Hadir di Dewan Pers, Hasyim : Jangan Jadi Pers Yang Sesat, Sampaikan Informasi Secara Utuh Dengan Data Dan Fakta

JAKARTA, GOWATALLO NEWS - Langkah strategis dipahat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sebagai salah salah satu konsituten Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat Desa, sebagai manisfestasi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kamis (27/6/2026).

 

"Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di tengah hiruk pikuk dan simpang siur informasi terkait eskalasi demo yang dikhawatirkan membuat distorsi stabilitas menjadi sebuah konfirmasi.

 

"Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,’’begitu ucap Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Menurut adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowowo Subiyanto ini, pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa sekaligus menginformasikan Jakarta tetap aman.

 

"Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ucap Hasyim yang menjadi keynote speaker pada dialog nasional, usai pengukuhan yang berlangsung di  Hall Dewan Pers, Kebon Sirih.

 

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa yang berlangsung penuh kemeriahan, namun tetap berjalan khikmat melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

 

"Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,’’papar Firdaus dalam sambutan di depan Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Pengusaha yang bergerak di berbagai sektor, dan kini menjadi salah satu penasehat ekonomi Presiden mengatakan, SMSI ke depan punya tugas dengan tanggung jawab besar.

 

"Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,’’cetus tokoh yang malang melintang di dunia bisnis tanah air.

 

Secara khusus putra begawan ekonomi, Soemitro Djoyohadikusumo ini menyoroti informasi yang lepas dari konteks, dan itu sangat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Terkait dengan fenomena di atas Hasyim mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan untuk berdialog dengan BEM UI, UGM, dan ITB.

Hasil dari dialog akan menjadi masukan, koreksi, dan rekomendasi bagi pemerintah. 

 

‘’Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,’’tambahnya.

Sumbang Pemikiran Untuk Pers Indonesia

 

Hal hal lain yang juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang spesifik adalah merespon usulan Ketua SMSI, Drs Firdaus Msi, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang sudah tidak representatif. 

 

Menurut Firdaus gedung yang menjadi episentrum, sekaligus kawah Candradimuka Pers Indonesia perlu ditingkatkan performasnya.

 

"Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,’’urai Firdaus.

 

Terhadap usulan itu, Hasyim merespon sangat positif, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Komdigi. ‘’Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,’’ ujar Hasyim lagi.

 

Respon semacam itu langsung mendapat aplaus dari peserta yang hadir di Hall Dewan Pers. Kegiatan pengukuhan dihadiri tidak kurang dari seratus peserta berikut undangan. 

 

Kegiatan ditutup dengan dialog nasional menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B PhD Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, kemudian pakar ekonomi dan Perbankan.

 

Dialog sangat menarik dan menghadirkan tanggapan kritis, apalagi dipandu secara bernas oleh Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC guru besar dari PTIK.

 

 

(Red) GTN

Sosialisasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kepala BSKDN Dorong Pemda Kelola Dan Lindungi Kekayaan Intelektual

JAKARTA, GOWATALLO NEWS – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.(14/8/2026). 

Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan.

Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.

“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. 

Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. 

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.

“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.

Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak.

Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. 

Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual.

(Alamsyah) GTN

Pererat Silaturahmi Dan Minta Do'a Restu, Calon Kades Lambang Sari, Tuti Elawati Bersama Pasukan Laskar Juang Lakukan 'Blusukan Door To Door' Menyapa Warga

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS  - Calon Kepala Desa (Cakades)  Lambang Sari 2026-2034, Tuti Elawati Bersama "Pasukan Laskar Juang Tuti Elawati" melakukan kegiatan "Blusukan Door To Door" dengan anjangsana ke kediaman para warga di Rw 01 dan RW 03, Kampung Kali Jambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (13/8/2026). 

‎Diiringi puluhan Pasukan Laskar Juang, Tuti Elawati menelusuri tiap gang menyambangi para warga.Terpantau  antusias para warga RW 01 dan 03 beserta para tokoh masyarakat dalam menyambut kedatangan Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari 2026 di lokasi kegiatan. 

Selain mempererat tapi silaturahmi dan permohonan Do'a restu serta dukungan dari masyarakat. Tuti Elawati juga menyempatkan diri untuk melakukan Ziarah ke tempat para leluhurnya. 

‎Ato warga Rt 03-Rw 01 menegaskan dukungan penuh terhadap Calon Kades, Tuti Elawati. 

‎" Oh ya tentulah saya dukung Ibu Tuti, " ucapnya. 

‎Hal tersebut juga diutarakan oleh Marlina dengan irama yang sama.Mendukung sepenuhnya Tuti Elawati menjadi Kades Lambang Sari Periode 2026 - 2034.

‎Tak mau kalah dengan yang lainnya, mantan Ketua Rt 03, Ari juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan pengalaman dan track record yang dimiliki Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari, Tuti Elawati. Ditegaskannya bahwa sudah sepatutnya Tuti Elawati menjabat sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Sudah sepatutnya menjabat sebagai Kepala Desa di Lambang Sari, beliau telah menjabat sebagai Ketua BPD dan sebelumnya juga lama di Desa menjabat berbagai jabatan. Jadi seharusnya sudah pantas mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari. Dan saya optimis Tuti Elawati dapat memenangkan Pilkades Lambang Sari... pasti menang dan harus menang, " ujar Ari. 

‎Tokoh masyarakat setempat, Usman juga mendukung sepenuhnya pencalonan Tuti Elawati untuk menjadi Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Bagus.. semuanya bagus dan harus di isi dengan putra daerah, ini kan sedang kompetisi.. siapapun yang menang saya berharap gak ada gontok-gontokan.. cuman mudah-mudahan bu Tuti diberikan kemudahan dalam mencalonkan menjadi Kepala Desa di Lambang Sari dan Saya mendukung sepenuhnya, " tandas Usman. 

‎Tokoh masyarakat lainnya juga menilai bahwa pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari sangat bagus sekali. 

‎"Sangat bagus.. kalau dibandingkan dengan calon lainnya InsyaAllah ini "Is The Best",  saya yakin dan sepenuhnya mendukung dengan semua orang yang berada dibawah naungan saya, " kata Dirga seraya acungkan jempol. 

‎Senada dengan lainnya,  Tokoh Masyarakat sepuh lainnya juga mendukung Pencalonan Ibu Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"InsyaAllah saya dukung... saya percaya dan pasti menang, " ujar Kong Miran. 

‎Selain itu Tokoh masyarakat dari kaum Perempuan Syarofah, istri dari Pak Handoyo juga menyatakan dukungannya. 
‎
‎"Menurut saya bagus sekali, ini orang sudah berpengalaman lama dan kerja di Desa bagus. Jadi menurut saya layak menjadi Kepala Desa dan saya sekeluarga mendukung penuh, Mudah-mudahan di kabul Allah dan mendukung bersama tim-tim saya, " tegasnya seraya mengucapkan yel-yel, "Tuti Elawati menang.. menang.. menang! ".secara bersamaan penuh semangat. 
‎
‎Warga setempat lainnya, Ani dan Vina juga menegaskan atas dukungannya terhadap pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 
‎
‎"Insyaallah kami mendukung sepenuhnya, memang tetangga... tau kecilnya. Insyaallah layak menjadi Kepala Desa Lambang Sari. Insyaallah saya mendukung sepenuhnya, " ucap mereka, Ani dan Vina. 
‎
‎Tuti Alawiyah warga Rw lainnya dan Nurbaiti juga mendukung pencalonan Tuti Elawati. 
‎
‎"Orangnya baiiiik sekali sama saya. Sudah menganggap orang tua sendiri.. dah gitu aja. Saya yakin kalau memimpin Desa Lambang Sari.... Wuiiih Mantep, " terang Tuti Alawiyah seraya angkat jempol dua tangan. 
‎
‎Sedangkan Nurbaiti mengatakan, "Bagus aja, "katanya, Ditanyakan Ibu mendukung?, " Dukung lah... sekeluarga kita mendukung... orangnya merakyat, sama orang-orang juga banyak kenal".
‎
‎Warga lainnya yang baru mengenal dan berjumpa dengan Calon Kepala Desa Lambang Sari mengungkapkan bahwa, " Kalau saya sih kan kebetulan baru tau dan baru ketemu... cuman kelihatannya sih orangnya amanah. Mudah-mudahan amanah bisa menjalankan amanah rakyat selurus-lurusnya. Saya optimis untuk mendorong Ibu Tuti Elawati menjadi Kepala Desa Lambang Sari, " ungkap Bu Yola. 
‎
‎Tuti Elawati Mohon Do'a Restu Dan Dukungan Dari Seluruh Warga Desa Lambang Sari Dan Panitia Berlaku Jujur, Adil Serta Transparan

‎Sementara  dalam keterangannya Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari asal Wareng Kali Jambe mengatakan bahwa, 
‎
‎"Alhamdulilah hari ini kita silahturahmi di kedua wilayah Rw. Di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03. Karena memang wilayahnya nyambung,  jadi kita silahturahmi nya Door to door dua wilayah tersebut. Alhamdulilah mulai dari jam 10 pagi sampai tadi pukul 16:30 selesai. Dan sambutan dari masyarakat alhamdulilah luar biasa dan kami ucapkan Terima kasih yang tak terhingga buat seluruh masyarakat yang ada di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03 atas sambutannya untuk saya sebagai calon Kepala Desa Lambang Sari. Atas Do'a restu dan dukungannya ke saya tanggal 20 September 2026  Pilkades Tuti Elawati menang dalam kontestasi Pilkades Desa Lambang Sari... Amin ya robbal alamin, " beber Tuti Elawati kepada wartawan di kediamannya usai kegiatan berlangsung (13/8) Sore. 
‎
‎Ditanyakan tentang keinginan dan harapan dari Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati terhadap para pendukung, simpatisan, masyarakat maupun kinerja Panitia Pilkades di Desa Lambang Sari terkait Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026.
‎
‎"Kalau harapan untuk Panitia. Mudah-mudahan Panitia bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon. Dan mudah-mudahan Panitia Jujur, Transparan,  Adil. Karena semuanya juga warga masyarakat Desa Lambang Sari, " ujar Tuti Elawati berharap. 
‎
‎Lanjutnya, " Dan juga harapan saya kepada masyarakat Desa Lambang Sari... kita sama-sama yuk, kita wujudkan Pilkades Desa Lambang Sari ini dengan santun, aman, tertib,  sukses tanpa ada gesekan-gesekan,  tanpa ada perpecahan seperti yang sudah-sudah. . itu harapannya, " tutur Cakades Lambang Sari. 
‎
‎"Karena memang kalau saya sebagai salah satu Calon Kepala Desa . .. siapapun itu adalah masyarakat kita... semua kita rangkul, tidak ada perbedaan. .. tidak ini orang siapa - orang siapa, semua masyarakat kita dan semua saya merangkul dan memohon do'a restu dan dukungan tanpa membanding-bandingkan atau memilih-milih,  semua saya mohon do'a restu dan dukungannya, " pungkas Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati. 

Sementara H Mursinin selaku suami menegaskan bahwa, dirinya mendukung sepenuhnya terkait pencalonan istrinya untuk maju dalam kontestasi Pilkades Lambang Sari 2026.

"Saya mendukung penuh istri saya mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari, " tegas H Mursinin penuh semangat di kediamannya. 

‎
‎(Iwan Joggie) GTN

‎

Mendagri Dan Menteri ATR/BPN Teken SEB Tentang Layanan BPHTB Guna Perkuat Layanan Pertanahan

JAKARTA, GOWATALLO NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meneken Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan. Penandatanganan SEB tersebut menjadi momentum untuk memperkuat layanan BPHTB dan layanan pertanahan. Proses penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa SEB tersebut ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan integrasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Kementerian ATR/BPN. Kebijakan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai standar waktu dan mekanisme pelayanan.

“[SEB ini] yang inti paling utama itu adalah ada koordinasi antara Pemda dengan Badan Pertahanan Nasional, ATR/BPN yang ada di seluruh provinsi, kawasan, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, selama ini masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala teknis dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait integrasi data yang belum optimal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata turut menjadi kendala sehingga berdampak pada lambatnya proses penerbitan BPHTB.

“Lambatnya proses penerbitan BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat karena nanti akan lama juga pengurusan sertifikatnya,” tambahnya.

Karena itu, melalui penandatanganan SEB tersebut, kualitas layanan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Mendagri juga meminta kepala daerah, khususnya bupati/wali kota, menugaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk berkoordinasi dengan perwakilan BPN di daerah. Menurutnya, SEB tersebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi dan koordinasi antar lembaga.

“Karena kalau enggak ada payung ini rekan-rekan mungkin akan kesulitan, atau enggan untuk bergerak. Sekarang ada payung dasar hukum ini tentang teknis apa yang harus dikerjakan Pemda dan dikerjakan BPN di tingkat kabupaten/kota, nah silakan di lapangannya, intinya lakukan koordinasi,” sambung Mendagri.

Mendagri berharap, integrasi dan percepatan layanan BPHTB dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, turut disosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026. 

Terkait hal tersebut, Mendagri meminta Pemda menyambut baik program perumahan rakyat yang telah disiapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, Kementerian PKP telah memberikan kemudahan bagi daerah dalam mengajukan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Menurut Mendagri, daerah yang aktif menangkap peluang dan mengusulkan program tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.

“Nah tapi kalau nanti setelah kita lihat bulan depan ada daerah-daerah yang nggak ngajukan, ya kami tinggal. Jangan marah nanti kalau nanti masyarakatnya mempertanyakan kenapa daerah kami sedikit yang dibedah rumah, ya karena enggak diusulkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pejabat terkait lainnya.

(Irfan) GTN

Tegaskan 5 Pilar Strategis NU, Gus Rozin Serukan Penguatan Kemandirian hingga Peran Global Organisasi

BENGKULU, GOWATALLO NEWS  - Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) terus memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi bangsa dan dunia. Menghadapi dinamika geopolitik, ekonomi, dan sosial yang semakin kompleks, Ketua PWNU Jawa Tengah, K.H. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), merumuskan lima pilar strategis sebagai arah gerak Jam'iyah NU ke depan.

Kelima pilar tersebut meliputi penguatan konsolidasi warga, kemandirian organisasi, penguatan peran sebagai mitra strategis negara, modernisasi sistem pendidikan, hingga perluasan kiprah NU di tingkat internasional, (3/8/26).

Berikut lima pilar strategis Nahdlatul Ulama yang disampaikan Gus Rozin:

1. Mempererat ukhuwah nahdliyah
Penguatan persaudaraan dan solidaritas antarwarga Nahdliyin (ukhuwah nahdliyah) menjadi fondasi utama organisasi. Keutuhan pemikiran (fikrah) dan gerakan (amaliyah), mulai dari tingkat akar rumput hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merupakan modal penting dalam menjaga kekuatan dan keberlangsungan organisasi.

2. Mewujudkan kemandirian organisasi
NU berkomitmen mengoptimalkan potensi ekonomi serta sumber daya internal warga. Kemandirian finansial dan tata kelola organisasi yang profesional menjadi prioritas agar NU mampu menjalankan misi dakwah, sosial, dan kemanusiaan secara mandiri, berkelanjutan, dan berdampak luas.

3. Mempertegas peran civil society (shohibul hukumah)
Sebagai elemen penting masyarakat sipil, NU memosisikan diri sebagai shohibul hukumah, yakni mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah. NU mendukung kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial melalui masukan, kritik, dan koreksi yang konstruktif.

4. Membangun sistem pendidikan terintegrasi. NU mendorong percepatan modernisasi lembaga pendidikan, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi. Melalui sistem pendidikan yang terintegrasi, NU memadukan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, wawasan kebangsaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

5. Memperluas peran dalam tatanan global
Gus Rozin menegaskan bahwa kiprah internasional NU merupakan bagian dari sejarah lahirnya organisasi. Diplomasi Komite Hijaz menjadi bukti nyata peran ulama NU dalam percaturan dunia. Ke depan, NU berkomitmen memperkuat diplomasi perdamaian, membangun kerja sama lintas negara, serta menggemakan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin di panggung internasional.

Melalui kelima pilar strategis tersebut, Nahdlatul Ulama menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memperkuat perannya sebagai pelopor perdamaian dan kemanusiaan di tingkat global.

(Prass) GTN

Tertibkan Administrasi Dan Pembukuan Setiap Kelompok Tani, Plt Kades Kimlan Gandeng UPTD Terkait Gelar Pelatihan

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Desa Lambang Jaya menggelar pelatihan Kelompok Tani (Poktan). Dalam rangka penertiban administrasi/ pembukuan pada setiap Kelompok Tani (Poktan), di Aula Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (31/7/2026) pagi. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kades  Lambang Jaya, Kimlan Syahroni, Ketua BPD terpilih kembali, Darju Darmawan ST, Pendamping Desa, Agung, Perwakilan Dinas Pertanian Pemkab Bekasi, Endang beserta Jajaran, Ketua Poktan Desa Lambang Jaya beserta anggota, para Kepala Dusun (Kadus), Ketua Rw dan Rt se Desa Lambang Jaya. 

                  
Dalam penyampaiannya Kades Lambang Jaya meñyampaikan. 

"Jadi intinya di Desa Lambang Jaya Pertanian itu manfaatnya Kaleng-kaleng kosong untuk misalnya kita tanem sari atau sawi di Kampung,terkadang orang Lambang Jaya mah ora luguh ngapain begitu mending nibra. Jadi intinya gitu ya jangan jualnya yang penting dimanfaatin disaat kita nyari sampe ludes ge sedapur enak. Jadi tentang ke wilayahan Lambang Jaya itu dari 275 hektar karang barangkali yang sudah menjadi milik Grand Wisata itu hampir 175 h kurang lebih, sisanya ya Lambang Jaya tinggal seratus, " ujar  Kades.

Lanjutnya, " Jadi di wilayah Lambang Jaya itu ada 13 Rw di Klaster- klaster dan 6 Rw di Kampung-kampung. Jadi pengembangan Poktan itu sekarang ini ya memang sangat-sangat sulit.. Barangkali nanti dengan Nara Sumber  tehnis dan pemaparan tentang bertani, bercocok tani karena lahan sempit harus pake apa?, pupuknya apa?, sempretannya apa?.. kan gitu ya?." bebernya. 

Kades meminta agar para Kadus dan yang hadir dalam pelatihan ini agar mengikuti arahan dari Nara Sumber. Dan meminta agar Nara Sumber berikan kemudahan para hadirin untuk memahaminya. 
 
" Tentang pembudidayaan Desa Lambang Jaya yang proyek satu-satunya adalah Grand Wisata. Jadi Kota bukan, Kampung ge bukan, kalau kita masuk ke wilayah Lambang Jaya malu ude kayak Kota. Jadi ude ada Mall, kalau beli makanan uda rupa-rupa.. Sayamah udah ora ngarti dah.. nahbegitu masuk ke Kampung ya masih banyak meninjo ," tambahnya. 

Ia berharap dengan hadirnya Nara Sumber dari Dinas Pertanian Pemkab Bekasi beserta jajarannya dapat memberikan penambahan ilmu bagi para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Kerjasama UPTD Dengan Bumdes Dinanti

Sesi berikutnya muncul beberapa pertanyaan dari Ketua BPD terpilih kembali terkait tentang hewan ternak unggas.
"Ada beberapa masalah, yang pertama terkait kesehatan ayam, tiba-tiba mati, tau-tau meler apa penyebabnya dan penanggulangannya seperti apa? , " tanya Ketua BPD Lambang Jaya. 

Lanjutnya, " Yang kedua Pakan, disini harga Pakan meningkat dan harga jual telur merosot, nah ini lama-lama bangkrut, secara produksi sufah enggak nyambung, ini dari ternak ayam, " tutur Darju.

Selain hewan unggas Ketua BPD juga menanyajan mengenai cara penanggulangan ternak ikan yang berjamur terutama pada ikan gurame. 
Ia juga berharap agar Tim Nara Sumber dapat bekerjasama dengan Bumdes terkait Pertanian, Peternakan dan lainnya. 

" Terkait kedepannya bisa tidak bekerjasama dengan Bumdes. Jadi kita kan punya ayàm bertelur hanya pekerjanya semua masih tahap belajar bukan senior. Kalau orang belajarkan kesalahannya banyak , "katanya.

" Saya selaku BPD Lambang Jaya berharap kepada UPTD Dinas terkait yang menangani masalah Pertanian, Peternakan dan Perikanan mohon dapat memberikan bantuannya, "pungkas Ketua BPD Lambang Jaya, Darju Darmawan ST. 

Acara di lanjutkan dengan sesi perkenalan Ketua Team dari Dinas terkait, Ibu Endang yang memperkenalkan anggotanya yang terdiri dari berbagai bidang baik Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dimana selanjutnya pra Nara Sumber memberikan pemaparan dan pelatihan serta edukasi kepada pata hadirin yang hadir dalam kegiatan tersebut. Acara berjalan cukup kondusif  yang diakhiri dengan sesi interaksi dengan para Nara Sumber. 

(Iwan Joggie) GTN

Tunjukan Kinerja Profesional, Tim Panitia Pilkades Satria Jaya Gelar Pendaftaran Bacakades Berjalan Tertib Dan Kondusif

KABUPATEN BEKASI, GOWATALLO NEWS - Panitia Pilkades Satriajaya menggelar pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ( Bacalon Kades) Desa Satria Jaya Periode 2026-2034 di Lobi Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (29/6/7/2026).

Dihari pertama pendaftaran dari jadwal yang ditentukan pendaftaran mulai 28 Juli Sampai Dengan 5 Agustus tersebut, dua kandidat Bacalon Kades mendaftarkan kesiapannya untuk mengikuti kontestasi di hari yang sama dengan waktu berbeda.

Untuk kandidat pertama mendaftar Cakades Nyampe Jamaluddin Spd dari Dusun II dengan jadwal pendaftaran dimulai pukul 8:00 WIB yang hadir berikut para pendukungnya. Sedangkan jadwal pendaftar berikutnya pada pukul 11:00 WIB adalah Cakades, Tata dari Dusun 1juga berikut para pendukungnya.

Acara berjalan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama yang dilanjutkan dengan penyampaian dari Ketua Panitia uang diwakili oleh Wakil Ketua Panitia Iwanuddin SH yang lebih menekankan pada aspek kondusifitas serta kelancaran didalam pemenuhan tahapan-tahapan kegiatan tersebut.

"Saya berharap kepada para pendukung kandidat agar lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban agar kondusifitas kegiatan tetap terjaga, " ujar Iwanuddin SH.

Seirama dengan Wakil Ketua Panitia, Perwakilan Kecamatan Tambun Utara, Subadri juga berharap agar kegiatan tersebut berjalan dengan kondusif.

Sedangkan Ketua Panitia menyampaikan tentang Tata -Tertib (Tatib) dalam proses berkampanye termasuk teknis maupun sangsi tegas bagi para Kandidat maupun pendukung Kandidat yang melakukan pelanggaran.

Sementara Ketua BPD Desa Satria Jaya lebih menekankan pada aspek kesiapan keadministrasian dari para Bacalon Kades Satria Jaya agar tertib administrasi.

"Mengenai keadministrasian kita lebih fokus pada ijazah para peserta dalam meverifikasi. Mengingat persoalan tersebut yang lebih krusial dari persyaratan lainnya, " ungkap H MS Kamaluddin.S.AP. M.Si.

Acara berjalan lancar, aman dan terkendali. Para team panitia Pilkades Satria Jaya bekerja secara profesional dengan mengedepankan kondusifitas dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tamara yang diwakili Sekcam, perwakilan Desa Satria Jaya beserta jajaran, Ketua Panitia beserta team, Ketua BPD anggota, Babinkamtibmas, Babinsa, Para Bacalon Kades beserta para pendukung dan simpàtisan.

(Iwan Joggie) GTN