Kemenperin Tegaskan Komitmen Indonesia Perkokoh Daya Saing Produk Nasional Dalam Rantai Nilai Halal Global

JAKARTA, GTN - Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini turut didorong oleh perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

“Prinsip halal hadir tidak hanya pada produk konsumsi, tetapi juga dalam rantai pasok, layanan, dan pola hidup sehari-hari. Ekosistem inilah yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto saat Press Conference Partisipasi Kemenperin pada Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025) di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia. Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki 6 (enam) program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, Kemenperin ingin menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi industri halal, memperluas ekspor, dan memperkokoh peran Indonesia dalam rantai nilai halal global. 

"Hal ini dilakukan salah satunya melalui bentuk promosi dan keikutsertaan Kemenperin berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo dalam agenda Halal Indo 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2025 di Hall 6 dan 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten," tegasnya.

Tahun ini," lanjutnya," Kemenperin hadir di Halal Indo dengan mengusung tema Experience the Diversity of Indonesia’s Halal Industry: Shaping the Future of Global Halal Industry. Paviliun Kemenperin menempati area seluas 1.224 m² dan turut menghadirkan 128 pelaku industri dan asosiasi dari berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, aneka, hingga Kawasan Industri Halal, serta infrastruktur ekosistem industri halal di lingkungan Kemenperin. Para pelaku industri yang tergabung dalam paviliun Kemenperin ini telah melalui proses kurasi oleh pembina sektor terkait."

"Selain itu," kata Eko " Terbuka pula kesempatan untuk dapat belajar mengenal industri halal lebih dalam melalui berbagai aktivitas menarik dan interaktif, diantaranya workshop melukis tableware halal, mencanting batik halal, meracik parfum non-alkohol, make up class menggunakan kosmetik halal, menghias bento cake, hingga meracik jamu dan teh rempah."

Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) juga akan hadir pada Halal Indo tahun ini. IHYA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kemenperin selama 5 tahun terakhir kepada stakeholders yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

"Penganugerahan IHYA kali ini diberikan untuk Perusahaan Industri besar dan kecil menengah sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil/aparel, dan keramik (tableware)," terangnya. 

"Selain itu," sambungnya,"Penghargaan juga diberikan untuk perusahaan kawasan industri, lembaga pemerintah, serta Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan dukungan kepada program industri halal. Selain itu, akan ada penghargaan khusus kepada individu yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal."

Selain menghadirkan produk-produk halal unggulan, Kemenperin juga akan menghadirkan Industrial Festival 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menampilkan inovasi, kreativitas, dan capaian industri nasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Industrial Festival kedua, yang mempertegas konsistensi Kementerian Perindustrian dalam menghadirkan ruang interaksi antara dunia industri dan masyarakat luas khususnya generasi muda.

“Kehadiran Industrial Festival melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta memperkenalkan transformasi industri Indonesia ke tingkat global,” tegas Eko.

"Adapun rangkaian kegiatan yang akan diisi pada Industrial Festival 2025 antara lain Business Matching, Layanan Publik, Klinik Halal, Klinik Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Klinik HAKI, Klinik SIINas, Klinik Kemasan, Klinik SNI, Forum Konsultasi Publik, Inspiring Lecturer oleh Menteri Perindustrian, Kuliah Umum bersama Wakil Menteri Perindustrian, Factory Visit, dan Talkshow menarik tentang gaya hidup halal serta membangun ekosistem halal nasional berorientasi pasar global," beber Sekretaris Jenderal Kemenperin.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Industrial Festival berkolaborasi dalam Halal Indo dengan total lebih dari 500 perusahaan yang berpartisipasi. Selain itu, pada puncak kegiatan Industrial Festival 2024 juga berhasil menarik antusias sekitar 1.100 mahasiswa dan berbagai komunitas untuk menghadiri Kuliah Umum oleh Menteri Perindustrian.

"Halal Indo merupakan pameran halal berskala internasional terbesar di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Halal Indo berkolaborasi dengan Glam Local dan Jagat Aroma akan lebih banyak mengundang keikutsertaan internasional, baik sebagai exhibitor maupun calon buyer, serta membuka kesempatan lebih besar kepada para pemilik brand untuk mengenalkan produk halalnya," tutur Eko.

Halal Indo 2025 akan menghadirkan serangkaian program, meliputi Halal Connect, Business Matching, Fashion Show by #MARKAMARIE, IHYA 2025, penampilan spesial dari penyanyi ternama tanah air, dan berbagai rangkaian acara Industrial Festival 2025.

“Partisipasi Kementerian Perindustrian dalam Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan kekuatan industri halal nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi global. Kami berharap publik dapat semakin memahami potensi besar industri halal Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, Halal Indo 2025 hadir dengan fokus untuk membantu mendorong pertumbuhan industri halal tanah air. 

"Acara tahunan ini, menjadi sarana yang tepat untuk membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir," ucapnya.

Halal Indo 2025 terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Pada penyelenggaraannya di tahun ini, Halal Indo telah menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon buyer, yakni dari Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

“Halal Indo 2025 bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga tentang merajut visi bersama. Kami percaya bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, kita harus membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Acara ini adalah bukti nyata kolaborasi yang solid antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

(Alamsyah) GTN

Beberkan Dinamika Kepemimpinan Birokratis Dan Teknokratik, Mendagri Beri Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik. Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.(18/9/2025).

Dalam konteks itu, Mendagri menilai keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia merinci, umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

"Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” ujar Mendagri saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

Mendagri menjelaskan bahwa, menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh. 

Ia menekankan bahwa, kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi. 

"Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif," tuturnya.

Ia menerangkan juga bahwa, saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. 

"Hal ini, " kata Mendagri, " Telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya "The Third Wave" yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi."

“Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. 

"Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien," debutnya.

Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah daerah (Pemda) terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

“Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

(Andi Baso) GTN

Sambut HUT Ke-15 BNPP, Mendagri Selaku Kepala BNPP Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membagikan 2.000 paket sembako kepada warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan bakti sosial tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP.

"Saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian ke acara ini, bakti sosial dalam rangka ulang tahun, ada badan yang mengelola perbatasan Indonesia, itu namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan," ujarnya saat memberikan sambutan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Mendagri mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud kebersamaan sekaligus bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. 

Harapannya, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang menerima. 

"Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kekompakan bagi kita," imbuhnya.

Selain itu, bakti sosial ini juga dimaksudkan untuk memperkuat gerakan pasar murah yang telah dijalankan pemerintah. 

Mendagri mengungkapkan bahwa, dirinya telah mengunjungi sejumlah daerah seperti Kendari dan Serang untuk melaksanakan gerakan pasar murah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Dalam berbagai kegiatan itu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga terjangkau dan disambut antusias oleh masyarakat.

"Harganya harusnya 60 ribu, dijual 55 ribu. Maksimal tiap orang hanya dua kantong. Jadi, untungnya cuma Rp10.000. Tapi, saya melihat antreannya panjang sekali. Ratusan orang, Ibu-Ibu," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan tentang program renovasi rumah di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pemerintah, kata dia, menjadikan Tanah Tinggi sebagai salah satu lokasi gerakan renovasi dan bedah rumah, mengingat kondisi wilayah yang padat dengan permukiman kurang layak.

"Saya bilang kalau mau renovasi rumah, enggak [usah] jauh-jauh, itu di Tanah Tinggi, Johar Baru, banyak masyarakat yang sulit. Rumahnya 1x2 meter, 3x3 meter, enggak ada listrik, debu, enggak ada sinar matahari," jelasnya.

Tak lupa, Mendagri juga mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ia berharap partisipasi masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif.

"Tolong bantu jaga situasi tetap baik ya, termasuk tadi Siskamling diaktifkan boleh, supaya daerahnya aman," tandasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

(Andi Bahtiar) GTN

Focus Group Discussion Bersama Organisasi Perangkat Daerah, SMSI Tawarkan Roadmap Masyarakat Telematika Berbasis Siber Online

INDRAMAYU, GTN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, menawarkan roadmap pengembangan masyarakat telematika berbasis siber online dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indramayu, di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Sabtu, 13 September 2025.

Dalam paparannya, Yono Hartono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku media, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan produktif. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mendorong transformasi digital di tingkat daerah.

“Kami menawarkan konsep roadmap yang memadukan pemberdayaan masyarakat, literasi digital, serta penguatan infrastruktur telematika berbasis siber online. Ini penting agar Indramayu bisa lebih siap menghadapi era digital,” ujar Yono Hartono di hadapan peserta FGD.

Menurutnya, roadmap tersebut mencakup beberapa aspek kunci diantarantya Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengantisipasi hoaks dan penyalahgunaan teknologi, Pengembangan ekosistem media lokal berbasis siber yang profesional dan berintegritas, Penguatan infrastruktur teknologi informasi di tingkat Desa dan Kecamatan serta Kemitraan strategis antara OPD, media, dan masyarakat untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

Menurutnya, potensi lokal di Kabupaten Indramayu yakni pertanian, lumbung padi nasional, perikanan, pesisir Pantai, enegri, PLTU, Migas dan potensi UMKM yang bisa dijual, menjadi modal potensi jika dikelola dengan baik mampu menyumbang 25 persen PDRB.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut baik kegiatan FGD yang diselenggarakan SMSI Indramayu melibatkan OPD dan mitra kerja SMSI di Kabupaten Indramayu.

Ia menegaskan, tema yang diangkat pada momentum FGD kali ini, menjadi satu komitmen besar jika Pembangunan daerah ada peran media yang sangat besar dalam mempublikasikan program program Pembangunan. Kendati dirinya tidak mau media dijadikan underbow apalagi buzzer Pemkab Indramayu dalam menyuguhkan informasi dan opini masyarakat.

“Jika kami salah silahkan kritik, ada dugaan persoalan hukum silahkan laporkan saja, karena kami juga tidak ingin menyandera profesionlisme jurnalistik,”tuturnya dihadapan peserta FGD.

Seperti diketahui, FGD kali ini dihadiri perwakilan OPD, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Para peserta menyambut positif gagasan roadmap ini dan menilai konsep tersebut relevan dengan kebutuhan Indramayu menuju kabupaten yang lebih modern dan berbasis digital.

Dengan adanya roadmap ini, diharapkan Indramayu mampu mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi.

Hadir sebagai pembiacara pada FGD tersebut, Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik, Dr.Masduki Duryat, Wakil Ketua Umum SMSI Pusat, Yono Hartono dan Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Indramayu, Dedy Suprayogi mewakili Bupati Indramayu.

(Red) GTN

Tekankan Pentingnya Keamanan Berbasis Masyarakat, Mendagri Tinjau Langsung Pos Keamanan Lingkungan di Makassar

MAKASSAR, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kegiatan Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025) malam. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memotivasi pentingnya peran Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan berbasis masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Siskamling bukanlah hal baru di Indonesia, dan terbukti efektif sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan di lingkungannya. 

“Ini memang perintah Pak Presiden kepada saya untuk menghidupkan kembali Siskamling. Siskamling ini sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Yang senior-senior pasti sudah mengenal, dan sebenarnya efektif, bagus, karena ini upaya pengamanan masyarakat sendiri, upaya swakarsa,” ujarnya.

Ia menekankan, Siskamling dapat berfungsi tidak hanya sebagai pos statis penerima pengaduan, tetapi juga aktif melakukan patroli. Pemanfaatan teknologi seperti grup komunikasi daring dan dukungan sistem pemantauan CCTV juga dapat memperkuat efektivitasnya. 

“Ini (Pos Kamling) basis pertama, basis terdepan untuk tugas utamanya melayani publik dan menjaga stabilitas keamanan dengan cara swakarsa oleh masyarakat untuk masyarakat, yang dipandu pemerintah daerah serta didukung kepolisian dan TNI,” jelasnya.

Menurutnya, pembagian petugas Pos Kamling dapat diatur secara bergantian antarwarga. Perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas selama berjaga di Pos Kamling. 

“Jangan pasif saja di sebagian sini [ditugaskan], sebagian laginya muter terutama di daerah-daerah yang rawan [saat] malam,” tuturnya.

Lebih lanjut, masyarakat juga dapat mengaktifkan kembali mekanisme wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yang datang di lingkungan RT/RW.

Menurutnya, langkah ini mampu mencegah niat buruk pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ia mengingatkan bahwa stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan program pembangunan. 

“Kalau stabilitas keamanan tidak bagus, bagaimana Pak Wali Kota, Pak Gubernur mau eksekusi programnya? Ya enggak bisa,” tukasnya.

Mendagri berharap, Siskamling yang telah aktif di kelurahan tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain di Kota Makassar. Ia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong Pemda di berbagai provinsi menghidupkan kembali Siskamling. 

“Saya ucapkan terima kasih banyak, di tempat ini sudah diaktifkan. Terus aktifkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi model bagi daerah lain di Kota Makassar,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri didampingi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta disambut oleh Camat Rappocini M. Aminuddin, Lurah Banta-Bantaeng Ady Mulyadi Jacub, dan jajaran TNI-Polri setempat. Kedatangan Mendagri dan rombongan juga disambut masyarakat yang tengah berjaga di Pos Kamling.

(Andi Bahtiar) GTN

Aktivasi Sistem Keamanan Lingkungan, Wamen Bima Arya Adakan "Ronda" Bareng Wali Kota Bandung Dan Jajaran Forkopimda

BANDUNG, GTN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (8/9/2025) malam. Dengan mengenakan kupluk dan setelan kasual hangat layaknya petugas jaga malam, Bima ikut “ronda” bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat setempat.(9/9/2025).

Pada kesempatan itu, Bima melihat dari dekat pelaksanaan program yang dikenal dengan “warga jaga warga, warga jaga kota”. Bersama rombongan, Bima memantau kegiatan di beberapa Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Bima menyampaikan, Presiden telah memberikan arahan tegas agar seluruh daerah mengaktifkan kembali Siskamling sebagai upaya memperkuat kebersamaan, soliditas, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi yang tidak diinginkan. 

Ia juga menyampaikan salam hormat serta apresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Wali Kota Bandung dan jajaran yang telah berikhtiar maksimal menjaga kondusivitas Kota Bandung.

“Arahan Presiden, Pak Wali, jelas dan tegas untuk mengaktivasi satu kultur, satu budaya, satu sistem yang sudah lama sebetulnya ada di kita, tetapi sering kita lupakan dan hari ini dibutuhkan, yaitu Siskamling,” katanya.

Dari hasil pengamatannya, Bima menilai Kota Bandung menjadi salah satu daerah tercepat dalam mengaktifkan Siskamling. Menurutnya, semangat Siskamling adalah semangat menjaga kota yang dicintai bersama. Untuk itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah agar segera turun langsung ke wilayah dan menggerakkan masyarakat supaya Siskamling kembali berjalan.

“Presiden menyampaikan kepada Pak Mendagri, dan Pak Mendagri menugaskan saya beserta jajaran Kemendagri untuk memastikan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota menggerakkan, mengaktivasi Siskamling. Warga jaga warga, lingkungan dijaga bersama,” ujarnya.

Bima melanjutkan, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas. Demokrasi memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, selama berada dalam koridor yang tepat dan tidak mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak dapat membedakan mana gerakan murni yang menjadi aspirasi warga, dan mana yang bukan.

“Siskamling ini bukan untuk membungkam, bukan. Bukan untuk mengunci aspirasi-aspirasi warga, bukan. Tapi Siskamling ini untuk memastikan tidak ada provokasi, tidak ada warga yang berniat lain yang berbeda, sehingga keamanan dan ketertiban itu terganggu,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bila ditemukan indikasi mencurigakan seperti orang tak dikenal atau informasi yang meresahkan, maka seluruh unsur bisa merespons bersama. Menurutnya, Siskamling yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan langkah baik dari warga untuk warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Sebetulnya ini secara permanen baik sekali. Jadi ini momentum yang baik untuk menghidupkan kembali. Dulu kan di masa-masa 80-an, 90-an Siskamling ini setiap hari. Cuma mungkin hari ini ada penekanan khusus ya, sehingga kepala daerah turun,” tandasnya.

(Andi Bahtiar) GTN

"Krisis Partai, Krisis Parlemen - Rakyat Meradang, DPR Berjoget" Oleh : Jeannie

GOWATALLO NEWS - Setiap pemilu digelar, rakyat selalu diberi janji bahwa wajah baru di parlemen akan membawa harapan baru. Namun kenyataan yang berulang justru kekecewaan. Dari DPR hingga DPRD, publik disuguhi daftar panjang anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, yang tak mampu berdiri tegak untuk membela kepentingan rakyat, atau yang sekedar hadir hanya sebagai perpanjangan tangan elite partai. 

Semua ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan persoalan sistemik. Dimana sebenarnya akar dari masalahnya ada pada Undang-Undang Partai Politik, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi, tetapi yang ada justru menyuburkan oligarki.

Inilah UU No. 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa rekrutmen calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis. Namun makna demokratis di sini tidak pernah benar-benar dijalankan. Karena sama sekali tidak ada standar kompetensi, integritas, atau mekanisme uji publik. Maka akibatnya, isi dari daftar calon legislatif jelas lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite dan kemampuan finansial.

Bukan karena visi, kapasitas, atau rekam jejak pengabdian. Dari pintu inilah kualitas mutu dari parlemen akhirnya runtuh serendah-rendahnya.
Ada pula kelemahan lain yang terletak pada proses kaderisasi. Memang ada kewajiban sistem kaderisasi dalam UU, tetapi lagi-lagi tanpa standar dan tanpa pengawasan, maka ini hanya menjadi syarat formalitas. 

Lihat begitu banyak partai tidak memiliki sekolah politik berkualitas yang berjenjang dan berkelanjutan. Padahal di negara maju, namanya lembaga pendidikan politik partai justru harus menjadi kawah candradimuka yang menyiapkan calon pemimpin bangsa. 

Namun di Indonesia, adanya malah gerombolan politisi instan yang muncul mendadak menjelang pemilu yang jauh malah lebih mudah naik, sementara kader internal yang telah ditempa bertahun-tahun sering terpinggirkan.

Demikian juga persoalan keuangan partai semakin dalam memperparah situasi. UU membuka ruang sumbangan individu hingga satu miliar rupiah per tahun, dan dari korporasi hingga tujuh setengah miliar. Dengan angka sebesar ini membuat partai menjadi sangat rentan dikuasai oleh pemodal besar. 

Walau memang ada kewajiban audit, membuat laporan keuangan partai jarang yang benar-benar terbuka bagi publik. Transparansi sekarang berhenti di meja birokrasi, bukan di ruang publik yang berhak tahu siapa sesungguhnya penyandang dana partai. Dari sinilah aroma kuat oligarki makin menyesakkan demokrasi kita.

Lebih lanjut lagi demokrasi pada internal partai juga lebih banyak berhenti pada retorika belaka. Dan ketika sengketa internal diserahkan ke mahkamah partai, tetapi malah lembaga ini hampir selalu dikendalikan elite. Hal yang sama mengenai regenerasi kepemimpinan pun tersumbat, karena keputusan strategis terpusat di lingkaran sempit.

Maka tidak jarang partai tampak lebih mirip seperti perusahaan keluarga ketimbang organisasi demokratis. Sanksi yang diatur dalam UU pun tidak punya daya gigit, sebatas pada teguran administratif, penghentian bantuan dana, tanpa instrumen tegas yang bisa memaksa partai untuk berubah.

Semua kelemahan itu kini meledak di ruang publik. Gelombang aksi massa yang merebak di berbagai kota adalah puncak segala kemarahan rakyat terhadap parlemen yang dianggap makin jauh dari aspirasi.

Ironinya, saat rakyat harus menerima kenyataan bahwa tarif pajak dinaikkan berkali lipat, sebaliknya para anggota parlemen justru mendapat kenaikan tunjangan. Pada saat rakyat sedang menjerit karena harga-harga melambung, mereka malah makin berpesta, berjoget ria di gedung parlemen, seakan tidak peduli pada luka sosial yang sedang mendidih. Potret ini dengan sangat telanjang telah menunjukkan betapa dalam jurang yang memisahkan wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili.

Kasus demi kasus malah makin  mempertebal rasa muak itu. Anggota DPR yang tersandung gratifikasi proyek, anggota DPRD yang ditangkap karena suap APBD, hingga DPR pusat yang terburu-buru membahas RUU kontroversial tanpa mendengar suara rakyat. 

Ketahuilah semua ini menjadi bahan bakar kemarahan publik yang akhirnya meluap ke jalanan. Rakyat makin tidak lagi percaya bahwa parlemen, memang bekerja untuk mereka.

Pandangan kontras dengan negara lain sangat mencolok. Di Jerman, calon legislatif harus dipilih melalui mekanisme internal terbuka yang diawasi publik. Di Inggris, Electoral Commission mewajibkan seluruh donasi partai diumumkan secara detail dan melarang dana asing maupun anonim. 

Di Amerika Serikat, mekanisme primary election memungkinkan kepada publik untuk ikut menentukan calon, sehingga tidak bisa lagi ditentukan segelintir elite. Bandingkan dengan Indonesia, di mana rakyat hanya bisa memilih dari daftar nama dan foto yang sudah disodorkan pusat.

Revisi UU Partai Politik karena itu bukan lagi kebutuhan teknis, tetapi tuntutan demokrasi. Sehingga rekrutmen caleg harus transparan dengan uji publik dan tolok ukur integritas. Kaderisasi harus diwujudkan melalui sekolah politik resmi yang harus diawasi independen. Dana partai wajib transparan penuh dengan publikasi real-time, sementara sumbangan dari individu maupun korporasi perlu dibatasi ketat.

Demokrasi internal harus nyata, dengan pemilihan caleg melalui suara anggota partai di daerah, bukan hanya keputusan pusat. Dan yang paling penting, sanksi bagi partai yang melanggar harus tegas: mulai dari penghentian bantuan negara hingga diskualifikasi dari pemilu.

Inilah saatnya rakyat tidak hanya bisa marah, tetapi juga bertindak. Perubahan UU Partai Politik adalah keharusan, bukan pilihan. Masyarakat harus mendesak, mengawasi, dan memastikan DPR tidak lagi bermain-main dengan aturan yang menentukan masa depan demokrasi kita.

Jangan biarkan lagi undang-undang ini ditulis untuk kepentingan elite. Ia harus ditulis ulang untuk rakyat. Jika rakyat diam, partai akan terus menjadi milik segelintir orang. Tetapi jika rakyat bersuara lantang, mengawasi setiap proses, dan menuntut transparansi, maka jalan perubahan bisa terbuka.

Sejarah demokrasi di banyak negara menunjukkan bahwa perbaikan besar hanya lahir ketika rakyat memaksa. Indonesia pun tidak berbeda.

Gelombang aksi massa hari ini adalah tanda bahwa rakyat sudah tidak bisa lagi ditipu dengan retorika kosong. Maka jangan biarkan energi itu padam. 

Saatnya untuk mengubah kemarahan menjadi gerakan yang mengawal perubahan UU Partai Politik hingga tuntas. Hanya dengan cara itu, kita bisa berharap lahir parlemen yang benar-benar menjadi suara rakyat, bukan sekadar boneka oligarki.

Kamis, 4 September 2025

(JEANNIE LATUMAHINA)

  Ketum RPA INDONESIA