Usut Tuntas!, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Dan Mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani Terseret Kasus TPPO Kamboja

JAKARTA, GOWA TALLO NEWS -- Kisah kelam perdagangan manusia Indonesia ke Kamboja di balik skandal judi online di Kamboja diduga kuat melibatkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, dari Partai Gerindra dan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Ribuan TKA Indonesia terperangkap di Kamboja terkait praktek illegal judi online. Mereka disiksa, bahkan banyak yang meninggal dunia dan hilang diambil organ tubuhnya.(26/11/2025).

Terkait kasus tersebut, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (Ketum PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Pemeritah Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut skandal kemanusiaan yang mengerikan ini. 

“Pemerintah Prabowo diminta untuk segera mengusut skandal yang banyak merugikan TKA Indonesia lewat praktek perdagangan manusia,” tegas Dr. Rahman Sabon Nama dalam pernyataan pers-nya hari ini, Selasa, 8 April 2025.

Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini, Pemerintah Indonesia memulangkan sedikitnya 400 WNI yang berhasil menyelamatkan diri dari ‘kamp perjudian online” Kamboja ke tanah air. Lebih dari 20 orang diantaranya adalah warga Sulawesi Utara yang mengaku menjadi korban penipuan bermodus dipekerjakan di luar negeri oleh mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, para korban mengaku tergiur mengikuti program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atas rekomendasi Benny Rhamdani yang dikenal juga sebagai mantan senator DPD RI dari Sulwesi Utara. 

“Kami direkrut oleh team bentukan Pak Benny Rhamdani yang menjanjikan akan dipekerjakan di pabrik, perkebunan, dan beberapa industri otomotif di luar negeri. Untuk itu kami harus membayar biaya pemberangkatan antara 25 hingga 35 juta rupiah,” terang salah satu korban yang namanya disamarkan sebagai Budi.

Skandal Judi Kamboja Meledak, Nama Dasco Ikut Terseret

Sementara itu Sufmi Dasco Ahmad, kader maha penting Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, ikut menjadi sorotan publik setelah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 6 April 2025 (berita serupa di situs lainnya telah di-404-kan alias take-downed – red). Laporan Tempo tersebut menyebutkan adanya dugaan keterlibatan politisi senior Gerindra ini dalam bisnis kasino di Kamboja, khususnya melalui perusahaan Golden Oasis Entertainment Ltd.

Laporan ini juga mengungkap bahwa Dasco pernah memiliki hubungan bisnis dengan operator kasino yang berbasis di wilayah Sihanoukville dan Poipet, dua kota di Kamboja yang dikenal sebagai pusat industri kasino dan perjudian online.

Perjudian online yang sering juga disebut-sebut sebagai Bisnis 303 melibatkan sejumlah kalangan elit negara, baik dari kalangan birokrat di Kementerian dan Lembaga maupun para politisi dan kalangan papan atas lainnya. Bahkan, dari sejumlah informasi yang beredar, bisnis ini dikendalikan oleh sekumpulan oknum petinggi baju coklat di Mabes Polri, pejabat Kemenkomdigi, dan Kemendagri.

Harapan Publik ke Presiden Prabowo Subianto

Korban judi online di dalam negeri juga tidak kalah banyak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, baru-baru ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan persoalan judi online.

“Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulis Susi Pujiastuti yang diunggah di akun X-nya, yang langsung viral dan mendapat dukungan dari ribuan netizen, Senin, 7 April 2025.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, ikut merespon fenomena judi online yang telah merenggut ribuan korban warga rakyat Indonesia. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu terutama menyoroti keterlibatan para petinggi negeri yang selama ini terlihat sebagai orang baik dan suci, namun ternyata mereka terindikasi berperangai buruk, bahkan menjadi pelaku tindak kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana.

“Jika keterlibatan oknum Wakil Ketua DPR RI dalam kasus judi online itu benar adanya, saya sungguh menyayangkannya dan meminta yang bersangkutan segera mengundurkan diri saja. Demikian juga Benny Rhamdani harus diproses hukum, dan pejabat negara lainnya yang terindikasi terlibat, segeralah mengundurkan diri dari jabatan anda, segera bertobat, sebelum negeri ini hancur akibat perangai buruk dan mental kriminal kalian,” kata Wilson Lalengke sembari menambahkan agar Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra segera memecat kadernya yang merugikan bangsa dan negara Indonesia.Rabu (26/11/2025).

“Jangan hanya omon-omon, buktikan dalam tindakan nyata. Seperti kata pepatah, kerbau dipegang talinya, manusia dipegang kata-katanya. Saat kata tidak sejalan dengan perbuatan, itu namanya pendusta,” pungkas tokoh pers nasional itu.

Penulis : J Tri

Editor   : Joggie Lambretta

Langkah Visioner Perkuat Ekosistem, SMSI: KH. Ma’ruf Amin Perkuat Arah Moral Dan Spiritual Organisasi Media Siber Indonesia!

JAKARTA, GOWA TALLO NEWS — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali menunjukkan langkah visionernya dalam memperkuat ekosistem media siber nasional. Melalui dukungan moral dari KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, SMSI menegaskan komitmennya untuk membangun media digital yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pertemuan silaturahmi Pengurus Pusat SMSI dengan KH. Ma’ruf Amin di kediaman beliau, Jakarta, Selasa (4/11/2025), sang ulama dan negarawan itu secara resmi menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasehat SMSI. Kehadirannya menambah kekuatan moral dan spiritual bagi organisasi yang menaungi ribuan media online di seluruh Indonesia tersebut.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga moral dan pembentuk karakter bangsa. SMSI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebenaran dan akhlak publik di tengah derasnya arus digital,” ujar KH. Ma’ruf Amin dengan nada tegas dan bersahaja.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyebut langkah KH. Ma’ruf Amin sebagai bukti nyata bahwa SMSI berada di jalur yang benar menuju masa depan pers digital yang bermartabat. “Beliau memberikan arah visioner bagi kami — bagaimana media siber tidak hanya fokus pada kecepatan berita, tetapi juga kedalaman moral dan tanggung jawab sosial,” kata Firdaus.

Sementara itu, Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menilai KH. Ma’ruf Amin sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan antara idealisme media dan nilai kebangsaan. “Beliau bukan hanya memberi nasihat, tetapi visi. Kehadirannya menjadi inspirasi agar SMSI terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital. Ia menyebut bahwa SMSI kini memasuki fase baru, di mana teknologi dan etika berjalan beriringan. “Dengan arahan moral KH. Ma’ruf Amin, SMSI siap menjadi poros kekuatan media digital yang berdaya saing dan berkarakter,” ucapnya.

Silaturahmi yang dihadiri juga oleh H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., GS Ashok Kumar, RPS Aji Waskita, Dyah Kristiningsih, Yoga Rifai Hamzah, Hermanto, dan dr. Nishal Dillon, turut membahas rencana strategis SMSI dalam menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten.

Pertemuan yang ditutup dengan doa bersama ini menjadi simbol kebersamaan antara insan pers dan tokoh bangsa dalam membangun ekosistem media digital Indonesia yang visioner, inklusif, dan berkeadaban.

(RED) GTN

Sambut HPN 2026, Dialog Nasional 'Media Sosial Baru VS UU ITE' Digelar Serikat Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat

JAKARTA, GTN — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Media Sosial Baru vs UU ITE” di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan menghadirkan para pakar hukum, praktisi media, dan pelaku konten digital untuk membahas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum di era media digital. 

“Teman-teman media baru jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama agar bisa terus berkarya secara bertanggung jawab,” ujarnya. 

Menurutnya, literasi hukum dan etika digital menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.

Dialog menghadirkan narasumber lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Dewan Pembina SMSI) yang diwakili oleh Anang Supriatna, Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers dan CEO Tribun Network), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.Si. (Guru Besar Universitas Airlangga dan pakar komunikasi politik), serta Rudi S. Kamri (konten kreator dan CEO Kanal Anak Bangsa TV). 

Diskusi dipandu oleh Mohammad Nasir, Dewan Pakar SMSI sekaligus mantan wartawan senior Harian Kompas.

Mewakili Jamintel Kejaksaan RI, Anang Supriatna menjelaskan bahwa revisi UU ITE tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menata ruang digital agar lebih sehat dan beretika. 

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyebaran konten negatif, tetapi juga maraknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. 

“Berita hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Karena itu, literasi digital menjadi senjata utama bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya. 

Anang menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan konteks, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, Dahlan Dahi mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah ledakan media baru. 

Menurutnya, siapa pun yang memproduksi berita, baik lewat portal maupun YouTube, wajib memegang prinsip verifikasi dan akurasi. 

“Jangan lupakan kode etik. Semua produk informasi publik harus berlandaskan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar viral,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang direvisi menekankan unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. 

Ia memaparkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan 27A merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. 

“Unsur ‘dengan sengaja’ kini menjadi dasar utama. Seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik,” terangnya. 

Henri menambahkan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Adapun Rudi S. Kamri menilai UU ITE tidak perlu ditakuti oleh pelaku media maupun kreator konten selama memahami batas hukum dan memiliki niat baik dalam berkarya. 

“Kalau kita tidak menyebarkan fitnah dan menghormati fakta, UU ITE bukan ancaman. Justru ini menjadi pedoman agar ruang digital kita lebih sehat,” ucapnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini diikuti oleh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Para peserta aktif berdialog mengenai praktik jurnalisme digital, tanggung jawab hukum, hingga strategi menjaga kebebasan berekspresi di tengah berkembangnya platform media baru. 

Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan pelaku media digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik.

(*) GTN

Ketua Umum LSM LPKN : "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!"

GOWA TALLO NEWS - "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!", Dari Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), Irwan Awaluddin SH, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak.

Semoga usia yang terus bertambah membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi Bapak dalam memimpin negara ini.

Diketahui Prabowo Subianto Djojohadikusumo ​​(lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politikus, pengusaha, dan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai presiden Indonesia kedelapan dan saat ini sejak 2024.

Kami mengenang perjalanan karier Bapak yang cemerlang, dari menjadi seorang prajurit hingga mencapai puncak karier sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai Presiden NKRI.

Berikut adalah beberapa pencapaian dan posisi jabatan Bapak:

- Karier Militer:

- Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1974
- Bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad)

- Karier Politik:

- Mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Umum
- Menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Joko Widodo (2019-2024)
- Menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan (2024-sekarang).

- Pencapaian:

- Menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Republik Indonesia Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipurna
- Menjadi Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF) dan Presiden Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI).

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak kepada bangsa dan negara. Semoga visi dan misi Bapak untuk Indonesia menjadi kenyataan.

Selamat ulang tahun, Pak Prabowo! "Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya."

17 Oktober 2025

(Irwan Awaluddin SH) GTN

Ketua Umum LSM LPKN

Tekankan Sportivitas Dan Kebersamaan, Sesmenpora Lepas Kontingen Kemenpora ke Pornas Korpri XVII 2025 di Kota Palembang

JAKARTA, GTN - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora RI), Gunawan Suswantoro, secara resmi melepas 193 kontingen Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII Tahun 2025. Acara pelepasan dilaksanakan di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pornas Korpri XVII Tahun 2025 akan berlangsung pada 5–11 Oktober di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ajang tahunan ini diikuti oleh kontingen Korpri dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Sebanyak 13 cabang olahraga (cabor) akan dipertandingkan pada tahun ini, meliputi balap sepeda, bola basket, bola voli, bulutangkis, catur, futsal, gateball, lari 5K, pencak silat, renang, senam Korpri, tenis, dan tenis meja.

Dalam sambutannya, Sesmenpora Gunawan mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur dan menjadikan ajang Pornas Korpri sebagai wadah memperkuat persaudaraan antar kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan lebih penting dibanding sekadar perebutan medali.

“Saya percaya saudara-saudara akan bersemangat mengikuti pertandingan ini. Saya minta agar para atlet menjaga sportivitas, menjunjung kerja sama, dan mengingat bahwa ini adalah pertandingan antar-kementerian. Medali memang penting, tetapi silaturahmi dan persaudaraan jauh lebih utama,” tegas Sesmenpora Gunawan.

Ia juga menekankan bahwa interaksi positif antar-aparatur negara di ajang olahraga seperti ini akan mempermudah koordinasi kedinasan ke depan.

“Kalau kita saling kenal, maka koordinasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan akan lebih mudah. Itu sangat penting. Dan jangan lupa, kita adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang harus memberi contoh mental juara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sesmenpora  berpesan agar  kontingen Kemenpora tampil maksimal, menjaga kesehatan, dan berjuang membawa nama baik kementerian.

Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil pertandingan, tetapi juga dari mentalitas dan semangat yang ditunjukkan.

“Walaupun tidak selalu menang di lapangan, yang penting kita menang secara mental. Itu yang akan membentuk karakter juara. Saya berharap kontingen Kemenpora mampu membuktikan hal itu,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Sesmenpora secara resmi melepas kontingen Kemenpora menuju Palembang dengan doa dan harapan agar mereka dapat tampil optimal, menjunjung sportivitas, serta membawa prestasi membanggakan.

“Selamat jalan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tunjukkan bahwa kita bisa menjadi juara. Semoga Kemenpora dapat mengharumkan nama baik dalam Pornas Korpri XVII di Palembang,” pungkasnya.

(Repi/Andi) GTN

Kemenperin Tegaskan Komitmen Indonesia Perkokoh Daya Saing Produk Nasional Dalam Rantai Nilai Halal Global

JAKARTA, GTN - Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini turut didorong oleh perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

“Prinsip halal hadir tidak hanya pada produk konsumsi, tetapi juga dalam rantai pasok, layanan, dan pola hidup sehari-hari. Ekosistem inilah yang memberikan nilai tambah bagi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar global,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A Cahyanto saat Press Conference Partisipasi Kemenperin pada Halal Indonesia International Industry Expo 2025 (Halal Indo 2025) di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia. Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki 6 (enam) program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, Kemenperin ingin menegaskan komitmen untuk memperkuat hilirisasi industri halal, memperluas ekspor, dan memperkokoh peran Indonesia dalam rantai nilai halal global. 

"Hal ini dilakukan salah satunya melalui bentuk promosi dan keikutsertaan Kemenperin berkolaborasi dengan PT Dyandra Promosindo dalam agenda Halal Indo 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-28 September 2025 di Hall 6 dan 7 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten," tegasnya.

Tahun ini," lanjutnya," Kemenperin hadir di Halal Indo dengan mengusung tema Experience the Diversity of Indonesia’s Halal Industry: Shaping the Future of Global Halal Industry. Paviliun Kemenperin menempati area seluas 1.224 m² dan turut menghadirkan 128 pelaku industri dan asosiasi dari berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, aneka, hingga Kawasan Industri Halal, serta infrastruktur ekosistem industri halal di lingkungan Kemenperin. Para pelaku industri yang tergabung dalam paviliun Kemenperin ini telah melalui proses kurasi oleh pembina sektor terkait."

"Selain itu," kata Eko " Terbuka pula kesempatan untuk dapat belajar mengenal industri halal lebih dalam melalui berbagai aktivitas menarik dan interaktif, diantaranya workshop melukis tableware halal, mencanting batik halal, meracik parfum non-alkohol, make up class menggunakan kosmetik halal, menghias bento cake, hingga meracik jamu dan teh rempah."

Penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) juga akan hadir pada Halal Indo tahun ini. IHYA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Kemenperin selama 5 tahun terakhir kepada stakeholders yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

"Penganugerahan IHYA kali ini diberikan untuk Perusahaan Industri besar dan kecil menengah sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil/aparel, dan keramik (tableware)," terangnya. 

"Selain itu," sambungnya,"Penghargaan juga diberikan untuk perusahaan kawasan industri, lembaga pemerintah, serta Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan dukungan kepada program industri halal. Selain itu, akan ada penghargaan khusus kepada individu yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal."

Selain menghadirkan produk-produk halal unggulan, Kemenperin juga akan menghadirkan Industrial Festival 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menampilkan inovasi, kreativitas, dan capaian industri nasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan Industrial Festival kedua, yang mempertegas konsistensi Kementerian Perindustrian dalam menghadirkan ruang interaksi antara dunia industri dan masyarakat luas khususnya generasi muda.

“Kehadiran Industrial Festival melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta memperkenalkan transformasi industri Indonesia ke tingkat global,” tegas Eko.

"Adapun rangkaian kegiatan yang akan diisi pada Industrial Festival 2025 antara lain Business Matching, Layanan Publik, Klinik Halal, Klinik Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Klinik HAKI, Klinik SIINas, Klinik Kemasan, Klinik SNI, Forum Konsultasi Publik, Inspiring Lecturer oleh Menteri Perindustrian, Kuliah Umum bersama Wakil Menteri Perindustrian, Factory Visit, dan Talkshow menarik tentang gaya hidup halal serta membangun ekosistem halal nasional berorientasi pasar global," beber Sekretaris Jenderal Kemenperin.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Industrial Festival berkolaborasi dalam Halal Indo dengan total lebih dari 500 perusahaan yang berpartisipasi. Selain itu, pada puncak kegiatan Industrial Festival 2024 juga berhasil menarik antusias sekitar 1.100 mahasiswa dan berbagai komunitas untuk menghadiri Kuliah Umum oleh Menteri Perindustrian.

"Halal Indo merupakan pameran halal berskala internasional terbesar di Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun 2025, Halal Indo berkolaborasi dengan Glam Local dan Jagat Aroma akan lebih banyak mengundang keikutsertaan internasional, baik sebagai exhibitor maupun calon buyer, serta membuka kesempatan lebih besar kepada para pemilik brand untuk mengenalkan produk halalnya," tutur Eko.

Halal Indo 2025 akan menghadirkan serangkaian program, meliputi Halal Connect, Business Matching, Fashion Show by #MARKAMARIE, IHYA 2025, penampilan spesial dari penyanyi ternama tanah air, dan berbagai rangkaian acara Industrial Festival 2025.

“Partisipasi Kementerian Perindustrian dalam Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk memperlihatkan kekuatan industri halal nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi global. Kami berharap publik dapat semakin memahami potensi besar industri halal Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung mengatakan, Halal Indo 2025 hadir dengan fokus untuk membantu mendorong pertumbuhan industri halal tanah air. 

"Acara tahunan ini, menjadi sarana yang tepat untuk membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir," ucapnya.

Halal Indo 2025 terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Pada penyelenggaraannya di tahun ini, Halal Indo telah menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon buyer, yakni dari Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

“Halal Indo 2025 bukan hanya tentang memamerkan produk, tetapi juga tentang merajut visi bersama. Kami percaya bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, kita harus membangun ekosistem yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Acara ini adalah bukti nyata kolaborasi yang solid antar pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.

(Alamsyah) GTN

Beberkan Dinamika Kepemimpinan Birokratis Dan Teknokratik, Mendagri Beri Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik. Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.(18/9/2025).

Dalam konteks itu, Mendagri menilai keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ia merinci, umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

"Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” ujar Mendagri saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

Mendagri menjelaskan bahwa, menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh. 

Ia menekankan bahwa, kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi. 

"Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif," tuturnya.

Ia menerangkan juga bahwa, saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. 

"Hal ini, " kata Mendagri, " Telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya "The Third Wave" yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi."

“Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. 

"Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien," debutnya.

Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemerintah daerah (Pemda) terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

“Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

(Andi Baso) GTN

Sambut HUT Ke-15 BNPP, Mendagri Selaku Kepala BNPP Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi

JAKARTA, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membagikan 2.000 paket sembako kepada warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan bakti sosial tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP.

"Saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian ke acara ini, bakti sosial dalam rangka ulang tahun, ada badan yang mengelola perbatasan Indonesia, itu namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan," ujarnya saat memberikan sambutan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Mendagri mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud kebersamaan sekaligus bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. 

Harapannya, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga yang menerima. 

"Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kekompakan bagi kita," imbuhnya.

Selain itu, bakti sosial ini juga dimaksudkan untuk memperkuat gerakan pasar murah yang telah dijalankan pemerintah. 

Mendagri mengungkapkan bahwa, dirinya telah mengunjungi sejumlah daerah seperti Kendari dan Serang untuk melaksanakan gerakan pasar murah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Dalam berbagai kegiatan itu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga terjangkau dan disambut antusias oleh masyarakat.

"Harganya harusnya 60 ribu, dijual 55 ribu. Maksimal tiap orang hanya dua kantong. Jadi, untungnya cuma Rp10.000. Tapi, saya melihat antreannya panjang sekali. Ratusan orang, Ibu-Ibu," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan tentang program renovasi rumah di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pemerintah, kata dia, menjadikan Tanah Tinggi sebagai salah satu lokasi gerakan renovasi dan bedah rumah, mengingat kondisi wilayah yang padat dengan permukiman kurang layak.

"Saya bilang kalau mau renovasi rumah, enggak [usah] jauh-jauh, itu di Tanah Tinggi, Johar Baru, banyak masyarakat yang sulit. Rumahnya 1x2 meter, 3x3 meter, enggak ada listrik, debu, enggak ada sinar matahari," jelasnya.

Tak lupa, Mendagri juga mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ia berharap partisipasi masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif.

"Tolong bantu jaga situasi tetap baik ya, termasuk tadi Siskamling diaktifkan boleh, supaya daerahnya aman," tandasnya.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

(Andi Bahtiar) GTN

Tekankan Pentingnya Keamanan Berbasis Masyarakat, Mendagri Tinjau Langsung Pos Keamanan Lingkungan di Makassar

MAKASSAR, GTN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kegiatan Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025) malam. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memotivasi pentingnya peran Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan berbasis masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Siskamling bukanlah hal baru di Indonesia, dan terbukti efektif sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan di lingkungannya. 

“Ini memang perintah Pak Presiden kepada saya untuk menghidupkan kembali Siskamling. Siskamling ini sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Yang senior-senior pasti sudah mengenal, dan sebenarnya efektif, bagus, karena ini upaya pengamanan masyarakat sendiri, upaya swakarsa,” ujarnya.

Ia menekankan, Siskamling dapat berfungsi tidak hanya sebagai pos statis penerima pengaduan, tetapi juga aktif melakukan patroli. Pemanfaatan teknologi seperti grup komunikasi daring dan dukungan sistem pemantauan CCTV juga dapat memperkuat efektivitasnya. 

“Ini (Pos Kamling) basis pertama, basis terdepan untuk tugas utamanya melayani publik dan menjaga stabilitas keamanan dengan cara swakarsa oleh masyarakat untuk masyarakat, yang dipandu pemerintah daerah serta didukung kepolisian dan TNI,” jelasnya.

Menurutnya, pembagian petugas Pos Kamling dapat diatur secara bergantian antarwarga. Perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas selama berjaga di Pos Kamling. 

“Jangan pasif saja di sebagian sini [ditugaskan], sebagian laginya muter terutama di daerah-daerah yang rawan [saat] malam,” tuturnya.

Lebih lanjut, masyarakat juga dapat mengaktifkan kembali mekanisme wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yang datang di lingkungan RT/RW.

Menurutnya, langkah ini mampu mencegah niat buruk pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ia mengingatkan bahwa stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan program pembangunan. 

“Kalau stabilitas keamanan tidak bagus, bagaimana Pak Wali Kota, Pak Gubernur mau eksekusi programnya? Ya enggak bisa,” tukasnya.

Mendagri berharap, Siskamling yang telah aktif di kelurahan tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain di Kota Makassar. Ia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong Pemda di berbagai provinsi menghidupkan kembali Siskamling. 

“Saya ucapkan terima kasih banyak, di tempat ini sudah diaktifkan. Terus aktifkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi model bagi daerah lain di Kota Makassar,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri didampingi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta disambut oleh Camat Rappocini M. Aminuddin, Lurah Banta-Bantaeng Ady Mulyadi Jacub, dan jajaran TNI-Polri setempat. Kedatangan Mendagri dan rombongan juga disambut masyarakat yang tengah berjaga di Pos Kamling.

(Andi Bahtiar) GTN

"Krisis Partai, Krisis Parlemen - Rakyat Meradang, DPR Berjoget" Oleh : Jeannie

GOWATALLO NEWS - Setiap pemilu digelar, rakyat selalu diberi janji bahwa wajah baru di parlemen akan membawa harapan baru. Namun kenyataan yang berulang justru kekecewaan. Dari DPR hingga DPRD, publik disuguhi daftar panjang anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, yang tak mampu berdiri tegak untuk membela kepentingan rakyat, atau yang sekedar hadir hanya sebagai perpanjangan tangan elite partai. 

Semua ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan persoalan sistemik. Dimana sebenarnya akar dari masalahnya ada pada Undang-Undang Partai Politik, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi, tetapi yang ada justru menyuburkan oligarki.

Inilah UU No. 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa rekrutmen calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis. Namun makna demokratis di sini tidak pernah benar-benar dijalankan. Karena sama sekali tidak ada standar kompetensi, integritas, atau mekanisme uji publik. Maka akibatnya, isi dari daftar calon legislatif jelas lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite dan kemampuan finansial.

Bukan karena visi, kapasitas, atau rekam jejak pengabdian. Dari pintu inilah kualitas mutu dari parlemen akhirnya runtuh serendah-rendahnya.
Ada pula kelemahan lain yang terletak pada proses kaderisasi. Memang ada kewajiban sistem kaderisasi dalam UU, tetapi lagi-lagi tanpa standar dan tanpa pengawasan, maka ini hanya menjadi syarat formalitas. 

Lihat begitu banyak partai tidak memiliki sekolah politik berkualitas yang berjenjang dan berkelanjutan. Padahal di negara maju, namanya lembaga pendidikan politik partai justru harus menjadi kawah candradimuka yang menyiapkan calon pemimpin bangsa. 

Namun di Indonesia, adanya malah gerombolan politisi instan yang muncul mendadak menjelang pemilu yang jauh malah lebih mudah naik, sementara kader internal yang telah ditempa bertahun-tahun sering terpinggirkan.

Demikian juga persoalan keuangan partai semakin dalam memperparah situasi. UU membuka ruang sumbangan individu hingga satu miliar rupiah per tahun, dan dari korporasi hingga tujuh setengah miliar. Dengan angka sebesar ini membuat partai menjadi sangat rentan dikuasai oleh pemodal besar. 

Walau memang ada kewajiban audit, membuat laporan keuangan partai jarang yang benar-benar terbuka bagi publik. Transparansi sekarang berhenti di meja birokrasi, bukan di ruang publik yang berhak tahu siapa sesungguhnya penyandang dana partai. Dari sinilah aroma kuat oligarki makin menyesakkan demokrasi kita.

Lebih lanjut lagi demokrasi pada internal partai juga lebih banyak berhenti pada retorika belaka. Dan ketika sengketa internal diserahkan ke mahkamah partai, tetapi malah lembaga ini hampir selalu dikendalikan elite. Hal yang sama mengenai regenerasi kepemimpinan pun tersumbat, karena keputusan strategis terpusat di lingkaran sempit.

Maka tidak jarang partai tampak lebih mirip seperti perusahaan keluarga ketimbang organisasi demokratis. Sanksi yang diatur dalam UU pun tidak punya daya gigit, sebatas pada teguran administratif, penghentian bantuan dana, tanpa instrumen tegas yang bisa memaksa partai untuk berubah.

Semua kelemahan itu kini meledak di ruang publik. Gelombang aksi massa yang merebak di berbagai kota adalah puncak segala kemarahan rakyat terhadap parlemen yang dianggap makin jauh dari aspirasi.

Ironinya, saat rakyat harus menerima kenyataan bahwa tarif pajak dinaikkan berkali lipat, sebaliknya para anggota parlemen justru mendapat kenaikan tunjangan. Pada saat rakyat sedang menjerit karena harga-harga melambung, mereka malah makin berpesta, berjoget ria di gedung parlemen, seakan tidak peduli pada luka sosial yang sedang mendidih. Potret ini dengan sangat telanjang telah menunjukkan betapa dalam jurang yang memisahkan wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili.

Kasus demi kasus malah makin  mempertebal rasa muak itu. Anggota DPR yang tersandung gratifikasi proyek, anggota DPRD yang ditangkap karena suap APBD, hingga DPR pusat yang terburu-buru membahas RUU kontroversial tanpa mendengar suara rakyat. 

Ketahuilah semua ini menjadi bahan bakar kemarahan publik yang akhirnya meluap ke jalanan. Rakyat makin tidak lagi percaya bahwa parlemen, memang bekerja untuk mereka.

Pandangan kontras dengan negara lain sangat mencolok. Di Jerman, calon legislatif harus dipilih melalui mekanisme internal terbuka yang diawasi publik. Di Inggris, Electoral Commission mewajibkan seluruh donasi partai diumumkan secara detail dan melarang dana asing maupun anonim. 

Di Amerika Serikat, mekanisme primary election memungkinkan kepada publik untuk ikut menentukan calon, sehingga tidak bisa lagi ditentukan segelintir elite. Bandingkan dengan Indonesia, di mana rakyat hanya bisa memilih dari daftar nama dan foto yang sudah disodorkan pusat.

Revisi UU Partai Politik karena itu bukan lagi kebutuhan teknis, tetapi tuntutan demokrasi. Sehingga rekrutmen caleg harus transparan dengan uji publik dan tolok ukur integritas. Kaderisasi harus diwujudkan melalui sekolah politik resmi yang harus diawasi independen. Dana partai wajib transparan penuh dengan publikasi real-time, sementara sumbangan dari individu maupun korporasi perlu dibatasi ketat.

Demokrasi internal harus nyata, dengan pemilihan caleg melalui suara anggota partai di daerah, bukan hanya keputusan pusat. Dan yang paling penting, sanksi bagi partai yang melanggar harus tegas: mulai dari penghentian bantuan negara hingga diskualifikasi dari pemilu.

Inilah saatnya rakyat tidak hanya bisa marah, tetapi juga bertindak. Perubahan UU Partai Politik adalah keharusan, bukan pilihan. Masyarakat harus mendesak, mengawasi, dan memastikan DPR tidak lagi bermain-main dengan aturan yang menentukan masa depan demokrasi kita.

Jangan biarkan lagi undang-undang ini ditulis untuk kepentingan elite. Ia harus ditulis ulang untuk rakyat. Jika rakyat diam, partai akan terus menjadi milik segelintir orang. Tetapi jika rakyat bersuara lantang, mengawasi setiap proses, dan menuntut transparansi, maka jalan perubahan bisa terbuka.

Sejarah demokrasi di banyak negara menunjukkan bahwa perbaikan besar hanya lahir ketika rakyat memaksa. Indonesia pun tidak berbeda.

Gelombang aksi massa hari ini adalah tanda bahwa rakyat sudah tidak bisa lagi ditipu dengan retorika kosong. Maka jangan biarkan energi itu padam. 

Saatnya untuk mengubah kemarahan menjadi gerakan yang mengawal perubahan UU Partai Politik hingga tuntas. Hanya dengan cara itu, kita bisa berharap lahir parlemen yang benar-benar menjadi suara rakyat, bukan sekadar boneka oligarki.

Kamis, 4 September 2025

(JEANNIE LATUMAHINA)

  Ketum RPA INDONESIA

Gelar Forum Koordinasi Keamanan Siber, Kemenko Polkam Pilih Bali Jadi Lokasi Strategis Tingkatkan SDM Keamanan Siber

BALI, GTN- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber. Forum yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8), ini bertujuan memperkuat pertahanan digital nasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.(28/8/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) Kemenko Polkam ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan instansi strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan bahwa literasi keamanan siber harus menjadi budaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Data dan informasi kini adalah aset strategis. Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar, tetapi juga risiko seperti serangan siber dan kebocoran data. Karena itu, penguatan kapasitas SDM di bidang ini mutlak diperlukan,” ujar Eko.

Eko menambahkan, Bali dipilih sebagai tuan rumah karena posisinya yang strategis sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata, sekaligus memiliki ekosistem keamanan siber yang berkembang dengan adanya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat daerah.

Ancaman Siber Menyasar Sektor Kritis

Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), memaparkan bahwa lanskap ancaman siber di Indonesia berkembang sangat cepat.

“Ancaman seperti malware, ransomware, dan Advanced Persistent Threat (APT) semakin menyasar sektor-sektor kritis pemerintahan dan layanan publik,” jelas Sulistyo.

Untuk menanggulanginya, BSSN mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operation Center (SOC) di seluruh daerah, serta percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Gov-CSIRT BSSN menambahkan pentingnya peningkatan kesadaran publik. Menurutnya, masih ada kesalahpahaman bahwa keamanan siber semata tanggung jawab tim IT. Saat ini, Gov-CSIRT BSSN menaungi 352 TTIS yang tersebar di instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap tercipta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber nasional dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.

(Nyoman) GTN

Ketua Dewan Pembina SMSI Prof Harris Arthur : Sekolah Rakyat Merupakan Solusi Atasi Kemiskinan Dan Putus Sekolah

JAKARTA, GTN - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit.

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai.

 

 

(*) GTN

Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Baru Tentang Royalti Lagu, Sufmi Dasco Ahmad: Pengusaha Jangan Takut Lagi Putar Lagu

JAKARTA, GTN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pemerintah menerbitkan aturan baru, yang bakal menyudahi polemik tentang royalti pemutaran lagu. Dirinya mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan segera menerbitkan aturan tersebut.(20/8/2025).

Aturan ini digadang-gadang menjadi solusi final untuk mengakhiri polemik berkepanjangan yang telah meresahkan pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tapi di lain sisi, kata Dasco sapaan akrabnya, aturan baru ini turut memastikan hak para pencipta lagu tetap terlindungi.

Dasco mengatakan, kehadiran regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghentikan ketakutan para pemilik kafe, restoran, dan gerai komersial lainnya untuk memutar karya musik anak bangsa.

“Pengumuman penyelesaian mengenai royalti ini akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Tunggu pengumuman sehari dua hari ini,” ujar Dasco dalam siaran pers, pada Rabu (19/8/2025).

Polemik royalti musik memanas dalam beberapa bulan terakhir. Itu setelah sejumlah pelaku usaha menyuarakan kebingungan dan kekhawatiran atas mekanisme penagihan yang dianggap tidak transparan.

Puncaknya adalah ketika kasus hukum menjerat salah satu waralaba besar karena dianggap lalai dalam pembayaran royalti, yang kemudian menimbulkan efek domino ketakutan di kalangan pengusaha.

Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk tidak memutar lagu-lagu Indonesia sama sekali demi menghindari potensi sengketa.

 

Menanggapi keresahan ini, Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, secara khusus mengimbau agar para pelaku UMKM tidak perlu lagi merasa was-was. Ia menjamin aturan yang akan terbit akan lebih adil dan wajar.

“Diputar saja, nanti tunggu pengumuman sehari dua hari ini, putar saja. Ada peraturan menteri yang dibuat dan menurut saya itu hal yang masih wajar, tapi sembari menunggu itu (pengumuman) jangan takut untuk memutar,” tegas Dasco.

Menurutnya, langkah ini diambil setelah DPR dan Kemenkumham melakukan pembahasan intensif untuk menindaklanjuti gejolak di masyarakat. DPR, kata Dasco, memandang bahwa praktik penagihan royalti yang berjalan selama ini telah melampaui batas kewajaran dan terkadang menyimpang dari tujuan utama hak cipta itu sendiri.

“Sebenarnya kan royalti hak cipta itu bukan untuk kepentingan selain daripada penciptanya gitu. Cuma penerapannya kemarin-kemarin itu, kalau menurut saya, di luar kewajaran,” ucap Dasco.

Pemerintah pun merespons cepat. Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berjanji akan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) baru. Permenkum baru itu secara khusus mengatur transparansi pungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Supratman juga menegaskan, royalti bukanlah pajak dan negara tidak mengambil bagian sedikit pun, karena seluruhnya merupakan hak para pencipta dan musisi. Aturan baru dalam bentuk peraturan menteri ini bersifat solusi jangka pendek untuk meredam polemik.

Untuk solusi permanen, DPR RI juga tengah mempersiapkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Dasco menambahkan bahwa salah satu fokus utama dalam revisi tersebut adalah untuk menata ulang secara komprehensif sistem royalti lagu di Indonesia.

“Kemarin Kementerian Hukum sudah menertibkan struktur dan komposisi LMKN dan aturannya menunggu UU Hak Cipta direvisi,” pungkas Dasco.

(Andi) GTN

Fokus Perkuat Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah

JAKARTA, GTN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”.

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Akmal Malik mengatakan, Rakornas ini dilatarbelakangi perlunya perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya terkait kemudahan perizinan dan kepastian hukum. Pasalnya, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Produk hukum daerah dinilai berperan penting sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, produk hukum daerah juga mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Tidak hanya perihal landasan hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, adanya produk hukum daerah juga dapat mendatangkan investor karena dianggap sebagai wujud kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada stakeholders khususnya investor,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Sebagai informasi, Rakornas akan dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum pemerintah provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak terkait lainnya. Agenda kegiatan meliputi apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Expo Tahun 2025.

(Andi Bahtiar) GTN