan, dan rusaknya tanahSumatera bukan bencana alam—but it is bencana kebijakan.

"Negara tidak bisa berdiri sebagai penyelamat jika di saat yang sama menjadi pihak yang menandatangani akta kerusakan itu sendiri. Jika pemerintah benar ingin menyelamatkan Sumatera, maka hentikan seluruh perizinan perusak ini sekarang juga. Tanpa itu, semua retorika hanya omong kosong", pungkasnya.[

Sumber: ASH
Editor.   : Tim Redaksi/Iwan Joggie

Usut Tuntas!, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Dan Mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani Terseret Kasus TPPO Kamboja

JAKARTA, GOWA TALLO NEWS -- Kisah kelam perdagangan manusia Indonesia ke Kamboja di balik skandal judi online di Kamboja diduga kuat melibatkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, dari Partai Gerindra dan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Ribuan TKA Indonesia terperangkap di Kamboja terkait praktek illegal judi online. Mereka disiksa, bahkan banyak yang meninggal dunia dan hilang diambil organ tubuhnya.(26/11/2025).

Terkait kasus tersebut, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (Ketum PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Pemeritah Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut skandal kemanusiaan yang mengerikan ini. 

“Pemerintah Prabowo diminta untuk segera mengusut skandal yang banyak merugikan TKA Indonesia lewat praktek perdagangan manusia,” tegas Dr. Rahman Sabon Nama dalam pernyataan pers-nya hari ini, Selasa, 8 April 2025.

Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini, Pemerintah Indonesia memulangkan sedikitnya 400 WNI yang berhasil menyelamatkan diri dari ‘kamp perjudian online” Kamboja ke tanah air. Lebih dari 20 orang diantaranya adalah warga Sulawesi Utara yang mengaku menjadi korban penipuan bermodus dipekerjakan di luar negeri oleh mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, para korban mengaku tergiur mengikuti program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atas rekomendasi Benny Rhamdani yang dikenal juga sebagai mantan senator DPD RI dari Sulwesi Utara. 

“Kami direkrut oleh team bentukan Pak Benny Rhamdani yang menjanjikan akan dipekerjakan di pabrik, perkebunan, dan beberapa industri otomotif di luar negeri. Untuk itu kami harus membayar biaya pemberangkatan antara 25 hingga 35 juta rupiah,” terang salah satu korban yang namanya disamarkan sebagai Budi.

Skandal Judi Kamboja Meledak, Nama Dasco Ikut Terseret

Sementara itu Sufmi Dasco Ahmad, kader maha penting Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, ikut menjadi sorotan publik setelah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 6 April 2025 (berita serupa di situs lainnya telah di-404-kan alias take-downed – red). Laporan Tempo tersebut menyebutkan adanya dugaan keterlibatan politisi senior Gerindra ini dalam bisnis kasino di Kamboja, khususnya melalui perusahaan Golden Oasis Entertainment Ltd.

Laporan ini juga mengungkap bahwa Dasco pernah memiliki hubungan bisnis dengan operator kasino yang berbasis di wilayah Sihanoukville dan Poipet, dua kota di Kamboja yang dikenal sebagai pusat industri kasino dan perjudian online.

Perjudian online yang sering juga disebut-sebut sebagai Bisnis 303 melibatkan sejumlah kalangan elit negara, baik dari kalangan birokrat di Kementerian dan Lembaga maupun para politisi dan kalangan papan atas lainnya. Bahkan, dari sejumlah informasi yang beredar, bisnis ini dikendalikan oleh sekumpulan oknum petinggi baju coklat di Mabes Polri, pejabat Kemenkomdigi, dan Kemendagri.

Harapan Publik ke Presiden Prabowo Subianto

Korban judi online di dalam negeri juga tidak kalah banyak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, baru-baru ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan persoalan judi online.

“Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulis Susi Pujiastuti yang diunggah di akun X-nya, yang langsung viral dan mendapat dukungan dari ribuan netizen, Senin, 7 April 2025.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, ikut merespon fenomena judi online yang telah merenggut ribuan korban warga rakyat Indonesia. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu terutama menyoroti keterlibatan para petinggi negeri yang selama ini terlihat sebagai orang baik dan suci, namun ternyata mereka terindikasi berperangai buruk, bahkan menjadi pelaku tindak kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana.

“Jika keterlibatan oknum Wakil Ketua DPR RI dalam kasus judi online itu benar adanya, saya sungguh menyayangkannya dan meminta yang bersangkutan segera mengundurkan diri saja. Demikian juga Benny Rhamdani harus diproses hukum, dan pejabat negara lainnya yang terindikasi terlibat, segeralah mengundurkan diri dari jabatan anda, segera bertobat, sebelum negeri ini hancur akibat perangai buruk dan mental kriminal kalian,” kata Wilson Lalengke sembari menambahkan agar Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra segera memecat kadernya yang merugikan bangsa dan negara Indonesia.Rabu (26/11/2025).

“Jangan hanya omon-omon, buktikan dalam tindakan nyata. Seperti kata pepatah, kerbau dipegang talinya, manusia dipegang kata-katanya. Saat kata tidak sejalan dengan perbuatan, itu namanya pendusta,” pungkas tokoh pers nasional itu.

Penulis : J Tri

Editor   : Joggie Lambretta

Langkah Visioner Perkuat Ekosistem, SMSI: KH. Ma’ruf Amin Perkuat Arah Moral Dan Spiritual Organisasi Media Siber Indonesia!

JAKARTA, GOWA TALLO NEWS — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali menunjukkan langkah visionernya dalam memperkuat ekosistem media siber nasional. Melalui dukungan moral dari KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, SMSI menegaskan komitmennya untuk membangun media digital yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pertemuan silaturahmi Pengurus Pusat SMSI dengan KH. Ma’ruf Amin di kediaman beliau, Jakarta, Selasa (4/11/2025), sang ulama dan negarawan itu secara resmi menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasehat SMSI. Kehadirannya menambah kekuatan moral dan spiritual bagi organisasi yang menaungi ribuan media online di seluruh Indonesia tersebut.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga moral dan pembentuk karakter bangsa. SMSI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebenaran dan akhlak publik di tengah derasnya arus digital,” ujar KH. Ma’ruf Amin dengan nada tegas dan bersahaja.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyebut langkah KH. Ma’ruf Amin sebagai bukti nyata bahwa SMSI berada di jalur yang benar menuju masa depan pers digital yang bermartabat. “Beliau memberikan arah visioner bagi kami — bagaimana media siber tidak hanya fokus pada kecepatan berita, tetapi juga kedalaman moral dan tanggung jawab sosial,” kata Firdaus.

Sementara itu, Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menilai KH. Ma’ruf Amin sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan antara idealisme media dan nilai kebangsaan. “Beliau bukan hanya memberi nasihat, tetapi visi. Kehadirannya menjadi inspirasi agar SMSI terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital. Ia menyebut bahwa SMSI kini memasuki fase baru, di mana teknologi dan etika berjalan beriringan. “Dengan arahan moral KH. Ma’ruf Amin, SMSI siap menjadi poros kekuatan media digital yang berdaya saing dan berkarakter,” ucapnya.

Silaturahmi yang dihadiri juga oleh H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., GS Ashok Kumar, RPS Aji Waskita, Dyah Kristiningsih, Yoga Rifai Hamzah, Hermanto, dan dr. Nishal Dillon, turut membahas rencana strategis SMSI dalam menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten.

Pertemuan yang ditutup dengan doa bersama ini menjadi simbol kebersamaan antara insan pers dan tokoh bangsa dalam membangun ekosistem media digital Indonesia yang visioner, inklusif, dan berkeadaban.

(RED) GTN

Sambut HPN 2026, Dialog Nasional 'Media Sosial Baru VS UU ITE' Digelar Serikat Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat

JAKARTA, GTN — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Media Sosial Baru vs UU ITE” di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan menghadirkan para pakar hukum, praktisi media, dan pelaku konten digital untuk membahas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum di era media digital. 

“Teman-teman media baru jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama agar bisa terus berkarya secara bertanggung jawab,” ujarnya. 

Menurutnya, literasi hukum dan etika digital menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.

Dialog menghadirkan narasumber lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Dewan Pembina SMSI) yang diwakili oleh Anang Supriatna, Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers dan CEO Tribun Network), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.Si. (Guru Besar Universitas Airlangga dan pakar komunikasi politik), serta Rudi S. Kamri (konten kreator dan CEO Kanal Anak Bangsa TV). 

Diskusi dipandu oleh Mohammad Nasir, Dewan Pakar SMSI sekaligus mantan wartawan senior Harian Kompas.

Mewakili Jamintel Kejaksaan RI, Anang Supriatna menjelaskan bahwa revisi UU ITE tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menata ruang digital agar lebih sehat dan beretika. 

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyebaran konten negatif, tetapi juga maraknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. 

“Berita hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Karena itu, literasi digital menjadi senjata utama bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya. 

Anang menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan konteks, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, Dahlan Dahi mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah ledakan media baru. 

Menurutnya, siapa pun yang memproduksi berita, baik lewat portal maupun YouTube, wajib memegang prinsip verifikasi dan akurasi. 

“Jangan lupakan kode etik. Semua produk informasi publik harus berlandaskan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar viral,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang direvisi menekankan unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. 

Ia memaparkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan 27A merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. 

“Unsur ‘dengan sengaja’ kini menjadi dasar utama. Seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik,” terangnya. 

Henri menambahkan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Adapun Rudi S. Kamri menilai UU ITE tidak perlu ditakuti oleh pelaku media maupun kreator konten selama memahami batas hukum dan memiliki niat baik dalam berkarya. 

“Kalau kita tidak menyebarkan fitnah dan menghormati fakta, UU ITE bukan ancaman. Justru ini menjadi pedoman agar ruang digital kita lebih sehat,” ucapnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini diikuti oleh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Para peserta aktif berdialog mengenai praktik jurnalisme digital, tanggung jawab hukum, hingga strategi menjaga kebebasan berekspresi di tengah berkembangnya platform media baru. 

Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan pelaku media digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik.

(*) GTN

Ketua Umum LSM LPKN : "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!"

GOWA TALLO NEWS - "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!", Dari Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), Irwan Awaluddin SH, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak.

Semoga usia yang terus bertambah membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi Bapak dalam memimpin negara ini.

Diketahui Prabowo Subianto Djojohadikusumo ​​(lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politikus, pengusaha, dan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai presiden Indonesia kedelapan dan saat ini sejak 2024.

Kami mengenang perjalanan karier Bapak yang cemerlang, dari menjadi seorang prajurit hingga mencapai puncak karier sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai Presiden NKRI.

Berikut adalah beberapa pencapaian dan posisi jabatan Bapak:

- Karier Militer:

- Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1974
- Bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad)

- Karier Politik:

- Mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Umum
- Menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Joko Widodo (2019-2024)
- Menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan (2024-sekarang).

- Pencapaian:

- Menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Republik Indonesia Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipurna
- Menjadi Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF) dan Presiden Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI).

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak kepada bangsa dan negara. Semoga visi dan misi Bapak untuk Indonesia menjadi kenyataan.

Selamat ulang tahun, Pak Prabowo! "Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya."

17 Oktober 2025

(Irwan Awaluddin SH) GTN

Ketua Umum LSM LPKN

Tekankan Sportivitas Dan Kebersamaan, Sesmenpora Lepas Kontingen Kemenpora ke Pornas Korpri XVII 2025 di Kota Palembang

JAKARTA, GTN - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora RI), Gunawan Suswantoro, secara resmi melepas 193 kontingen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025. Acara pelepasan dilaksanakan di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pornas Korpri XVII Tahun 2025 akan berlangsung pada 5–11 Oktober di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ajang tahunan ini diikuti oleh kontingen Korpri dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Sebanyak 13 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan pada tahun ini, meliputi balap sepeda, bola basket, bola voli, bulutangkis, catur, futsal, gateball, lari 5K, pencak silat, renang, senam Korpri, tenis, dan tenis meja.

Dalam sambutannya, Sesmenpora Gunawan mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur dan menjadikan ajang Pornas Korpri sebagai wadah memperkuat persaudaraan antar kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan lebih penting dibanding sekadar perebutan medali.

“Saya percaya saudara-saudara akan bersemangat mengikuti pertandingan ini. Saya minta agar para atlet menjaga sportivitas, menjunjung kerja sama, dan mengingat bahwa ini adalah pertandingan antar-kementerian. Medali memang penting, tetapi silaturahmi dan persaudaraan jauh lebih utama,” tegas Sesmenpora Gunawan.

Ia juga menekankan bahwa interaksi positif antar-aparatur negara di ajang olahraga seperti ini akan mempermudah koordinasi kedinasan ke depan.

“Kalau kita saling kenal, maka koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan akan lebih mudah. Itu sangat penting. Dan jangan lupa, kita adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang harus memberi contoh mental juara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sesmenpora  berpesan agar  kontingen Kemenpora tampil maksimal, menjaga kesehatan, dan berjuang membawa nama baik kementerian.

Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari mentalitas dan semangat yang ditunjukkan.

“Walaupun tidak selalu menang di lapangan, yang penting kita menang secara mental. Itu yang akan membentuk karakter juara. Saya berharap kontingen Kemenpora mampu membuktikan hal itu,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Sesmenpora secara resmi melepas kontingen Kemenpora menuju Palembang dengan doa dan harapan agar mereka dapat tampil optimal, menjunjung sportivitas, serta membawa prestasi membanggakan.

“Selamat jalan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tunjukkan bahwa kita bisa menjadi juara. Semoga Kemenpora dapat mengharumkan nama baik dalam Pornas Korpri XVII di Palembang,” pungkasnya.

(Repi/Andi) GTN

Kemenperin Tegaskan Komitmen Indonesia Perkokoh Daya Saing Produk Nasional Dalam Rantai Nilai Halal Global

JAKARTA, GTN - Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini turut didorong oleh perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

“Prinsip halal hadir tidak hanya pada produk konsumsi, tetapi juga dalam rantai pasok, layanan, dan pola hidup sehari-hari. Ekosistem inilah yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto saat Press Conference Partisipasi Kemenperin pada Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025) di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia. Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki 6 (enam) program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, Kemenperin ingin menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi industri halal, memperluas ekspor, dan memperkokoh peran Indonesia dalam rantai nilai halal global. 

"Hal ini dilakukan salah satunya melalui bentuk promosi dan keikutsertaan Kemenperin berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo dalam agenda Halal Indo 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2025 di Hall 6 dan 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten," tegasnya.

Tahun ini," lanjutnya," Kemenperin hadir di Halal Indo dengan mengusung tema Experience the Diversity of Indonesia’s Halal Industry: Shaping the Future of Global Halal Industry. Paviliun Kemenperin menempati area seluas 1.224 m² dan turut menghadirkan 128 pelaku industri dan asosiasi dari berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, aneka, hingga Kawasan Industri Halal, serta infrastruktur ekosistem industri halal di lingkungan Kemenperin. Para pelaku industri yang tergabung dalam paviliun Kemenperin ini telah melalui proses kurasi oleh pembina sektor terkait."

"Selain itu," kata Eko " Terbuka pula kesempatan untuk dapat belajar mengenal industri halal lebih dalam melalui berbagai aktivitas menarik dan interaktif, diantaranya workshop melukis tableware halal, mencanting batik halal, meracik parfum non-alkohol, make up class menggunakan kosmetik halal, menghias bento cake, hingga meracik jamu dan teh rempah."

Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) juga akan hadir pada Halal Indo tahun ini. IHYA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kemenperin selama 5 tahun terakhir kepada stakeholders yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

"Penganugerahan IHYA kali ini diberikan untuk Perusahaan Industri besar dan kecil menengah sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil/aparel, dan keramik (tableware)," terangnya. 

"Selain itu," sambungnya,"Penghargaan juga diberikan untuk perusahaan kawasan industri, lembaga pemerintah, serta Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan dukungan kepada program industri halal. Selain itu, akan ada penghargaan khusus kepada individu yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal."

Selain menghadirkan produk-produk halal unggulan, Kemenperin juga akan menghadirkan Industrial Festival 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menampilkan inovasi, kreativitas, dan capaian industri nasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Industrial Festival kedua, yang mempertegas konsistensi Kementerian Perindustrian dalam menghadirkan ruang interaksi antara dunia industri dan masyarakat luas khususnya generasi muda.

“Kehadiran Industrial Festival melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta memperkenalkan transformasi industri Indonesia ke tingkat global,” tegas Eko.

"Adapun rangkaian kegiatan yang akan diisi pada Industrial Festival 2025 antara lain Business Matching, Layanan Publik, Klinik Halal, Klinik Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Klinik HAKI, Klinik SIINas, Klinik Kemasan, Klinik SNI, Forum Konsultasi Publik, Inspiring Lecturer oleh Menteri Perindustrian, Kuliah Umum bersama Wakil Menteri Perindustrian, Factory Visit, dan Talkshow menarik tentang gaya hidup halal serta membangun ekosistem halal nasional berorientasi pasar global," beber Sekretaris Jenderal Kemenperin.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Industrial Festival berkolaborasi dalam Halal Indo dengan total lebih dari 500 perusahaan yang berpartisipasi. Selain itu, pada puncak kegiatan Industrial Festival 2024 juga berhasil menarik antusias sekitar 1.100 mahasiswa dan berbagai komunitas untuk menghadiri Kuliah Umum oleh Menteri Perindustrian.

"Halal Indo merupakan pameran halal berskala internasional terbesar di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Halal Indo berkolaborasi dengan Glam Local dan Jagat Aroma akan lebih banyak mengundang keikutsertaan internasional, baik sebagai exhibitor maupun calon buyer, serta membuka kesempatan lebih besar kepada para pemilik brand untuk mengenalkan produk halalnya," tutur Eko.

Halal Indo 2025 akan menghadirkan serangkaian program, meliputi Halal Connect, Business Matching, Fashion Show by #MARKAMARIE, IHYA 2025, penampilan spesial dari penyanyi ternama tanah air, dan berbagai rangkaian acara Industrial Festival 2025.

“Partisipasi Kementerian Perindustrian dalam Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan kekuatan industri halal nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi global. Kami berharap publik dapat semakin memahami potensi besar industri halal Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, Halal Indo 2025 hadir dengan fokus untuk membantu mendorong pertumbuhan industri halal tanah air. 

"Acara tahunan ini, menjadi sarana yang tepat untuk membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir," ucapnya.

Halal Indo 2025 terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Pada penyelenggaraannya di tahun ini, Halal Indo telah menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon buyer, yakni dari Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

“Halal Indo 2025 bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga tentang merajut visi bersama. Kami percaya bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, kita harus membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Acara ini adalah bukti nyata kolaborasi yang solid antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

(Alamsyah) GTN

Beberkan Dinamika Kepemimpinan Birokratis Dan Teknokratik, Mendagri Beri Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik. Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.(18/9/2025).

Dalam konteks itu, Mendagri menilai keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia merinci, umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

"Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” ujar Mendagri saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

Mendagri menjelaskan bahwa, menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh. 

Ia menekankan bahwa, kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi. 

"Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif," tuturnya.

Ia menerangkan juga bahwa, saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. 

"Hal ini, " kata Mendagri, " Telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya "The Third Wave" yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi."

“Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. 

"Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien," debutnya.

Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah daerah (Pemda) terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

“Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

(Andi Baso) GTN

Sambut HUT Ke-15 BNPP, Mendagri Selaku Kepala BNPP Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membagikan 2.000 paket sembako kepada warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan bakti sosial tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP.

"Saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian ke acara ini, bakti sosial dalam rangka ulang tahun, ada badan yang mengelola perbatasan Indonesia, itu namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan," ujarnya saat memberikan sambutan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Mendagri mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud kebersamaan sekaligus bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. 

Harapannya, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang menerima. 

"Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kekompakan bagi kita," imbuhnya.

Selain itu, bakti sosial ini juga dimaksudkan untuk memperkuat gerakan pasar murah yang telah dijalankan pemerintah. 

Mendagri mengungkapkan bahwa, dirinya telah mengunjungi sejumlah daerah seperti Kendari dan Serang untuk melaksanakan gerakan pasar murah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Dalam berbagai kegiatan itu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga terjangkau dan disambut antusias oleh masyarakat.

"Harganya harusnya 60 ribu, dijual 55 ribu. Maksimal tiap orang hanya dua kantong. Jadi, untungnya cuma Rp10.000. Tapi, saya melihat antreannya panjang sekali. Ratusan orang, Ibu-Ibu," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan tentang program renovasi rumah di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pemerintah, kata dia, menjadikan Tanah Tinggi sebagai salah satu lokasi gerakan renovasi dan bedah rumah, mengingat kondisi wilayah yang padat dengan permukiman kurang layak.

"Saya bilang kalau mau renovasi rumah, enggak [usah] jauh-jauh, itu di Tanah Tinggi, Johar Baru, banyak masyarakat yang sulit. Rumahnya 1x2 meter, 3x3 meter, enggak ada listrik, debu, enggak ada sinar matahari," jelasnya.

Tak lupa, Mendagri juga mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ia berharap partisipasi masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif.

"Tolong bantu jaga situasi tetap baik ya, termasuk tadi Siskamling diaktifkan boleh, supaya daerahnya aman," tandasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

(Andi Bahtiar) GTN