Tuntut Pelaku Pelecehan Pada Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Ditangkap!, Aliansi Ormas Bekasi Gelar Aksi Demo Pembelaan

KABUPATEN BEKASI , GTN - Ketua Aliansi Ormas Bekasi dan para ketua ormas di Kabupaten Bekasi menyatakan aksi damai simpatik yang digelar Rabu, 07 Mei 2025 di Kantor Pemkab Bekasi untuk mendesak polisi menangkap pelaku penghinaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Hal ini, sebagai langkah lanjutan atas laporan pengaduan Tim Pusbakum Aliansi Ormas Bekasi ke Polres Metro Bekasi, Sabtu, 03 Mei 2025 lalu.

"Kami tidak terima dengan adanya penghinaan terhadap pemimpin Kabupaten Bekasi, fotonya diedit, kedua matanya dicoret seolah-olah tersangka, kriminal, teroris, ini biadab!" teriak Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin.

Dia menilai, dalam persoalan ini Bupati Bekasi bisa saja secara pribadi melaporkan penghinaan terhadap dirinya. Namun ada hal lebih penting, yaitu melayani masyarakat.

"Hari ini kami menyampaikan dukungan moral kepada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dan kami minta 1x24 jam pelaku, pembuat, pengedar dan dalam di balik pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ditangkap," ungkap HM Zaenal Abidin.

Dalam aksi tersebut para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan masing-masing. Terlihat ada sebanyak 48 ormas dan LSM yang melakukan aksi tersebut, termasuk atas nama warga Kabupaten Bekasi.

Secara bergiliran para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan. Mereka diantaranya ketua Gabungan Masyarakat Indonesia Riden Bahrudin, Ketua Gibas Kabupaten Bekasi Johan, ketua umum Garda Bekasi Samsudin dan seluruh ketua ormas serta LSM hingga para lawyer yang tergabung Pusat Bantuan Hukum Aliansi Ormas Bekasi, Kisworo dan Suranto.

"Kami minta pelaku pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk ditangkap hari ini juga, jika tidak maka kami yang akan menangkap pelakunya," tegas Ketua Warga Bumiputera Indonesia, H. Apud Saefudin.

"Saya mengajak semua warga Kabupaten Bekasi bersama sama mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang pro rakyat," ungkap Ketua Umum Garda Bekasi, Samsudin.

"Tangkap dan penjarakan penghina Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi, segera!," teriak Ketua GMI, Riden Bahrudin.

Ada yang menarik dalam aksi damai simpatik yang dikomandoi Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin. Di sela-sela aksi, Srikandi Aliansi Ormas Bekasi melakukan bersih-bersih sampah botol air mineral, bungkus jue dan roti yang berserakan depan komplek Kantor Pemkab Bekasi.

Usai melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan, para perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan Kapolres Metro Bekasi diwakili Wakasat Reskrim Kompol Widodo dan unit Krimsus.

(***) GTN

Pembangunan Pagar SDN 02 Satria Jaya Jadi Sorotan, Kepsek : Kinerja Pengawasan Dari Dinas Dan Konsultan Tidak Maksimal

KABUPATEN BEKASI, GTN - Pekerjaan proyek pemagaran SDN 02 Satria Jaya yang diduga langgar aturan ditambah tanpa pengawasan Dinas terkait dan Konsultan serta di protes Ketua Rt 03 yang berujung menuai kecaman keras dari Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya, pada Kamis (01/05/2025) melalui Whatsapp Message.

Dalam keterangannya Kepala sekolah mengatakan bahwa, " Silahkan hub.pemborong saya sudah menyampaikan hal diatas ke pemborong untuk memasang papan RAB tapi tidak digubris, kata Rosmitoh dalam tulisan Whatsapp Message. 01/05/2025).

Ditanyakan dengan tidak menggubris penyampaian Ibu agar patuhi aturan, Menurut Ibu Pemborong seperti itu bagaimana?
" Tidak profesional dan tidak cooperatif," tegasnya.

Ditanyakan apakah dari Pengawas Dinas maupun Konsultan ada datang ke Sekolah untuk meninjau pekerjaan?

"Ada bahkan kepala uptd ciptakarya dan staff juga hadir beberapa x ke sekolah, saya selalu berkomunikasi dengan dinas terkait dan direspon positif, tetapi dengan pemborong sulit berkomunikasi tidak responshif sering tlp wa saya diabaikan," bebernya.

Lebih lanjut Ia juga mengutarakan bahwa, "Seharusnya hal-hal seperti ini saya tidak terlibat ,karena saya sebagai pihak penerima, bahkan ada beberapa orang yang meminta uang ke sekolah, masalah ini sudah saya sampaikan ke pemborong, " ungkap Rosmitoh.

Ditanyakan dengan seringnya datang dari Dinas maupun Konsultan ke sekolah, mengapa mereka tidak memeriksa pekerjaan yang tidak menggunakan safety dan tidak ada papan proyek di pasang, sebab itu melanggar aturan, bagaimana menurut Ibu kinerja para Pengawas Dinas dan Konsultan tersebut.

"Idealnya harus ada pemantauan dan pengawasan secara masif ,dengan case seperti ini jujur saya merasa terganggu karena saya jadi terlibat hal-hal yang seharusnya bukan ranah saya..pekerjaan saya jadi terganggu saya juga merasa khawatir tentang keselamatan anak² dan guru di sekolah ketika pengerjaan pagar/ gerbang masuk banyak kayu² dan bahan material yang menganggu aktifitas dan keselamatan warga sekolah," tandasnya.

"Setelah idul fitri proses KBM mulai berjalan tetapi pihak pemborong tidak menginformasikan kelanjutannya kapan, akhirnya saya terus-menerus telepon pemborong dan direspon. mungkin jika tidak saya telepon entah sampai kapan selesainya," terang Kepsek SDN 02 Satria Jaya.

Ditanyakan apakah para pekerja bangunan tersebut semuanya menginap di sekolah, Bu?

"Ya saya fasilitasi di ruang perpus, saya berikan juga fasilitas sekolah /pinjamkan ( dengan pengawasan penjaga sekolah) seperti magicom, kompor gas, dispenser dan kipas angin dengan tujuan memberikan kenyamanan para tukang agar ada feedback ke sekolah kerjanya benar..saya kecewa sekali diperlakukan seperti ini," paparnya.

Sudah berapa lama mereka menginap?, Ibu tidak tanyakan mereka sudah lapor Rt maupun Rw setempat?

"Sebelum lebaran hampir 2 minggu setelah lebaran  dari tanggal 13 sampai sekarang..terkait perizinan ke rt atau rw harusnya mereka bukan saya yg ngurus," ujarnya dalam keterangan Whatsapp Message.

Pernah sekali atau lebih, Ibu bertemu langsung dan berkomunikasi dengan Pemborong atau pelaksana pekerjaan, sejak awal sampai saat ini? dan siapa namanya?

"Sudah 3 x bertemu kalau tidak salah pelaksana namanya RAMA orang Gabus," kata Rosmitoh.

"Dari Cipta karya pa Rais dan bu tri mereka kooperatif dan saya merasa terbantu, konsultannya pa Ayat kalau tidak salah, " imbuhnya.

Ditegaskan, tapi mereka tidak menjalankan Tupoksinya dengan baik, kan bu?

"Menjalankan tapi belum maksimal," pungkas Kepala Sekolah SDN 02, Rosmitoh Spd. menutup Whatsapp Messagenya.

(JLambrtta) GTN

Diduga Tidak Transparan Anggaran GNPPI Jabar Gugat Desa Tambun, Kepala Desa Sarjawinata Tak Penuhi Panggilan Sidang

BANDUNG, GTN - Sidang gugatan sengketa  publik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW. GNPPI) Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro tidak direspon dengan baik oleh Pemdes Tambun dalam hal ini Kades Tambun Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias Mangkir dari persidangan yang digelar di Komisi Informasi Jawa Barat di Jalan.Turangga  Nomor. 25 Bandung pada  Kamis.(24/04/2025.

Adapun Agenda Sidang Pemeriksaan Awal  sengketa informasi publik dengan register 2667/K-B1/PSI/KI-JBR/XI/2024 antara Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW.GNPPI)  Jawa Barat selaku Pemohon terhadap Pemerintah Desa Tambun .Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selaku Termohon.

Sidang yang di pimpinan oleh Ketua Majelis Komisioner. Husni Fahmi Mubarok Yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Majelis.diantaranya. Erwin Kustiman serta Nuni Nurbayani dan Panitera. Agus Supriyanto tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut di karenakan pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang.

Ketua Majelis Komisioner memanggil para pihak Pemohon dan Termohon, namun sangat disayangkan Pihak Termohon Pemerintah Desa Tambun atau Kepala Desa Tambun, Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias "Mangkir" dalam persidangan.

Menanggapi hal tersebut Ketua GNPPI Jawa Barat  mengungkapkan bahwa "Sangat disayang kan tidak hadirnya Pimpinan Desa dalam persidangan, karena hal ini sangat penting, bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, " ungkap Rhagil Asmara Satyanegoro usai sidang di gelar (24/04/2025).

Lebih lanjut Ia juga menuturkan bahwa, "Untuk menjamin  pemenuhan hak masyarakat Desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa. Agar publik bisa tahu sampai sejauh mana keterbukaan informasi publik di  Desa Tambun dalam mengelola management pemerintahan, " tuturnya.

Dirinya juga menekankan bahwa," Karena sumber pembiayaan tersebut Dananya diserap dari pajak rakyat, maka kami uji disini apakah Pemerintahan Desa Tambun  juga menjalankan Undangan-Undang  nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP atau tidak, sebab di zaman keterbukaan informasi ini, tidak bisa ditutup-tutupi dan masyarakat dan bahkan publik sekarang sudah pada pintar dan mengerti," terangnya.

GNPPI Siap Uji Pembelaan Kades Tambun Dalam Persidangan

Terkait sidang selanjutnya pihak GNPPI selalu siap siaga menunggu kehadiran pihak Desa Tambun (Kades -Red) di persidangan Komisi Informasi Jawa Barat untuk memberikan penjelasan rinci dan berkala tentang penggunaan ADD maupun DD selama di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Sarjawinata alias Ja'ut.

"Kita akan uji sejauh mana Keterbukaan Informasi Publik yang akan di uraikan Desa Tambun dibawah kepemimpinan Kades Sarjawinata dalam sidang terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), kita lihat penjelasannya seperti apa ?, dan rinciannya bagaimana serta bagaimana pelaporannya, apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan dan aturan yang sudah di tetapkan atau mungkin ada hal lain yang lebih mengejutkan kita semua," pungkas Ketua GNPPI Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro.

(Dalmidjo) GTN

Sumber : GNPPI Jawa Barat

Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2023 Digelar Anggota DPRD Jabar, Hj Siti Qomariah di Aula Desa Satriajaya, Kecamatan Tamara

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi dari Partai Nasional Demokrat, Hj  Siti Qomariah Sip di Aula Kantor Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (17/04/2025) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Hj Siti Qomariah beserta Tim, Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin mewakili Kades Asta Rajan (Berhalangan hadir) beserta  perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Tim BPJS Ketenagakerjaan, Bhabinsa, Bimaspol, Kadus 1,2,3, para Ketua RW dan RT se Desa Satria Jaya, para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Dalam penyampaiannya Sekdes Satria Jaya mengutarakan tentang pihak Desa bersama warga Desa Satria Jaya yang merasa terhormat akan kehadiran anggota DPRD Jawa Barat dengan membawa misi penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Satria Jaya.

" Kami sebagai Pemerintah Desa mewakili Desa Satria Jaya sangat terhormat bahwasannya Ibu Dewan dapat berkunjung ke Desa Satria Jaya. Ditambah dalam kunjungan tersebut membawa hal penting dan berguna untuk masyarakat Desa Satria Jaya," ujar Sekdes Jamaluddin.

Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pidatonya mengemukakan terkait sosialisasi tentang Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".

" Kami hadir disini dalam rangka penyebarluaskan Perda Nomor 5 Tahun 2023 mengenai optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan disini sudah tidak ada lagi merah, kuning, hijau...hari ini saya hadir disini sebagai perwakilan rakyat," tegas Siti Qomariah disambut sorak sorai para hadirin.

" Saya hadir membawa amanat yang penting untuk kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Dirinya juga menekankan bahwa tidak akan meninggalkan para konstiturennya yang telah mendukungnya menjadi anggota DPRD Jawa Barat di Dapil IX dan berkomitmen untuk terus berkontribusi  untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi.

"Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.Tidak mungkin saya begitu jadi Dewan tidak mungkin orang lain atau orang jauh yang menikmati. Saya ini sekarang bagai jembatan karena saya punya anggaran dan saya punya kewenangan untuk mengusul, contoh kalau tidak ada Dewan yang bergerak untuk mendorong..lama tidak usulannya?," papar Anggota Dewan dari Partai Nasdem.

" Maka saya hadir ke Desa-desa untuk memantau usulan dan bila memungkinkan konfirmasi langsung sama saya. Sebab tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri," pungkasnya.

Sesi Interaksi

Acara di lanjutkan dengan pemaparan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait guna manfaat asuransi ketenaga kerjaan yang diterapkan di masyarakat umum.

Dalam sesi interaksi salah satu tokoh masyarakat setempat mempertanyakan terkait penerapan program tersebut. Dimana di ketahui banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak bekerja (Pengangguran) dan bekerja serabutan namun di bebankan dengan pembayaran premi yang mengikat.

"Bagaimana cara menanggulanginya sebab di tempat kami banyak yang pengangguran berat,  kerja saya hanya di bidang jasa, kadang jasa itu dapet duit kadang kaga..hanya pelayanan ..makanya gimana saya ini yang sudah 53 tahun bisa mendapatkan BPJS. Makanya masyarakat kita ini menanyakan bagaimana caranya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini sedangkan kerjaan saja kadang ada kadang kaga dan uang juga kadang ada kadang bokek," urai H Marsan Sanjaya.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hal tersebut akan masuk dalam BPJS bukan penerima upah.

Persoalan Atasi Klaim Asuransi

Terkait mengenai proses klaim asuransi kematian yang terkadang mengalami banyak kendala dan hambatan dalam pencairan. Dewan Siti Qomariah telah mempersiapkan berbagai kiat khusus guna mengatasi persoalan tersebut.

"Memang secara langsung Dewan tidak terlibat di dalamnya namun tahu. Makanya disini saya branded, nah disini nanti saya berperan..ya minimal nanti saya tegorlah sambil mengingatkan..barangkali nanti ada tumpang tindih dan sebagainya, kalau mengenai saling mengklaim itu sudah pasti dikarenakan banyaknya BPJS-BPJS lainnya,," terang Anggota DPRD Dapil IX setelah acara selesai.

Lanjutnya, "Memang harus ada kordinator pada setiap wilayah. Kita kemana kan harus tahu ada siapa disitu dan ini kita melibatkan Desa. Mangkanya di sini nih dan di Desa-desa lainnya kita melibatkan Sekdes," jelas Hj Siti Qomariah.

Desak Bupati Segera Atasi Pengangguran

Terkait Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" mendapat respon kontradiksi dari Sekdes Satria Jaya.

"Terkait program BPJS sudah di sampaikan oleh nara sumber dengan jelas dan gamblang, cuma pertanyaannya itukan bagi yang bekerja lalu bagaimana dengan yang nganggur," tandas Sekdes usai acara berlangsung.

Dirinya juga berharap Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang agar bekerja optimal dengan segera mengupayakan solusi mengatasi pengangguran yang akut di Kabupaten Bekasi yang di pimpinnya.

"Di Desa Satria Jaya ini banyak yang nganggur, tolong bapak Bupati yang terhormat ini Desa Satria Jaya warganya banyak yang nganggur...setiap tahun selalu berganti lulusan sedangkan yang lulus dua tahun yang lalu saja masih menganggur...tolong di prioritaskan," tegas Sekdes Satria Jaya.

Menurut Sekdes prioritas utama adalah pekerjaan terlebih dahulu di raih baru kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Terkait marak pengangguran di Kabupaten Bekasi yang kian bertambah. Sekdes meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar segera memprioritaskan program mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Kalau seandainya ada BPJS Tenagakerja tapi nganggur..siapa yang mau daftar.?..siapa yang mau bayar?..nah tolonglah ini Pak Bupati yang terhormat...bpk Ade Kunang tolong di Tambun Utara, Desa Satria Jaya khususnya banyak pengangguran dan umumnya Kabupaten Bekasi untuk segera di prioritaskan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(JLambretta) GTN

Pererat Sinergitas, CO 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia Lakukan Kunjungan Kerja ke Markas Kotis Satgas Pamtas RI-MLY

KAPUAS HULU, GTN - Komandan 9 Rejimen Tentera Darat Malaysia (TDM), Letnan Kolonel (Letkol) Fatih melakukan kunjungan kehormatan ke Markas Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonzipur 5/ABW di Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Jum'at (11/4/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Dansatgas Pamtas RI–Malaysia, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo, S.H., beserta jajaran dan anggota. Agenda diawali dengan penyambutan militer, ramah tamah, dan paparan singkat mengenai tugas pokok dan tanggung jawab Satgas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal terkait kondisi aktual di lapangan. 

"Membahas berbagai kondisi persoalan di lapangan termasuk koordinasi patroli terkoordinasi, penanganan pelintas batas ilegal, serta penguatan komunikasi antara kedua angkatan darat," ujar Dansatgas Pamtas RI–Malaysia.

"Selain itu," lanjutnya,"Dilakukan pula pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan dan solidaritas antara TNI dan TDM. Commander Officer (CO) TDM 9 Rejimen mengapresiasi profesionalisme Satgas."

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah perbatasan RI–Malaysia."pungkas Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonzipur 5/ABW, Letnan Kolonel Czi Shobirin Setio Utomo,S.H. mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada CO TDM 9 Rejimen, Letnan Kolonel Fatih beserta jajaran atas kunjungannya ke Komando Taktis (Kotis).

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan cinderamata dan kunjungan ke beberapa fasilitas Kotis.

(Muritno) GTN

RM Margono Djojohadikusumo Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional Ditunda

JAKARTA, GTN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar Seminar Nasional bertema "Peran RM Margono Djojohadikusumo dalam Membangun Indonesia" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengusulan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional.

Acara dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian sosial Mira Riyati Kurniati.

Hadir pada seminar Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP selaku Penasehat Panitia Pengusul dan Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Seminar menghadirkan pembicara kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kehadiran Dudung untuk membacakan makalahnya diwakilkan kepada Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha Asisten Penasehat Presiden.

Sementara itu, dua narasumber utama adalah Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, serta Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sekaligus sejarawan senior dari USU.

Tiga tokoh nasional turut memberikan tanggapan dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Guru Besar STIK-PTIK), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Negeri Makassar), dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastor sekaligus aktivis HAM anti perdagangan orang, Prof. Yuddi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016.

Acara yang dipandu Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa, S.H., M.H. sebagai moderator. Acara didukung sejumlah pihak, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, serta Aris Production. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengapresiasi jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia.

Turut hadir sejumlah tokoh dalam kegiatan ini, di antaranya: Dr. Hartono Laras, Mayjen Herwin Supardjo, Mayjen Joko Warsito, Datuk Ujang Adam Malik, Forum Pemred SMSI, Milenial Cyber Media (MCM) SMSI, Dr. Dhoni (LBH SMSI), Doni Irawan (Ketua SMSI Lampung), Renaldi Sam Jaya (Ketua SMSI Kepri), Iqbal Irsyad, Nurzaman, Indra Jaya Noer, dan KH. Makhsum Hidayatullah.

Pengusulan Resmi Ditunda

Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.

Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.

"SMSI menyatakan pencalonan ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan berarti menunda proses," kata Firdaus

RM Margono selain pejuang kemerdekaan beliau identik dengan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan pengusulan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional ini merupakan hak masyarakat.

Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa tahun yang lalu.

Menurut Firdaus, proses SMSI mengusukan RM Margono menjadi pahlawan nasional dilakukan sejak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Namun, belakangan setelah Prabowo menjadi Presiden pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan.

"Karena penanda tangan dari sertifikat gelar pahlawan itu adalah Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng. Kan gitu, wajar sertifikat kakeknya yang ditandatangani," ujar Firdaus.

"Walaupun proses usulan pencalonan ini kita ajukan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, tapi hari kita harus realistis bahwa presiden harus fokus pada urusan rakyat. Urusan rakyat, bangsa dan negara lebih penting dari pada nantinya disibukkan mengklarifikasi urusan penandatanganan gelar kepahlawan kakeknya" tandas firdaus.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.

Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.

"Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat," kata Yohanes.

Ketua Panitia Pengusul, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan, SMSI memutuskan menunda pengusulan resmi RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional. Semula, pengusulan dijadwalkan pada 11 April 2025.

"Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan situasi nasional saat ini. Kami tidak ingin pengusulan ini terkesan sebagai aji mumpung, mengingat RM Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo. Biarkan proses kajian akademik seperti riset dan seminar terus berjalan. Untuk itu, seminar, diskusi, dan sarasehan akan terus kami gelar baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memperkuat kajian historis dan akademis,” Tandas Fachmi.

Menunggu Waktu Tepat

Fachmi menegaskan, dari berbagai seminar lokal, regional, hingga nasional yang telah diselenggarakan, telah terkonfirmasi bahwa RM Margono memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia.

"Beliau layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusulkannya secara resmi ke Presiden melalui Kementerian Sosial," tegasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.

Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.

"Tentunya dengan seminar - seminar seperti ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas," kata Mira.

 

 

(Arie/Ardon) GTN

 

Antusias Warga Kabupaten Bekasi Gelar Takbiran Sambut 1 Syawal 1446H/2025 M

KABUPATEN BEKASI,  GTN - Takbiran menyambut 1 Syawal 1446H/2025 M sangat meriah pada setiap wilayah di Kabupaten Bekasi. Antusiasme warga  ditampilkan selain dengan takbir di Masjid dan Mushalah termasuk juga dengan menggelar pawai obor keliling dan konvoi berkendaraan baik motor maupun truk di jalan raya (Protokol-Red) maupun jalan lingkungan, pada Minggu (30/3/2025) Malam.

Dalam pantauan Awak Media di lapangan ratusan remaja dan anak-anak melakukan pawai obor di wilayah Tambun Utara dengan mentor ikon mengenakan pakaian unik " Kostum Bebek", sehingga menarik perhatian para warga yang menyaksikannya.

"Warga sangat antusias menyaksikan pawai obor ini, ini menarik," kata Yusuf Azhari warga Rt 03-Rw 10 Perumahan Bekasi Elok 1, Desa Jejalen Jaya.

" Iya ini lucu, unik dan menggemaskan, Anak-anak dan remaja penuh semangat dan kreatif sambut takbiran," sambung Renta Diarina, warga setempat lainnya.

Berpotensi Memicu Tawuran

Sementara ratusan remaja merayakan Malam Idul Fitri 1446 H dengan menggelar  konvoi kendaraan bermotor beserta truk sambil membawa bendera komunitas masing-masing serta lontarkan petasan di kawasan Meikarta Lippo Cikarang.

"Aksi konvoi tersebut berpotensi memicu terjadinya tawuran dan keributan antar kelompok remaja yang terlibat," ujar Iswadi warga yang menyaksikan konvoi tersebut di lokasi.

"Selain itu," lanjutnya, "Kegiatan ini juga dapat mengganggu lalu lintas serta membahayakan pengendara lain yang melintas di kawasan tersebut," tandasnya.

(JLambretta) GTN